Kenaikan penghasilan pekerja tidak selalu berbanding lurus dengan peningkatan kesejahteraan. Di Korea Selatan, persoalan tersebut memunculkan kembali pembahasan mengenai perlunya penyesuaian sistem pajak penghasilan agar beban yang ditanggung masyarakat tetap sejalan dengan perkembangan upah dan harga kebutuhan hidup.
Perhatian terhadap kebijakan tersebut muncul setelah adanya perbedaan pertumbuhan antara pendapatan kotor pekerja dan kewajiban pajak penghasilan mereka. Kondisi ini berkaitan dengan mekanisme bracket creep, yakni situasi ketika kenaikan nominal pendapatan mendorong seseorang masuk ke kelompok tarif pajak yang lebih tinggi meskipun peningkatan daya beli riilnya tidak sebanding.
Ketika Kenaikan Pendapatan Diikuti Beban Pajak Lebih Besar
Korea Selatan menerapkan delapan lapisan tarif pajak penghasilan individu. Tarif yang berlaku berkisar antara 6% sampai 45% atas penghasilan kena pajak setelah memperhitungkan pengurangan yang diperbolehkan.
Dalam struktur tersebut, penghasilan kena pajak di atas 50 juta won hingga 88 juta won dikenai tarif 24%. Sementara itu, bagian penghasilan yang melampaui 88 juta won sampai dengan 150 juta won dikenakan tarif 35%. Untuk penghasilan di atas 1 miliar won, berlaku tarif tertinggi. Jika pajak penghasilan daerah turut diperhitungkan, tarif marginal tertinggi mencapai 49,5%.
Sistem tarif progresif tersebut perlu dipahami secara tepat. Ketika seseorang masuk ke lapisan pajak berikutnya, bukan berarti seluruh penghasilannya langsung dikenai tarif tertinggi. Tarif yang lebih besar hanya berlaku terhadap bagian penghasilan yang berada dalam lapisan terkait.
Persoalan muncul ketika batas penghasilan pada setiap lapisan tidak mengalami penyesuaian dalam waktu yang sama dengan kenaikan upah dan harga barang. Akibatnya, tambahan penghasilan nominal dapat meningkatkan kewajiban pajak tanpa memberikan peningkatan kemampuan konsumsi yang setara.
Data Menunjukkan Pertumbuhan Pajak Melampaui Kenaikan Gaji
Data yang disampaikan anggota parlemen Moon Jin-seog dari Partai Demokrat Korea memperlihatkan perubahan beban pajak pekerja dalam rentang 2015 hingga 2024.
Rata-rata penghasilan kotor tahunan pekerja tercatat meningkat 31,7%, dari 37,2 juta won pada 2015 menjadi 49 juta won pada 2024. Dalam periode yang sama, rata-rata kewajiban akhir pajak penghasilan naik 78,9%, dari 1,9 juta won menjadi 3,4 juta won.
Sementara itu, pendapatan siap dibelanjakan riil per kapita hanya bertambah 20,1% selama periode tersebut. Perbedaan pertumbuhan ini menjadi salah satu dasar munculnya dorongan agar pemerintah mengevaluasi kembali batas penghasilan kena pajak.
Penyesuaian lapisan tarif dinilai dapat membantu menjaga keseimbangan antara peningkatan penghasilan nominal dan kemampuan ekonomi rumah tangga. Dengan demikian, kenaikan gaji tidak semata-mata diikuti peningkatan kewajiban perpajakan yang lebih besar.
Pemerintah Berhati-hati Menentukan Arah Reformasi
Meski tuntutan penyesuaian semakin mengemuka, pemerintah Korea Selatan masih mempertimbangkan dampak kebijakan tersebut terhadap distribusi manfaat perpajakan. Perubahan batas tarif secara menyeluruh dikhawatirkan memberikan keuntungan yang lebih besar kepada kelompok berpenghasilan tinggi dibandingkan masyarakat dengan pendapatan lebih rendah.
Dalam pembahasan audit parlemen pada bulan sebelumnya, Menteri Keuangan Lee Hyoung-il menyampaikan perhatian pemerintah terhadap potensi distribusi manfaat yang tidak merata apabila seluruh lapisan tarif diubah secara bersamaan.
Di sisi lain, Cheong Wa Dae atau Kantor Kepresidenan telah membentuk gugus tugas untuk mengurangi tekanan biaya hidup pekerja bergaji. Upaya yang dibahas mencakup perluasan kredit pajak serta pengurangan beban pengeluaran untuk transportasi, pendidikan, penitipan anak, dan pernikahan.
Kepala Staf Kepresidenan Lim Kwang-hyun juga menegaskan pentingnya memperhatikan kondisi kehidupan pekerja bergaji. Pemerintah berupaya menekan pengeluaran rumah tangga sekaligus memperkuat pendapatan yang dapat digunakan masyarakat untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari.
Namun, langkah-langkah tersebut belum mencakup perubahan langsung terhadap struktur lapisan maupun tarif pajak penghasilan.
Usulan Perubahan Tarif Mulai Diajukan di Parlemen
Di tingkat legislatif, Moon Jin-seog telah mengajukan rancangan undang-undang yang mengusulkan perubahan pada sejumlah batas penghasilan dan tarif pajak. Salah satu poinnya adalah memperluas batas atas kelompok penghasilan kena pajak terendah dari 14 juta won menjadi 16 juta won.
Rancangan tersebut juga mengusulkan penurunan tarif pada lapisan terbawah dari 6% menjadi 3%. Perubahan ini diarahkan untuk mengurangi kewajiban pajak bagi kelompok pekerja yang berada pada tingkat penghasilan tersebut.
Berdasarkan perhitungan yang disampaikan kantor Moon, pajak sebelum penerapan kredit pajak untuk penghasilan kena pajak sebesar 50 juta won diperkirakan turun dari 6,24 juta won menjadi 3,88 juta won. Nilai penurunan tersebut setara dengan 37,8%.
Usulan tersebut memperlihatkan bahwa pembahasan reformasi pajak tidak hanya menyangkut besaran tarif, tetapi juga penentuan batas penghasilan yang menjadi dasar pengenaan pajak.
Reformasi Pajak dan Daya Saing Tenaga Kerja
Perdebatan mengenai perubahan pajak penghasilan di Korea Selatan juga berkaitan dengan upaya mempertahankan daya saing tenaga kerja. Struktur perpajakan menjadi salah satu faktor yang dipertimbangkan ketika negara berupaya mempertahankan tenaga profesional, khususnya pada industri yang membutuhkan keahlian tinggi.
Oleh karena itu, pemerintah dan parlemen menghadapi tantangan untuk merancang kebijakan yang mampu menjaga penerimaan negara sekaligus memperhatikan kemampuan ekonomi masyarakat. Penyesuaian tarif maupun batas penghasilan perlu mempertimbangkan distribusi manfaat agar tidak hanya menguntungkan kelompok tertentu.
Perkembangan pembahasan tersebut menjadi perhatian karena memperlihatkan bagaimana perubahan kondisi ekonomi dapat memunculkan kebutuhan evaluasi terhadap sistem perpajakan. Kebijakan yang diterapkan pada akhirnya perlu menjaga keseimbangan antara penerimaan negara, keadilan pajak, dan daya beli masyarakat.
Sumber: Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD), Ministry of Data and Statistics Korea, serta data parlemen Korea Selatan yang diberitakan dalam laporan mengenai reformasi pajak penghasilan.
Referensi resmi: OECD – Taxing Wages 2025: Korea; Ministry of Data and Statistics Korea – Income of Wage Workers in 2024.