JAKARTA – Badan Gizi Nasional (BGN) mengambil langkah cepat dengan mengakselerasi pembenahan program MBG (Makan Bergizi Gratis). Langkah penyempurnaan tata kelola, mekanisme operasional, hingga sistem pengaduan ini ditempuh demi memastikan pemenuhan kebutuhan gizi bagi seluruh peserta didik penerima manfaat, Kamis (30/7/2026).
Kepala BGN Sudaryono menegaskan bahwa penanganan urusan gizi anak-anak memerlukan respons cepat dan tepat dari pemerintah tanpa menunda-nunda proses operasional di lapangan.
“Anak-anak yang membutuhkan itu tidak bisa disuruh menunggu lama. Butuhnya sekarang,” kata Kepala BGN Sudaryono.
Sudaryono memaparkan bahwa setiap dinamika maupun kendala yang muncul pada pelaksanaan program MBG akan dipetakan secara terperinci berdasarkan tingkat urgensinya. Pemetaan ini krusial agar penanganan masalah dapat diselesaikan secara cepat, tepat, dan terukur.
Pemetaan Skala Prioritas dan Wilayah Menantang
Proses pembenahan tersebut dilaksanakan secara menyeluruh, baik di daerah yang pelaksanaan operasionalnya sudah berjalan lancar maupun wilayah yang masih dihadapkan pada tantangan seperti Papua, Nusa Tenggara Timur (NTT), dan Maluku.
Pendekatan pembenahan berbasis prioritas ini bertujuan untuk memfokuskan alokasi sumber daya pada masalah-masalah yang paling mendesak. Melalui strategi tersebut, perbaikan dapat dieksekusi secara presisi sesuai dengan karakteristik dan kebutuhan spesifik masing-masing daerah.
Koordinasi Lintas Lembaga dan Evaluasi Berbasis Data
Guna memperkuat kerangka kebijakan, BGN bakal mempererat koordinasi bersama kementerian dan lembaga (K/L), pemerintah daerah (pemda), organisasi profesi, kalangan akademisi, hingga para ahli gizi. Kolaborasi ini difokuskan untuk menyempurnakan aspek penyusunan menu harian, standar kandungan gizi, metode intervensi di daerah dengan prevalensi stunting tinggi, hingga penguatan sistem evaluasi berbasis data.
Sudaryono menambahkan, setiap persoalan yang ditemukan di lapangan akan dijadikan bahan evaluasi mendalam untuk memperkuat dan meningkatkan kualitas pelaksanaan program secara berkelanjutan.
“Pemerintah tugasnya mencari masalah, menemukan solusinya, lalu menyelesaikannya. Karena itu, kami terus melakukan perbaikan agar MBG makin berkualitas dan manfaatnya benar-benar dirasakan masyarakat,” ujar Sudaryono.
Realisasi Anggaran MBG dan Kontribusi Penerimaan Pajak
Sebagai informasi, realisasi penyerapan anggaran pemerintah untuk pelaksanaan program MBG sepanjang semester I/2026 telah mencatatkan angka sebesar Rp101,1 triliun.
Penyediaan alokasi anggaran MBG tersebut bersumber penuh dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Dalam struktur keuangan negara, penerimaan pajak menempati porsi paling dominan dengan menyumbang sekitar 70% dari total pendapatan APBN Indonesia.