Rencana pengenaan pajak atas keuntungan investasi yang belum direalisasikan bagi individu kaya yang meninggalkan Italia masih berpeluang mengalami perubahan. Pemerintah Italia menyatakan terbuka terhadap masukan setelah rancangan kebijakan tersebut menuai kritik dari penasihat keuangan dan praktisi perpajakan internasional.
Wakil Menteri Ekonomi Italia Maurizio Leo menyampaikan sikap tersebut pada 5 November 2026. Pemerintah tengah mempertimbangkan berbagai usulan untuk menyempurnakan ketentuan exit tax yang dimasukkan dalam rancangan Anggaran 2027.
Kebijakan yang diusulkan menetapkan tarif sebesar 26% atas keuntungan investasi tertentu milik individu yang memindahkan domisili pajaknya ke luar Italia. Namun, ketentuan tersebut masih berupa rancangan dan belum menjadi peraturan yang berlaku.
Ambang Aset dan Persyaratan Residensi Pajak
Rancangan kebijakan ini menyasar individu yang memiliki aset dan hak keuangan dengan nilai pasar gabungan sekurang-kurangnya €800.000. Selain memenuhi batas nilai tersebut, seseorang harus pernah berstatus sebagai residen pajak Italia selama sedikitnya enam dari sepuluh tahun pajak sebelum perpindahan domisili.
Pengenaan pajak tidak dimaksudkan untuk mengambil 26% dari keseluruhan kekayaan seseorang. Objek yang diperhitungkan adalah keuntungan investasi tertentu yang belum direalisasikan ketika individu kehilangan status residensi pajaknya dan Italia tidak lagi memiliki hak untuk mengenakan pajak atas penghasilan terkait.
Instrumen yang masuk dalam cakupan rancangan antara lain saham, surat berharga, instrumen keuangan tertentu, serta aset kripto. Sebaliknya, properti yang dimiliki secara langsung tidak termasuk dalam kelompok aset yang dikenai ketentuan tersebut.
Perhitungan Pajak dan Rencana Penangguhan Pembayaran
Dasar penghitungan pajak menggunakan selisih positif antara nilai pasar wajar aset pada 31 Desember sebelum perpindahan domisili pajak berlaku dan biaya perolehan aset. Dengan metode ini, kenaikan nilai investasi yang belum menghasilkan transaksi penjualan tetap berpotensi menjadi dasar pengenaan pajak.
Apabila rancangan disahkan tanpa perubahan, ketentuan tersebut akan berlaku terhadap perpindahan domisili pajak yang efektif mulai 1 Januari 2027. Karena itu, keuntungan investasi yang masih tercatat dalam portofolio dapat diperhitungkan meskipun aset bersangkutan belum dilepas oleh pemiliknya.
Rancangan tersebut juga menyediakan fasilitas penundaan pembayaran bagi wajib pajak yang pindah ke negara anggota Uni Eropa maupun yurisdiksi lain yang memenuhi persyaratan kerja sama perpajakan dengan Italia.
Dalam mekanisme tersebut, wajib pajak diwajibkan menyetorkan uang muka sebesar 50% dari pajak terutang dan menyediakan jaminan untuk sisa kewajibannya. Jangka waktu penangguhan direncanakan mencapai lima tahun bagi perpindahan ke negara anggota Uni Eropa dan sepuluh tahun bagi perpindahan ke yurisdiksi lain yang memenuhi persyaratan.
Penjelasan teknis EY atas rancangan Anggaran 2027 juga menyebutkan adanya mekanisme pengembalian pajak apabila aset terkait tidak dijual dalam periode lima tahun setelah perpindahan ke Uni Eropa atau sepuluh tahun untuk yurisdiksi lainnya.
Rencana Pajak Dinilai Berisiko Mengurangi Daya Tarik Italia
Usulan exit tax menimbulkan kekhawatiran di kalangan penasihat kekayaan dan konsultan pajak internasional. Mereka menilai kewajiban membayar pajak atas keuntungan yang belum diterima dalam bentuk uang dapat menimbulkan persoalan likuiditas sekaligus ketidakpastian bagi individu yang ingin memindahkan tempat tinggalnya.
Situasi ini menjadi perhatian karena Italia sebelumnya mengembangkan berbagai insentif untuk menarik investor berkekayaan tinggi dan warga negaranya yang tinggal di luar negeri agar kembali menetap. Salah satu fasilitas yang ditawarkan adalah rezim pajak tetap tahunan sebesar €300.000 atas penghasilan luar negeri bagi pendatang baru yang memenuhi ketentuan.
Insentif tersebut ikut memperkuat posisi Milan sebagai salah satu lokasi tujuan relokasi individu dengan kekayaan tinggi dan investor internasional.
Antonio Tomassini dari firma hukum DLA Piper di Milan menyebut bahwa klien-kliennya telah meminta penjelasan mengenai rencana kebijakan tersebut. Pembahasan mengenai exit tax dinilai telah menimbulkan ketidakpastian di kalangan pihak yang berpotensi terdampak.
Kritik juga datang dari lembaga pemikir ekonomi Istituto Bruno Leoni yang menilai rancangan tersebut menyerupai pajak kekayaan terselubung. Mantan Perdana Menteri Italia Matteo Renzi turut menyampaikan keberatan karena kebijakan tersebut dikhawatirkan dapat melemahkan upaya selama satu dekade dalam menarik modal asing ke Italia.
Di sisi lain, pihak yang mendukung peningkatan kontribusi kelompok kaya menilai kebijakan perpajakan perlu mempertimbangkan kesenjangan ekonomi. Kelompok dengan penghasilan dan kepemilikan kekayaan lebih besar dianggap perlu memberikan kontribusi yang lebih tinggi.
Ketimpangan Kekayaan Menjadi Salah Satu Latar Belakang
Data Bank Sentral Italia memperlihatkan bahwa 10% rumah tangga terkaya menguasai sekitar 60% kekayaan bersih rumah tangga di negara tersebut pada 2023. Proporsi itu meningkat sekitar tujuh poin persentase dibandingkan posisi pada 2010.
Angka tersebut menjadi bagian dari perdebatan mengenai pembagian beban perpajakan di tengah ketimpangan kepemilikan kekayaan. Meski demikian, perbedaan pandangan mengenai desain exit tax menunjukkan bahwa pemerintah masih menghadapi tantangan untuk menyeimbangkan penerimaan negara dengan daya tarik investasi.
Keputusan Akhir Menunggu Pembahasan Anggaran 2027
Hingga 9 November 2026, rancangan exit tax tersebut belum ditetapkan sebagai ketentuan final. Pernyataan Maurizio Leo memperlihatkan bahwa pemerintah masih membuka kesempatan untuk menerima usulan perubahan dari kalangan profesional maupun pelaku pasar keuangan.
Rancangan Anggaran 2027 masih harus melewati pembahasan parlemen. Berdasarkan penjelasan EY mengenai rancangan tersebut, persetujuan akhir anggaran dijadwalkan paling lambat 31 Desember 2026 sehingga isi kebijakannya masih dapat berubah sebelum pengesahan.
Perkembangan ini menjadi perhatian dalam praktik perpajakan internasional, terutama terkait penentuan hak pemajakan ketika seseorang memindahkan domisili pajaknya dari satu negara ke negara lain. Kepastian mengenai cakupan aset, penghitungan keuntungan, dan mekanisme pembayaran akan menjadi faktor penting dalam penerapan kebijakan tersebut.