JAKARTA – Pemerintah berkomitmen penuh meningkatkan efisiensi dan ketepatan sasaran belanja negara yang bersumber dari pendapatan masyarakat. Sebagai bagian dari reformasi birokrasi, pemerintah mengumumkan bakal memperluas cakupan program digitalisasi bansos serta perlindungan sosial (perlinsos) di berbagai wilayah tanah air.
Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Luhut Binsar Pandjaitan menjelaskan bahwa program transformasi ini sebelumnya telah sukses melewati tahap uji coba di Kabupaten Banyuwangi. Kini, intervensi teknologi tersebut mulai diperluas ke 42 kabupaten/kota lainnya di Indonesia, di mana sistem baru ini diproyeksikan bakal mengelola basis data dari 11 juta rumah tangga pendaftar bantuan sosial.
“Digitalisasi ini memang sangat penting sehingga proses pengambilan keputusan basisnya harus data akurat. Kami bersyukur kementerian/lembaga (K/L) yang punya sekitar 27.000 aplikasi sudah mulai tersambung,” ujar Luhut Binsar Pandjaitan, yang juga menjabat Ketua Komite Percepatan Transformasi Digital Pemerintah, dikutip Minggu (10/5/2026).
Mengatasi Ketidaktepatan Sasaran Data Kemensos
Langkah masif dalam memperluas program digitalisasi bansos ini diharapkan menjadi solusi mutakhir untuk menyelesaikan persoalan klasik berupa exclusion error (warga miskin yang tidak terdata) dan inclusion error (warga mampu yang justru terdata). Fenomena salah sasaran ini terus dibenahi merujuk pada data evaluasi dari Kementerian Sosial (Kemensos).
Berdasarkan catatan faktual saat ini, masih ada sekitar 3 juta masyarakat yang berada di kelompok desil 1 (paling miskin) namun justru belum tersentuh jaring pengaman sosial. Ironisnya, terdapat sekitar 2,7 juta penerima manfaat aktif yang tercatat masuk dalam kelompok desil 2, yang notabene memiliki kondisi ekonomi lebih baik.
Melalui skema piloting terpadu di Kabupaten Banyuwangi, akurasi distribusi bantuan terbukti meningkat tajam. Hal ini terjadi karena sistem mengombinasikan berbagai variabel validasi lintas sektoral, mulai dari verifikasi data kependudukan, rekam kepemilikan aset, status kepegawaian, hingga tingkat konsumsi daya listrik rumah tangga pendaftar.
“Adanya exclusion dan inclusion error ini adalah hal yang harus dan sedang kami benahi bersama melalui sistem digital yang lebih presisi. Tidak ada pihak yang paling hebat dalam pekerjaan besar ini, kami semua adalah satu tim yang harus saling mendukung dan menjaga ritme kerja,” tegas Luhut menambahkan.
Target Implementasi Nasional oleh Presiden
Guna memastikan keandalan sistem pemantauan di lapangan, Presiden Prabowo Subianto dijadwalkan bakal turun langsung melakukan peninjauan berkala. Kepala Negara direncanakan memantau pelaksanaan program perluasan instrumen digitalisasi bansos ini di Banyuwangi, Surabaya, serta Bali pada Juni 2026 mendatang.
Pemerintah menargetkan uji coba perluasan di tingkat kabupaten/kota ini menjadi tolok ukur krusial sebelum sistem diadopsi secara menyeluruh. Jika performa integrasi data di 42 kabupaten/kota tersebut berjalan mulus tanpa kendala sistemik, maka payung kebijakan nasional siap diterapkan dalam waktu dekat.
“Kalau ini semua berjalan baik yang 42 kabupaten/kota, Presiden nanti roll out pada Oktober atau November, paling lambat tahun ini saya kira secara nasional sudah bisa jalan,” pungkas Luhut.
