JAKARTA – Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) mendatangi Gedung Parlemen Senayan, Jakarta Pusat, Rabu (3/9/2025). Dalam audiensi tersebut, Ketua Umum GMNI Muhammad Risyad Fahlefi menyampaikan Pancatura atau lima tuntutan rakyat, salah satunya menolak keras rencana kenaikan tarif pajak.
“Negara masih punya ruang besar untuk menambah penerimaan tanpa menambah beban rakyat. Optimalisasi BUMN dan penegakan hukum lewat UU Perampasan Aset bisa jadi solusi,” ujar Risyad, Kamis (4/9/2025).
Risyad menilai langkah strategis tersebut jauh lebih adil dibandingkan terus membebani masyarakat dengan pajak baru. Menurutnya, negara harus berani mengambil kebijakan yang berpihak pada rakyat dan memperkuat kas negara dari sektor non-pajak.
Baca Juga: IKPI Dukung CoreTax, Dorong Edukasi Pajak Digital
Selain menolak kenaikan pajak, GMNI juga menuntut DPR lebih memperhatikan kesejahteraan guru, veteran, dan kelompok profesi lain. Mereka juga mendorong percepatan pembahasan sejumlah Rancangan Undang-Undang (RUU) krusial yang tertunda hampir lima tahun terakhir, seperti RUU Perampasan Aset, RUU Perlindungan Pekerja Rumah Tangga, RUU Masyarakat Adat, RUU TNI-Polri, hingga RUU KUHAP.
“Mandeknya pembahasan berbagai RUU inilah yang memicu gelombang aksi mahasiswa sejak 25 Agustus 2025. DPR kurang mengakomodasi aspirasi rakyat,” tegas Risyad.
Baca Juga: DJP: Big Data Jadi Senjata Utama Reformasi Pajak
Menanggapi kritik tersebut, Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad menyampaikan permohonan maaf atas kekurangan kinerja parlemen. Ia menegaskan DPR akan melakukan evaluasi menyeluruh agar lebih responsif terhadap aspirasi rakyat.
“Sebagai pimpinan DPR, kami memohon maaf atas kekurangan kami. Evaluasi akan kami lakukan agar DPR lebih responsif,” ucap Dasco.
Dasco juga menambahkan bahwa DPR telah berkomunikasi dengan pemerintah terkait beberapa tuntutan mahasiswa, termasuk pembentukan tim investigasi dugaan makar dan percepatan pembahasan RUU Perampasan Aset. Ia memastikan pemerintah akan segera mengundang mahasiswa untuk berdialog lebih lanjut.
“Besok pemerintah juga akan menerima mahasiswa. Ada banyak hal yang harus dibahas bersama, mulai dari kebijakan pajak, pembahasan UU, hingga evaluasi strategi pembangunan,” ujarnya.
Pertemuan tersebut turut dihadiri anggota DPR dari berbagai fraksi, antara lain Cucun Ahmad Syamsurijal (PKB) dan Saan Mustopa (NasDem). Mereka menyatakan DPR berkomitmen memperbaiki kinerjanya agar sesuai dengan harapan rakyat.
Dengan adanya dialog ini, publik berharap DPR tidak hanya sebatas memberi janji, tetapi benar-benar mewujudkan langkah konkret. Penolakan terhadap kenaikan pajak dan dorongan pengesahan RUU krusial menjadi simbol bahwa mahasiswa tetap menjadi garda terdepan dalam mengawal demokrasi dan keadilan sosial di Indonesia.
Untuk informasi lanjutan mengenai regulasi perpajakan nasional Direktorat Jenderal Pajak.
