website Berita Pajak TerUpdate Cepat, Akurat, dan Mendalam."
No Result
View All Result
  • Berita
    • Regional
    • Nasional
    • Internasional
    • Info Grafis
    • Pandu News
  • Literasi Perpajakan
    • Edukasi Perpajakan
    • Panduan Pajak
  • PajakNow Tools
    • Kurs Pajak
    • Narasi Data Pajak
    • Tarif bunga dan sanksi pajak
  • Putusan dan Analisis
    • Analisis dan insight
    • Putusan Pengadilan Pajak
Friday, 30 October 2026
Putusan Pajak
  • Berita
    • Regional
    • Nasional
    • Internasional
    • Info Grafis
    • Pandu News
  • Literasi Perpajakan
    • Edukasi Perpajakan
    • Panduan Pajak
  • PajakNow Tools
    • Kurs Pajak
    • Narasi Data Pajak
    • Tarif bunga dan sanksi pajak
  • Putusan dan Analisis
    • Analisis dan insight
    • Putusan Pengadilan Pajak
No Result
View All Result
website Berita Pajak TerUpdate Cepat, Akurat, dan Mendalam."
No Result
View All Result
Home Berita Nasional

Insentif Pajak Manufaktur Dievaluasi, Pemerintah Ingin Pastikan Efektivitas

Johannes Albert by Johannes Albert
September 3, 2025
in Nasional
0 0
0
Insentif Pajak Manufaktur Dievaluasi, Pemerintah Ingin Pastikan Efektivitas
0
SHARES
19
VIEWS
Share on FacebookShare on Twitter
JAKARTA — Pemerintah terus menggelontorkan berbagai kebijakan fiskal untuk mendukung industri manufaktur, salah satu motor penggerak perekonomian nasional. Namun, efektivitas insentif tersebut akan dipantau dan dievaluasi secara berkala.

“PPN, bea masuk, cukai dibebaskan untuk kawasan bebas, biasanya kawasan industri. Ada juga fasilitas tax holiday untuk industri pionir.”
— Anggito Abimanyu, Wakil Menteri Keuangan

Beragam Insentif untuk Manufaktur

Wakil Menteri Keuangan Anggito Abimanyu menegaskan, industri manufaktur khususnya di Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) mendapat banyak fasilitas perpajakan. Mulai dari pembebasan PPN/PPnBM, bea masuk, cukai, hingga skema tax holiday bagi industri pionir. Informasi detail mengenai fasilitas fiskal dapat dilihat di laman resmi Kementerian Keuangan RI.

Insentif tersebut dirancang untuk meningkatkan daya saing sekaligus mendukung investasi jangka panjang yang berorientasi ekspor maupun substitusi impor.

Dukungan Pajak dan Nonpajak

Selain tax holiday, pemerintah juga memberikan insentif PPh Pasal 21 Ditanggung Pemerintah (DTP) bagi pekerja di sektor padat karya, seperti tekstil, alas kaki, furnitur, serta kulit dan produk turunannya. Kebijakan ini berlaku sepanjang Januari–Desember 2025. Detail teknis pengajuan tersedia melalui sistem OSS BKPM.

Tak hanya itu, pekerja juga menerima subsidi upah Rp600.000 per orang pada kuartal II/2025. Pemerintah turut menggelontorkan subsidi bunga kredit industri padat karya untuk pembelian mesin dan alat produksi. Dukungan tambahan untuk sektor industri juga bisa dipantau melalui laman Kementerian Perindustrian.

Baca Juga: IKPI Raih 2 Rekor MURI di HUT ke-60

Evaluasi Efektivitas Kebijakan

Meski beragam fasilitas telah diberikan, pemerintah memastikan kebijakan tidak berhenti hanya pada kucuran insentif. Evaluasi efektivitas akan dilakukan secara berkala, terutama pada aspek penciptaan lapangan kerja, keberlanjutan UMKM, serta peningkatan daya saing industri nasional.

Baca Juga: IKPI Dukung Coretax Dorong Edukasi Pajak Digital

“Semua insentif ini akan kami tinjau ulang untuk melihat seberapa besar efektivitasnya, terutama dalam penciptaan lapangan kerja dan keberlanjutan usaha padat karya.”
— Anggito Abimanyu, Wakil Menteri Keuangan

Harapan ke Depan

Pemerintah berharap evaluasi berkelanjutan membuat kebijakan fiskal tidak hanya meringankan beban pelaku usaha, tetapi juga benar-benar menjadi stimulus bagi pertumbuhan industri manufaktur. Dukungan insentif pajak diharapkan mampu memperkuat daya saing industri nasional sekaligus menjaga kesejahteraan pekerja.

Dengan begitu, insentif fiskal maupun nonfiskal yang ada dapat memberi dampak nyata, tidak hanya pada sektor manufaktur, tetapi juga pada perekonomian nasional secara luas.

Catatan: Informasi lebih lanjut dapat diakses melalui Kementerian Keuangan, OSS BKPM, dan Kementerian Perindustrian.
Johannes Albert

Johannes Albert

Stay Connected test

  • 24k Followers
  • 99 Subscribers
  • Trending
  • Comments
  • Latest
Begini Cara Update Data Pemegang Saham di Sistem Coretax

Mudah dan Cepat! Ini Cara Ambil e-SPPT PBB Jakarta Secara Online

April 23, 2026
Aturan Baru DHE SDA Mulai Berlaku 1 Juni 2026

Aturan Baru DHE SDA Mulai Berlaku 1 Juni 2026

May 18, 2026
PBPK Jadi Tonggak Baru Keseragaman Pelaporan Keuangan Nasional

Email Tak Aktif Saat Aktivasi Coretax? Ini Solusi Resmi dari DJP

December 30, 2025
Begini Cara Update Data Pemegang Saham di Sistem Coretax

Ketentuan Baru Pelaporan Struktur Manajemen Perusahaan dalam Coretax.

April 30, 2026
Pemutihan Pajak Kendaraan 2026: Ada Diskon hingga Penghapusan Denda

Pemutihan Pajak Kendaraan 2026: Ada Diskon hingga Penghapusan Denda

14
Integrasi Data Tanah, Parigi Moutong Bidik Potensi Pajak Baru

Integrasi Data Tanah, Parigi Moutong Bidik Potensi Pajak Baru

10
Restitusi Pajak Tembus Rp198,71 Triliun, PPN dan PPnBM Mendominasi

Restitusi Pajak Tembus Rp198,71 Triliun, PPN dan PPnBM Mendominasi

6
Memahami Penghitungan PPh Final bagi Pengusaha Kecil pada 2026

Memahami Penghitungan PPh Final bagi Pengusaha Kecil pada 2026

5
DTA Jersey-Oman Diteken, Investasi Dua Arah Didorong

DTA Jersey-Oman Diteken, Investasi Dua Arah Didorong

October 30, 2026
Metode Koreksi Laporan Pajak Beralih, Wajib Pajak Perlu Cermati Aturan Baru

Metode Koreksi Laporan Pajak Beralih, Wajib Pajak Perlu Cermati Aturan Baru

October 30, 2026
Kebijakan Fiskal Indonesia Jadi Kunci Pendanaan Energi Bersih

Kebijakan Fiskal Indonesia Jadi Kunci Pendanaan Energi Bersih

October 30, 2026
DJP Dorong Profesionalisme Konsultan Pajak dalam Edukasi

DJP Dorong Profesionalisme Konsultan Pajak dalam Edukasi

October 30, 2026

Recent News

DTA Jersey-Oman Diteken, Investasi Dua Arah Didorong

DTA Jersey-Oman Diteken, Investasi Dua Arah Didorong

October 30, 2026
Metode Koreksi Laporan Pajak Beralih, Wajib Pajak Perlu Cermati Aturan Baru

Metode Koreksi Laporan Pajak Beralih, Wajib Pajak Perlu Cermati Aturan Baru

October 30, 2026
Kebijakan Fiskal Indonesia Jadi Kunci Pendanaan Energi Bersih

Kebijakan Fiskal Indonesia Jadi Kunci Pendanaan Energi Bersih

October 30, 2026
DJP Dorong Profesionalisme Konsultan Pajak dalam Edukasi

DJP Dorong Profesionalisme Konsultan Pajak dalam Edukasi

October 30, 2026

Menu

  • Home
  • Berita
  • Literasi Perpajakan
  • Putusan dan Analisis
  • PajakNow Tools

Layanan Informasi

  • Pedoman Media Siber
  • Hak Cipta
  • Kebijakan Privasi
  • Media Partner
  • Hubungi
  • Disclaimer

© 2026 pajaknow.id - Berita Pajak yang Akurat, Cepat dan Lengkap.

Welcome Back!

Login to your account below

Forgotten Password?

Retrieve your password

Please enter your username or email address to reset your password.

Log In

Add New Playlist

No Result
View All Result
  • Berita
    • Regional
    • Nasional
    • Internasional
    • Info Grafis
    • Pandu News
  • Literasi Perpajakan
    • Edukasi Perpajakan
    • Panduan Pajak
  • PajakNow Tools
    • Kurs Pajak
    • Narasi Data Pajak
    • Tarif bunga dan sanksi pajak
  • Putusan dan Analisis
    • Analisis dan insight
    • Putusan Pengadilan Pajak

© 2026 pajaknow.id - Berita Pajak yang Akurat, Cepat dan Lengkap

Go to mobile version