website Berita Pajak TerUpdate Cepat, Akurat, dan Mendalam."
No Result
View All Result
  • Berita
    • Regional
    • Nasional
    • Internasional
    • Info Grafis
    • Pandu News
  • Literasi Perpajakan
    • Edukasi Perpajakan
    • Panduan Pajak
  • PajakNow Tools
    • Kurs Pajak
    • Narasi Data Pajak
    • Tarif bunga dan sanksi pajak
  • Putusan dan Analisis
    • Analisis dan insight
    • Putusan Pengadilan Pajak
Thursday, 19 November 2026
Putusan Pajak
  • Berita
    • Regional
    • Nasional
    • Internasional
    • Info Grafis
    • Pandu News
  • Literasi Perpajakan
    • Edukasi Perpajakan
    • Panduan Pajak
  • PajakNow Tools
    • Kurs Pajak
    • Narasi Data Pajak
    • Tarif bunga dan sanksi pajak
  • Putusan dan Analisis
    • Analisis dan insight
    • Putusan Pengadilan Pajak
No Result
View All Result
website Berita Pajak TerUpdate Cepat, Akurat, dan Mendalam."
No Result
View All Result
Home Berita Nasional

BI Perketat Kebijakan Moneter, Suku Bunga Acuan Kini Tembus 6 Persen

agni fatya kholila by agni fatya kholila
November 19, 2026
in Nasional
0 0
0
BI Perketat Kebijakan Moneter, Suku Bunga Acuan Kini Tembus 6 Persen
0
SHARES
0
VIEWS
Share on FacebookShare on Twitter

Bank Indonesia (BI) mengambil langkah penyesuaian kebijakan moneter dengan menaikkan suku bunga acuan sebesar 25 basis poin menjadi 6,00%. Keputusan tersebut ditetapkan dalam Rapat Dewan Gubernur (RDG) pada 17–18 November 2026 sebagai respons terhadap ketidakpastian ekonomi global dan tekanan terhadap nilai tukar rupiah.

Melalui keputusan tersebut, BI juga menetapkan suku bunga Deposit Facility sebesar 5,25% dan Lending Facility sebesar 6,75%. Penyesuaian ketiga instrumen ini diarahkan untuk memperkuat ketahanan ekonomi nasional sekaligus menjaga inflasi agar tetap sesuai dengan target yang telah ditentukan.

Dalam siaran pers Nomor 28/254/DKom pada 18 November 2026, Bank Indonesia menjelaskan bahwa kebijakan moneter akan tetap diarahkan pada penguatan stabilitas rupiah. Sasaran inflasi yang ingin dipertahankan berada pada kisaran 2,5% dengan toleransi plus atau minus 1% untuk periode 2026–2027.

Ketidakpastian Global Menjadi Pertimbangan Kebijakan

Perubahan arah kebijakan tersebut tidak terlepas dari perkembangan ekonomi internasional. BI mencatat bahwa ketidakpastian global masih tinggi, antara lain dipengaruhi ketegangan geopolitik di Timur Tengah dan instabilitas politik di sejumlah wilayah Eropa.

Kondisi tersebut turut memengaruhi pergerakan harga minyak dan komoditas dunia. Pertumbuhan ekonomi global pada 2026 diperkirakan berada di sekitar 3,1%, sementara tekanan inflasi dunia diproyeksikan mencapai 4,6%.

Di Amerika Serikat, kebijakan suku bunga yang cenderung ketat serta ekspektasi kenaikan Federal Funds Rate turut memengaruhi pergerakan pasar keuangan internasional. Imbal hasil obligasi pemerintah AS yang tetap tinggi juga menjadi salah satu faktor yang memengaruhi keputusan investor dalam menempatkan dananya.

Situasi tersebut mendorong sebagian investor global mengurangi penempatan dana pada instrumen portofolio di negara berkembang. Akibatnya, tekanan terhadap mata uang negara-negara emerging markets, termasuk rupiah, perlu diantisipasi melalui koordinasi kebijakan moneter dan fiskal.

Ekonomi Domestik Masih Menunjukkan Ketahanan

Di tengah berbagai tekanan eksternal, sejumlah indikator ekonomi Indonesia masih memperlihatkan perkembangan positif. Bank Indonesia mencatat pertumbuhan ekonomi nasional pada triwulan III 2026 mencapai 5,47% secara tahunan (year-on-year/yoy), lebih tinggi dibandingkan pertumbuhan triwulan sebelumnya sebesar 5,29%.

Aktivitas konsumsi domestik dan investasi menjadi penopang utama pertumbuhan tersebut. BI juga melihat prospek ekonomi pada triwulan IV 2026 tetap baik, didukung stimulus fiskal pemerintah dan perbaikan ekspektasi konsumen.

Dari sisi investasi, Purchasing Managers’ Index (PMI) manufaktur meningkat dari 52,40 pada September 2026 menjadi 53,98 pada Oktober 2026. Bank Indonesia memperkirakan pertumbuhan ekonomi Indonesia sepanjang 2026 berada dalam rentang 4,9% hingga 5,7%.

Adapun tingkat inflasi Indeks Harga Konsumen (IHK) pada Oktober 2026 tercatat sebesar 3,23% secara tahunan. Angka tersebut lebih rendah dibandingkan inflasi September 2026 yang mencapai 3,28%.

Inflasi inti tercatat 2,56%, sedangkan inflasi kelompok harga yang diatur pemerintah (administered prices) mencapai 3,24%. Sebaliknya, kelompok harga pangan bergejolak (volatile food) mengalami kenaikan hingga 5,81%, salah satunya dipengaruhi penurunan produksi komoditas pangan akibat gangguan cuaca di sejumlah daerah.

Baca Juga:
Wajib Pajak Bisa Ajukan Pengurangan Angsuran PPh 25, Ini Syaratnya

Stabilitas Rupiah dan Ketahanan Keuangan Terus Dijaga

Pergerakan nilai tukar menjadi salah satu perhatian utama BI dalam menetapkan kebijakan moneter terbaru. Pada 17 November 2026, rupiah tercatat berada di level Rp18.245 per dolar Amerika Serikat. Posisi tersebut melemah 0,66% dibandingkan dengan akhir Oktober 2026.

Untuk merespons perkembangan tersebut, BI akan mengoptimalkan instrumen intervensi valuta asing, baik melalui transaksi Non-Deliverable Forward (NDF) di pasar luar negeri maupun transaksi spot dan Domestic Non-Deliverable Forward (DNDF) di pasar domestik.

BI juga memperkuat insentif transaksi lindung nilai DNDF melalui bank mitra. Pengurangan premi untuk tenor enam bulan ditingkatkan dari 40% menjadi 45%, sedangkan tenor 12 bulan naik dari 45% menjadi 50%.

Selain itu, cadangan devisa Indonesia pada akhir Oktober 2026 tercatat sebesar 146,8 miliar dolar AS. Nilai tersebut setara dengan pembiayaan 5,3 bulan impor atau 5,2 bulan impor dan pembayaran utang luar negeri pemerintah, sehingga masih berada di atas standar kecukupan internasional sekitar tiga bulan impor.

Dari sektor perbankan, pertumbuhan kredit pada Oktober 2026 mencapai 13,21% secara tahunan. Kredit investasi tumbuh 21,32%, kredit modal kerja 12,99%, sedangkan kredit konsumsi meningkat 4,73%.

Ketahanan perbankan juga tercermin dari rasio kecukupan modal atau Capital Adequacy Ratio (CAR) yang mencapai 24,30% pada September 2026. Sementara itu, rasio kredit bermasalah atau Non-Performing Loan (NPL) berada pada level 2,07% secara bruto dan 0,82% secara neto.

BI Siapkan Dukungan Pembiayaan bagi Sektor Usaha

Selain memperkuat stabilitas moneter, Bank Indonesia juga melanjutkan kebijakan makroprudensial untuk mendorong penyaluran pembiayaan ke sektor produktif. Salah satu langkah yang disiapkan adalah implementasi jalur pembiayaan dalam Kebijakan Insentif Likuiditas Makroprudensial (KLM) dengan besaran maksimal 3% dari dana pihak ketiga (DPK).

Kebijakan tersebut ditujukan untuk meningkatkan dukungan pembiayaan kepada sektor usaha yang berkontribusi terhadap penciptaan lapangan kerja, termasuk usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Implementasinya dijadwalkan mulai 1 Desember 2026.

BI juga memperkuat KLM untuk pendalaman pasar uang dengan besaran maksimal 2% dari DPK. Langkah tersebut diharapkan dapat mendorong distribusi likuiditas dan memperkuat fungsi intermediasi perbankan.

Di bidang sistem pembayaran, BI menyiapkan sejumlah pengembangan, termasuk uji coba kerja sama QRIS antarnegara dengan Hong Kong pada minggu kedua Desember 2026. Penguatan fitur pembayaran daring Kartu Kredit Indonesia (KKI) juga direncanakan mulai Januari 2027.

Melalui kombinasi kebijakan moneter, makroprudensial, dan sistem pembayaran, Bank Indonesia berupaya menjaga stabilitas ekonomi sekaligus mendukung pertumbuhan yang berkelanjutan di tengah tantangan global.

Baca Juga:
Tidak Patuh Lapor Tahunan, PT Bisa Kehilangan Akses SABH

Sumber: Bank Indonesia – Siaran Pers Nomor 28/254/DKom, 18 November 2026.

agni fatya kholila

agni fatya kholila

Stay Connected test

  • 24k Followers
  • 99 Subscribers
  • Trending
  • Comments
  • Latest
Begini Cara Update Data Pemegang Saham di Sistem Coretax

Mudah dan Cepat! Ini Cara Ambil e-SPPT PBB Jakarta Secara Online

April 23, 2026
Aturan Baru DHE SDA Mulai Berlaku 1 Juni 2026

Aturan Baru DHE SDA Mulai Berlaku 1 Juni 2026

May 18, 2026
PBPK Jadi Tonggak Baru Keseragaman Pelaporan Keuangan Nasional

Email Tak Aktif Saat Aktivasi Coretax? Ini Solusi Resmi dari DJP

December 30, 2025
Begini Cara Update Data Pemegang Saham di Sistem Coretax

Ketentuan Baru Pelaporan Struktur Manajemen Perusahaan dalam Coretax.

April 30, 2026
Pemutihan Pajak Kendaraan 2026: Ada Diskon hingga Penghapusan Denda

Pemutihan Pajak Kendaraan 2026: Ada Diskon hingga Penghapusan Denda

18
Evaluasi Insentif Pajak Jadi Kunci Hadapi Transformasi Industri

Evaluasi Insentif Pajak Jadi Kunci Hadapi Transformasi Industri

13
Integrasi Data Tanah, Parigi Moutong Bidik Potensi Pajak Baru

Integrasi Data Tanah, Parigi Moutong Bidik Potensi Pajak Baru

10
Coretax Berhenti Beroperasi 25 Jam, Ini Jadwal Pemeliharaan DJP

Coretax Berhenti Beroperasi 25 Jam, Ini Jadwal Pemeliharaan DJP

10
BI Perketat Kebijakan Moneter, Suku Bunga Acuan Kini Tembus 6 Persen

BI Perketat Kebijakan Moneter, Suku Bunga Acuan Kini Tembus 6 Persen

November 19, 2026
Angsuran PPh 25 Berubah, Kondisi Usaha Jadi Pertimbangan

Angsuran PPh 25 Berubah, Kondisi Usaha Jadi Pertimbangan

November 19, 2026
Pengurangan Sanksi Administrasi, DJP Dahulukan Pokok Pajak

Pengurangan Sanksi Administrasi, DJP Dahulukan Pokok Pajak

November 19, 2026
MUI Dorong Optimalisasi Zakat di Tengah Kekurangan Penerimaan Pajak Rp514 Triliun

MUI Dorong Optimalisasi Zakat di Tengah Kekurangan Penerimaan Pajak Rp514 Triliun

November 19, 2026

Recent News

BI Perketat Kebijakan Moneter, Suku Bunga Acuan Kini Tembus 6 Persen

BI Perketat Kebijakan Moneter, Suku Bunga Acuan Kini Tembus 6 Persen

November 19, 2026
Angsuran PPh 25 Berubah, Kondisi Usaha Jadi Pertimbangan

Angsuran PPh 25 Berubah, Kondisi Usaha Jadi Pertimbangan

November 19, 2026
Pengurangan Sanksi Administrasi, DJP Dahulukan Pokok Pajak

Pengurangan Sanksi Administrasi, DJP Dahulukan Pokok Pajak

November 19, 2026
MUI Dorong Optimalisasi Zakat di Tengah Kekurangan Penerimaan Pajak Rp514 Triliun

MUI Dorong Optimalisasi Zakat di Tengah Kekurangan Penerimaan Pajak Rp514 Triliun

November 19, 2026

Menu

  • Home
  • Berita
  • Literasi Perpajakan
  • Putusan dan Analisis
  • PajakNow Tools

Layanan Informasi

  • Pedoman Media Siber
  • Hak Cipta
  • Kebijakan Privasi
  • Media Partner
  • Hubungi
  • Disclaimer

© 2026 pajaknow.id - Berita Pajak yang Akurat, Cepat dan Lengkap.

Welcome Back!

Login to your account below

Forgotten Password?

Retrieve your password

Please enter your username or email address to reset your password.

Log In

Add New Playlist

No Result
View All Result
  • Berita
    • Regional
    • Nasional
    • Internasional
    • Info Grafis
    • Pandu News
  • Literasi Perpajakan
    • Edukasi Perpajakan
    • Panduan Pajak
  • PajakNow Tools
    • Kurs Pajak
    • Narasi Data Pajak
    • Tarif bunga dan sanksi pajak
  • Putusan dan Analisis
    • Analisis dan insight
    • Putusan Pengadilan Pajak

© 2026 pajaknow.id - Berita Pajak yang Akurat, Cepat dan Lengkap

Go to mobile version