DTA Singapura-Kirgizstan Batasi Pajak Dividen hingga 10%

JAKARTA – DTA Singapura-Kirgizstan menetapkan batas pemajakan atas sejumlah penghasilan lintas negara, termasuk dividen, bunga, dan royalti. Perjanjian penghindaran pajak berganda yang ditandatangani pada 12 Oktober 2026 itu menetapkan tarif pajak di negara sumber atas dividen paling tinggi 10%, dengan tarif lebih rendah untuk kepemilikan saham tertentu.

Dalam pengaturan dividen, tarif maksimal 5% berlaku apabila penerima manfaat merupakan perusahaan yang secara langsung memiliki sedikitnya 25% saham perusahaan yang membagikan dividen. Untuk kepemilikan lainnya, batas tarifnya 10%. Sementara itu, pembayaran bunga dan royalti kepada penerima manfaat yang memenuhi ketentuan perjanjian dibatasi dengan tarif maksimal masing-masing 8%.

Tarif DTA Bergantung pada Syarat Penerima Manfaat

Dalam konteks perjanjian ini, pembatasan tersebut menentukan seberapa besar negara sumber dapat memajaki pembayaran kepada penerima yang memenuhi syarat di negara mitra. Khusus untuk dividen, tingkat kepemilikan saham menjadi faktor yang membedakan apakah batas tarif 5% atau 10% yang relevan.

Batas tarif tersebut merupakan plafon pemajakan di negara sumber, bukan tarif yang otomatis selalu digunakan pada setiap transaksi. Penerapan fasilitas tetap harus memperhatikan ketentuan dalam DTA, termasuk persyaratan mengenai penerima manfaat sebenarnya atau beneficial owner.

Perjanjian ditandatangani oleh Menteri Transportasi sekaligus Menteri Keuangan Kedua Singapura Jeffrey Siow dan Menteri Ekonomi dan Perdagangan Kirgizstan Bakyt Sydykov. Dalam keterangan resmi pemerintah Singapura, DTA itu ditujukan untuk memperjelas pembagian hak pemajakan atas penghasilan dari kegiatan usaha lintas negara sekaligus mengatasi kemungkinan pajak berganda.

Kesepakatan tersebut juga diarahkan untuk menekan hambatan terhadap investasi lintas negara, perdagangan, dan arus kegiatan ekonomi antara Singapura dan Kirgizstan.

DTA Atur Ambang Pembentukan Bentuk Usaha Tetap

Selain mengatur withholding tax, DTA Singapura-Kirgizstan memuat ketentuan mengenai permanent establishment (PE) atau bentuk usaha tetap. Aturan ini menentukan kapan aktivitas perusahaan dari satu negara dapat dianggap membentuk kehadiran kena pajak di negara mitra.

Pasal 5 menetapkan bahwa penyediaan jasa dapat memunculkan PE apabila kegiatan dilakukan lebih dari 183 hari dalam periode 12 bulan. Untuk instalasi atau struktur yang dipakai dalam eksplorasi sumber daya alam, termasuk jasa pengawasan yang berkaitan, ambang waktunya lebih dari 270 hari dalam periode 12 bulan.

Proyek konstruksi, instalasi, atau perakitan juga dapat membentuk PE apabila berlangsung lebih dari enam bulan. Dengan adanya batas waktu tersebut, perusahaan yang menjalankan proyek atau menyediakan jasa lintas negara memiliki parameter untuk menilai kapan kewajiban pajak dapat timbul di negara tempat kegiatan berlangsung.

Secara prinsip, laba usaha dikenai pajak di negara domisili perusahaan sepanjang perusahaan tidak menjalankan kegiatan melalui PE di negara mitra. Jika PE terbentuk, negara tempat PE berada dapat mengenakan pajak atas bagian laba yang dapat diatribusikan kepada PE tersebut.

Fasilitas Belum Berlaku Sebelum Ratifikasi

Meski sudah ditandatangani, fasilitas DTA Singapura-Kirgizstan belum dapat langsung digunakan. Perjanjian baru mulai berlaku setelah Singapura dan Kirgizstan menyelesaikan prosedur ratifikasi sesuai ketentuan hukum domestik masing-masing.

Perjanjian mengatur bahwa pemberlakuannya dimulai 30 hari setelah pemberitahuan terakhir mengenai selesainya prosedur ratifikasi diterima. Untuk pemotongan pajak, ketentuannya pada umumnya mulai diterapkan pada 1 Januari tahun kalender berikutnya setelah DTA berlaku, sedangkan ketentuan perpajakan lainnya mengikuti jadwal penerapan yang ditetapkan dalam perjanjian.

Perbedaan antara tanggal penandatanganan dan tanggal berlakunya DTA menjadi penting bagi pelaku usaha. Selama proses ratifikasi belum selesai, tarif pembatasan untuk dividen, bunga, dan royalti serta fasilitas lain dalam perjanjian belum dapat diperlakukan seolah-olah sudah efektif.

Karena itu, perusahaan yang melakukan investasi, menjalankan kegiatan usaha, atau melakukan transaksi pembayaran lintas negara antara Singapura dan Kirgizstan perlu memantau proses ratifikasi sebelum mengandalkan tarif atau fasilitas dalam DTA tersebut.

Sumber: Singapura dan Kirgizstan Tandatangani Perjanjian Pajak, Tarif Dividen Maksimal 10% – IKPI

Exit mobile version