PANGKALAN BUN – Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kotawaringin Barat, Kalimantan Tengah, mulai menggencarkan pengawasan pajak daerah dengan menerjunkan petugas langsung ke lokasi usaha. Langkah ini dilakukan guna menguji kepatuhan serta memastikan seluruh potensi pajak di sektor kuliner, baik skala waralaba maupun UMKM, dapat terkelola dengan maksimal.
Kepala Bapenda Kotawaringin Barat, M. Nursyah Ikhsan, mengungkapkan bahwa tim pengawas telah bergerak secara intensif selama sepekan terakhir. Setelah menyelesaikan verifikasi objek pajak di wilayah Kumai, petugas kini menyisir titik-titik potensial lainnya di sektor pajak makanan dan minuman.
“Kami bergeser untuk menjangkau objek pajak potensial lainnya guna membangun pola pelaporan yang seragam dan transparan di seluruh jaringan usaha yang beroperasi di wilayah ini,” ujar Ikhsan.
Kegiatan ini merupakan bagian dari upaya memperkuat kemandirian fiskal daerah melalui pengawasan yang terukur dan berkala.
Uji Petik Transaksi dan Validasi Data Omzet Harian
Dalam pengawasan di lapangan, petugas fokus mencocokkan data penjualan yang tercatat pada sistem kasir otomatis dengan jumlah pajak yang dilaporkan ke pemerintah kabupaten. Melalui metode uji petik data transaksi, Bapenda ingin memastikan Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT) yang telah dibayarkan oleh konsumen benar-benar disetorkan ke kas daerah.
Selain melakukan pemeriksaan administratif, petugas juga memberikan edukasi kepada pemilik usaha mengenai pentingnya integrasi sistem pelaporan digital. Hal ini dilakukan untuk meminimalisir celah kebocoran pajak dan mempermudah pelaku usaha dalam melakukan pelaporan secara akurat.
Pengawasan Rutin dan Humanis untuk Kemandirian Fiskal
Ikhsan menegaskan bahwa sidak atau kunjungan lapangan ini bukanlah tindakan mendadak karena adanya masalah, melainkan bagian dari sistem pengawasan rutin yang sudah dirancang secara berkala. Meskipun bersikap tegas dalam menegakkan aturan, petugas diinstruksikan untuk tetap mengedepankan pendekatan yang humanis saat berinteraksi dengan manajemen perusahaan maupun pemilik usaha.
Hingga saat ini, para pemilik usaha kuliner dinilai sangat kooperatif selama proses pengawasan berlangsung. Pemkab Kotawaringin Barat berkomitmen untuk terus melanjutkan aksi maraton ini ke berbagai titik strategis lainnya guna memastikan keadilan dan kepatuhan perpajakan di Bumi Marunting Batu Aji.
