BEIJING – Pemerintah China mengambil langkah kontroversial dengan mengenakan PPN 13% atas obat dan alat kontrasepsi mulai 1 Januari 2026. Kebijakan ini dimuat dalam revisi terbaru UU PPN dan diklaim sebagai bagian dari strategi besar untuk meningkatkan angka kelahiran nasional yang terus merosot.
Ahli demografi He Yafu menilai kebijakan ini lebih bersifat simbolis dan belum tentu akan langsung mengangkat angka kelahiran.
“Penghapusan pembebasan PPN ini mencerminkan upaya untuk membentuk lingkungan sosial yang mendorong kelahiran dan mengurangi aborsi,” ujarnya, Kamis (4/12/2025).
Untuk melihat bagaimana negara lain mengatur kebijakan fiskal dan insentifnya, Anda dapat membaca:
Baca juga: Mesir Siapkan Insentif Pajak Jilid II untuk Tarik Investor Global
Dari Kebijakan Satu Anak ke Krisis Populasi
Sejak tahun 1993, obat dan alat kontrasepsi di China memperoleh fasilitas pembebasan PPN. Kebijakan tersebut sejalan dengan penerapan one child policy yang saat itu diberlakukan secara ketat dan didukung kampanye pengendalian kelahiran secara masif.
Tiga dekade berselang, China menghadapi situasi yang berlawanan. Angka kelahiran menurun drastis dan memicu kekhawatiran mengenai berkurangnya tenaga kerja produktif serta dampaknya terhadap pertumbuhan ekonomi jangka panjang.
- Kelahiran tahun lalu: 9,54 juta bayi
- Kelahiran sekitar satu dekade lalu: 18,8 juta bayi
Artinya, dalam kurun waktu sekitar sepuluh tahun, angka kelahiran turun hampir setengahnya.
Untuk memahami bagaimana negara lain menyesuaikan kebijakan pajak dan struktur ekonominya, simak juga:
Baca juga: Parlemen Korsel Setujui Tarif Pajak Dividen Baru Maksimum 30%
Serangkaian Kebijakan Pro-Kelahiran Belum Cukup
PPN kontrasepsi bukan satu-satunya kebijakan yang ditempuh China untuk mendorong angka kelahiran. Pemerintah sebelumnya telah menggulirkan berbagai langkah pro-kelahiran, antara lain:
- Pemberian bantuan tunai kepada keluarga dengan anak
- Peningkatan layanan pengasuhan dan penitipan anak
- Perpanjangan paternity leave (cuti ayah) dan cuti melahirkan
- Panduan untuk mengurangi jumlah aborsi yang tidak dianggap perlu secara medis
Namun, Institut Penelitian Populasi YuWa di Beijing mengungkapkan bahwa salah satu ganjalan terbesar adalah . Membesarkan seorang anak hingga usia 18 tahun di China diperkirakan menghabiskan biaya lebih dari CNY 538.000 atau sekitar Rp1,26 miliar.
Kondisi tersebut mendorong banyak orang untuk memilih berinvestasi pada karier dan stabilitas finansial pribadi ketimbang membangun keluarga besar.
Kebijakan PPN Picu Kekhawatiran Soal HIV
Rencana pengenaan PPN pada alat kontrasepsi memantik penolakan luas di media sosial, terutama di platform Weibo. Banyak warganet mengkhawatirkan bahwa kenaikan harga alat kontrasepsi justru akan menurunkan akses masyarakat terhadap perlindungan kesehatan seksual.
Salah satu kekhawatiran terbesar adalah potensi meningkatnya kasus HIV dan AIDS jika penggunaan alat kontrasepsi menurun akibat kenaikan harga.
Data Pusat Pengendalian dan Pencegahan Penyakit setempat menunjukkan bahwa sepanjang 2002 hingga 2021, angka kasus HIV dan AIDS di China meningkat tajam:
- 2002: 0,37 kasus per 100.000 penduduk
- 2021: 8,41 kasus per 100.000 penduduk
Lonjakan lebih dari 20 kali lipat ini membuat kalangan pemerhati kesehatan publik mempertanyakan apakah kebijakan PPN atas kontrasepsi selaras dengan tujuan perlindungan kesehatan masyarakat.
Di saat negara lain justru mendorong insentif fiskal untuk tujuan lingkungan atau kesehatan, seperti yang dilakukan Thailand untuk energi bersih, arah kebijakan China ini dinilai sebagian pihak berjalan berlawanan.
Baca juga: Thailand Luncurkan Super Insentif Pajak untuk Energi Bersih hingga 2028
“PPN 13% atas alat kontrasepsi dimaksudkan untuk mendorong kelahiran, namun justru memicu kekhawatiran baru terkait kesehatan publik dan akses terhadap perlindungan seksual.”
