website Berita Pajak TerUpdate Cepat, Akurat, dan Mendalam."
No Result
View All Result
  • Berita
    • Regional
    • Nasional
    • Internasional
    • Info Grafis
    • Pandu News
  • Literasi Perpajakan
    • Edukasi Perpajakan
    • Panduan Pajak
  • PajakNow Tools
    • Kurs Pajak
    • Narasi Data Pajak
    • Tarif bunga dan sanksi pajak
  • Putusan dan Analisis
    • Analisis dan insight
    • Putusan Pengadilan Pajak
Tuesday, 10 November 2026
Putusan Pajak
  • Berita
    • Regional
    • Nasional
    • Internasional
    • Info Grafis
    • Pandu News
  • Literasi Perpajakan
    • Edukasi Perpajakan
    • Panduan Pajak
  • PajakNow Tools
    • Kurs Pajak
    • Narasi Data Pajak
    • Tarif bunga dan sanksi pajak
  • Putusan dan Analisis
    • Analisis dan insight
    • Putusan Pengadilan Pajak
No Result
View All Result
website Berita Pajak TerUpdate Cepat, Akurat, dan Mendalam."
No Result
View All Result
Home Berita Regional

Eksekusi Sita Lintas Yurisdiksi KPP Majene dan Kendari Amankan Truk Tronton Milik PT CLJ di Area Tambang Konawe Selatan

Muhammad Naufal Arya Saka by Muhammad Naufal Arya Saka
May 25, 2026
in Regional
0 0
0
Eksekusi Sita Lintas Yurisdiksi KPP Majene dan Kendari Amankan Truk Tronton Milik PT CLJ di Area Tambang Konawe Selatan
0
SHARES
7
VIEWS
Share on FacebookShare on Twitter

KENDARI – Ketegasan Direktorat Jenderal Pajak (DJP) dalam mengamankan penerimaan negara kembali dibuktikan melalui aksi penegakan hukum lintas wilayah yurisdiksi yang agresif. Menargetkan pelaku industri ekstraktif yang membandel, Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Majene berkolaborasi erat dengan KPP Pratama Kendari menggelar operasi penyitaan aset bernilai ekonomis tinggi milik sebuah korporasi pertambangan, PT CLJ.

Baca Juga: Kabar Baik! 6 Objek Ini Resmi Bebas Pajak PBB-P2 di Jakarta

Eksekusi penagihan aktif yang berlangsung pada 7 Mei 2026 ini menyasar aset bergerak berupa satu unit kendaraan muatan berat jenis truk tronton. Kendaraan logistik berdimensi jumbo tersebut disita langsung dari area operasional tambang di wilayah Kabupaten Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara, setelah korporasi yang bersangkutan dinilai abai dan melewati batas waktu pelunasan utang yang ditetapkan oleh negara.

“Regulasi memberikan landasan hukum bagi DJP untuk melakukan upaya penagihan aktif terhadap wajib pajak yang tidak memenuhi kewajiban perpajakannya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.”

— Manajemen KPP Pratama Majene

Kerja sama taktis antarsatuan kerja DJP ini terpaksa ditempuh lantaran adanya kendala geografis posisi aset. PT CLJ secara administratif tercatat sebagai Wajib Pajak Badan di KPP Pratama Majene, Sulawesi Barat. Namun, seluruh lini aset operasional lapangannya berada jauh di luar daerah otonom penagih, tepatnya di bawah yurisdiksi KPP Pratama Kendari. Melalui mekanisme permohonan bantuan legal, Juru Sita Pajak Negara (JSPN) dari Kendari dikerahkan secara resmi berdasarkan Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan (SPMP).

Baca Juga: Ogah Bayar Pajak, Siap-Siap Akses KTP dan KK Bakal Diblokir Penyelenggara Negara

Sebelum melangkah ke area pertambangan, kedua kantor pelayanan pajak tersebut telah melakukan koordinasi intensif guna memastikan seluruh aspek hukum materiil terpenuhi. Kehadiran langsung Direktur Utama PT CLJ di lokasi penyitaan tidak hanya mencerminkan transparansi penegakan hukum fiskal, tetapi juga memastikan proses pembekuan aset berjalan kondusif tanpa adanya resistensi fisik.

Ancaman Lelang Terbuka: Dengan diserahkannya dokumen sita, truk tronton tersebut kini resmi berada di bawah penguasaan penuh negara. Apabila dalam tenggat waktu korporasi tetap gagal melunasi tunggakan, negara akan langsung melelang aset tersebut ke publik.

Secara yuridis, tindakan represif ini berdiri kokoh di atas payung hukum Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa, sebagaimana telah diubah terakhir melalui Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000. Kendati demikian, otoritas mengingatkan bahwa langkah ini bukan semata-mata bentuk hukuman, melainkan instrumen penting untuk memulihkan keadilan fiskal serta merangsang kepatuhan sukarela dari para pelaku industri demi keberlanjutan pembangunan nasional.

Sumber Terkait:

  • Situs Resmi Direktorat Jenderal Pajak (DJP)
  • Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) Kemenkeu RI
Muhammad Naufal Arya Saka

Muhammad Naufal Arya Saka

Stay Connected test

  • 24k Followers
  • 99 Subscribers
  • Trending
  • Comments
  • Latest
Begini Cara Update Data Pemegang Saham di Sistem Coretax

Mudah dan Cepat! Ini Cara Ambil e-SPPT PBB Jakarta Secara Online

April 23, 2026
Aturan Baru DHE SDA Mulai Berlaku 1 Juni 2026

Aturan Baru DHE SDA Mulai Berlaku 1 Juni 2026

May 18, 2026
PBPK Jadi Tonggak Baru Keseragaman Pelaporan Keuangan Nasional

Email Tak Aktif Saat Aktivasi Coretax? Ini Solusi Resmi dari DJP

December 30, 2025
Begini Cara Update Data Pemegang Saham di Sistem Coretax

Ketentuan Baru Pelaporan Struktur Manajemen Perusahaan dalam Coretax.

April 30, 2026
Pemutihan Pajak Kendaraan 2026: Ada Diskon hingga Penghapusan Denda

Pemutihan Pajak Kendaraan 2026: Ada Diskon hingga Penghapusan Denda

18
Evaluasi Insentif Pajak Jadi Kunci Hadapi Transformasi Industri

Evaluasi Insentif Pajak Jadi Kunci Hadapi Transformasi Industri

12
Integrasi Data Tanah, Parigi Moutong Bidik Potensi Pajak Baru

Integrasi Data Tanah, Parigi Moutong Bidik Potensi Pajak Baru

10
Coretax Berhenti Beroperasi 25 Jam, Ini Jadwal Pemeliharaan DJP

Coretax Berhenti Beroperasi 25 Jam, Ini Jadwal Pemeliharaan DJP

8
Pembetulan SPT Lewat Coretax, Begini Dampaknya terhadap Restitusi dan Kompensasi Pajak

Pembetulan SPT Lewat Coretax, Begini Dampaknya terhadap Restitusi dan Kompensasi Pajak

November 10, 2026
Pelunasan Rp533 Juta Berujung Penghentian Penuntutan Perkara Pajak

Pelunasan Rp533 Juta Berujung Penghentian Penuntutan Perkara Pajak

November 10, 2026
DJP Siapkan Penyedia Meterai Teraan Digital, Ini Syarat dan Standar Perangkatnya

DJP Siapkan Penyedia Meterai Teraan Digital, Ini Syarat dan Standar Perangkatnya

November 10, 2026
Restitusi PPN Eksportir Diperketat, Ada Batas Minimal 80%

Restitusi PPN Eksportir Diperketat, Ada Batas Minimal 80%

November 10, 2026

Recent News

Pembetulan SPT Lewat Coretax, Begini Dampaknya terhadap Restitusi dan Kompensasi Pajak

Pembetulan SPT Lewat Coretax, Begini Dampaknya terhadap Restitusi dan Kompensasi Pajak

November 10, 2026
Pelunasan Rp533 Juta Berujung Penghentian Penuntutan Perkara Pajak

Pelunasan Rp533 Juta Berujung Penghentian Penuntutan Perkara Pajak

November 10, 2026
DJP Siapkan Penyedia Meterai Teraan Digital, Ini Syarat dan Standar Perangkatnya

DJP Siapkan Penyedia Meterai Teraan Digital, Ini Syarat dan Standar Perangkatnya

November 10, 2026
Restitusi PPN Eksportir Diperketat, Ada Batas Minimal 80%

Restitusi PPN Eksportir Diperketat, Ada Batas Minimal 80%

November 10, 2026

Menu

  • Home
  • Berita
  • Literasi Perpajakan
  • Putusan dan Analisis
  • PajakNow Tools

Layanan Informasi

  • Pedoman Media Siber
  • Hak Cipta
  • Kebijakan Privasi
  • Media Partner
  • Hubungi
  • Disclaimer

© 2026 pajaknow.id - Berita Pajak yang Akurat, Cepat dan Lengkap.

Welcome Back!

Login to your account below

Forgotten Password?

Retrieve your password

Please enter your username or email address to reset your password.

Log In

Add New Playlist

No Result
View All Result
  • Berita
    • Regional
    • Nasional
    • Internasional
    • Info Grafis
    • Pandu News
  • Literasi Perpajakan
    • Edukasi Perpajakan
    • Panduan Pajak
  • PajakNow Tools
    • Kurs Pajak
    • Narasi Data Pajak
    • Tarif bunga dan sanksi pajak
  • Putusan dan Analisis
    • Analisis dan insight
    • Putusan Pengadilan Pajak

© 2026 pajaknow.id - Berita Pajak yang Akurat, Cepat dan Lengkap

Go to mobile version