BULELENG – Otoritas perpajakan menegaskan bahwa perubahan pos keuangan pasca-pemeriksaan akuntan publik merupakan dinamika wajar yang dapat diakomodasi melalui mekanisme pembetulan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan. Melalui KPP Pratama Singaraja, fiskus memperketat pendampingan teknis bagi entitas bisnis guna memastikan keselarasan penuh antara Laporan Keuangan Audited dan kewajiban PPh Badan.
Aksi pendampingan proaktif ini menyasar korporasi lokal dan lembaga keuangan mikro yang membutuhkan kepastian prosedur tata cara rekonsiliasi fiskal ulang, sehingga penyampaian data perpajakan Tahun Pajak 2025 tetap mencerminkan kondisi riil perusahaan.
Penyuluh Pajak KPP Pratama Singaraja, Putu Herby, menjelaskan bahwa layanan helpdesk dibuka secara khusus untuk mengawal wajib pajak badan dalam menelaah kembali lampiran SPT apabila ditemukan penyesuaian angka setelah opini audit independen diterbitkan.
“Topik konsultasi kali ini terkait dengan pembetulan SPT Tahunan Badan Tahun Pajak 2025 setelah dilakukannya audit atas laporan keuangan wajib pajak. Pembetulan SPT bertujuan agar data yang disampaikan kepada DJP sesuai dengan kondisi yang sebenarnya.”
— Putu Herby, Penyuluh Pajak KPP Pratama Singaraja
Akurasi Data Fiskal dan Kepastian Hukum Pelaporan Korporasi
Dalam sesi asistensi, tim penyuluh membedah secara mendalam kelengkapan dokumen pendukung, mitigasi selisih perhitungan rugi-laba fiskal, hingga petunjuk teknis pengunggahan pembetulan SPT melalui saluran elektronik resmi Direktorat Jenderal Pajak (DJP).
Prinsip Pembetulan Mandiri: Hak pembetulan SPT Tahunan merupakan mekanisme legal bagi korporasi untuk menyesuaikan pelaporan pajak dengan hasil audit independen demi menghindar dari sanksi administratif.
Respon positif datang dari kalangan pelaku usaha, salah satunya pengurus BPR Empat Lima, Kadek Ary. Menurutnya, edukasi langsung dari otoritas memberikan kejelasan langkah hukum dan teknis yang wajib ditempuh perusahaan pasca-audit, sehingga meminimalisasi potensi sengketa pajak serta memperkuat kepatuhan administrasi korporasi.