PEKALONGAN – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Pekalongan, Jawa Tengah, mengeksekusi langkah taktis di tingkat akar rumput guna mendongkrak realisasi Pajak Kendaraan Bermotor (PKB). Otoritas daerah secara resmi melibatkan jajaran pemerintah desa (pemdes) hingga pengurus RT dan RW untuk mengawal keterlibatan warga dalam menunaikan kewajiban fiskal kendaraan mereka.
Pemanfaatan struktur kewilayahan paling bawah ini dipandang sebagai instrumen terdepan yang paling presisi dalam memetakan kepemilikan armada serta tingkat kepatuhan masyarakat di wilayah masing-masing.
Plt. Bupati Pekalongan, Sukirman, menegaskan bahwa para pimpinan wilayah mikro memiliki keunggulan pemahaman demografis dan interaksi sosial harian yang tidak dimiliki oleh instansi birokrasi formal. Modal sosial tersebut dinilai sangat efektif untuk mempercepat penetrasi penagihan pajak daerah.
“Kades, RT, dan RW itu memahami detail-detailnya. Maka ini sebenarnya menjadi alat kita, menjadi perangkat kita yang cukup efektif dalam bersama-sama mendorong masyarakat membayar kewajiban PKB.”
— Sukirman, Plt. Bupati Pekalongan
Korelasi Fiskal Daerah dan Pembangunan Infrastruktur Publik
Kebutuhan optimalisasi PKB menjadi kian krusial mengingat sektor perpajakan daerah merupakan tulang punggung Pendapatan Asli Daerah (PAD) di tengah fluktuasi fiskal nasional. Mengingat kinerja PKB Pekalongan saat ini masih berada pada level moderat, jajaran Sekretariat Daerah ditugaskan memimpin pembagian peran operasi lapangan hingga ke tingkat terendah.
Pembangunan Berbasis Kepatuhan: Kelancaran perbaikan jalan hingga penerangan jalan umum (PJU) berkorelasi langsung dengan kontribusi aktif masyarakat melalui penerimaan pajak kendaraan.
Pemkab Pekalongan turut menginstruksikan seluruh jajaran dinas untuk menyisipkan pesan edukasi perpajakan pada setiap dialog kemasyarakatan. Sinergi ini diharapkan mampu meningkatkan kesadaran publik bahwa pembangunan infrastruktur lokal yang andal bergantung pada kedisiplinan pembayaran pajak masyarakat.