JAKARTA – Badan Akuntabilitas Keuangan Negara (BAKN) DPR mendesak SKK Migas dan PT Pertamina (Persero) untuk memperkuat tata kelola hulu migas secara menyeluruh. Langkah perbaikan ini dinilai krusial demi mengoptimalkan kontribusi penerimaan negara dari sektor minyak dan gas bumi di tengah ketidakpastian global, Jumat (17/7/2026).
Wakil Ketua BAKN Herman Khaeron menegaskan bahwa pembenahan tata kelola sektor hulu migas sangat mendesak mengingat tren penurunan produksi atau lifting migas nasional saat ini berbanding terbalik dengan peningkatan kebutuhan energi di dalam negeri.
“Kebutuhan energi masyarakat dan industri terus meningkat. Akibatnya, kebutuhan ini harus dipenuhi melalui impor yang belakangan juga menghadapi tantangan akibat gejolak geopolitik dunia,” kata Wakil Ketua BAKN Herman Khaeron.
Penerimaan Negara dan Catatan Hasil Pemeriksaan BPK
Untuk diketahui, sektor migas memberikan kontribusi vital bagi kas negara, baik melalui penerimaan perpajakan maupun Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP). Oleh karena itu, efisiensi dan transparansi di tingkat hulu menjadi kunci utama keberlanjutan penerimaan fiskal.
Dalam kesempatan tersebut, BAKN menyoroti sejumlah temuan hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Temuan tersebut di antaranya berkaitan dengan progres pembangunan fasilitas produksi serta proyek injeksi Jirak Waterflood yang dikelola oleh SKK Migas bersama PT Pertamina Eksplorasi dan Produksi (Pertamina EP).
Peran Strategis Pertamina dan Pengawasan Kontraktor Migas
Herman menekankan bahwa Pertamina memegang peran yang sangat strategis dalam menjaga ketahanan energi dan pasokan nasional. Hal ini dibuktikan dari realisasi lifting minyak nasional, di mana hampir 60% di antaranya disumbangkan oleh Pertamina.
Selain mengevaluasi Pertamina, BAKN memastikan bakal mencermati kinerja kontraktor kontrak kerja sama (production sharing contract/PSC) atau K3S lainnya. Pengawasan akan diperketat apabila ditemukan indikasi atau faktor yang mengganjal keoptimalan penerimaan negara.
Ia menambahkan, apabila Pertamina terbukti mampu menjalankan kegiatan usaha secara akuntabel, transparan, dan memberikan imbal hasil maksimal bagi kas negara, DPR siap memberikan dukungan penuh agar badan usaha milik negara (BUMN) tersebut dapat menjadi pemain utama di industri migas.
“Potensinya masih besar dan seluruh potensi pendapatan dari sumber daya itu kembali kepada negara,” ujar Herman.
Melalui penelaahan mendalam yang dilakukan BAKN bersama SKK Migas dan Pertamina, diharapkan lahir solusi konkret untuk memperkuat struktur tata kelola hulu migas sekaligus mendongkrak pendapatan negara secara berkelanjutan.
