website Berita Pajak TerUpdate Cepat, Akurat, dan Mendalam."
No Result
View All Result
  • Berita
    • Regional
    • Nasional
    • Internasional
    • Info Grafis
  • Literasi Perpajakan
    • Edukasi Perpajakan
    • Panduan Pajak
  • PajakNow Tools
    • Kurs Pajak
    • Narasi Data Pajak
    • Tarif bunga dan sanksi pajak
  • Putusan dan Analisis
    • Analisis dan insight
    • Putusan Pengadilan Pajak
Thursday, 17 September 2026
Putusan Pajak
  • Berita
    • Regional
    • Nasional
    • Internasional
    • Info Grafis
  • Literasi Perpajakan
    • Edukasi Perpajakan
    • Panduan Pajak
  • PajakNow Tools
    • Kurs Pajak
    • Narasi Data Pajak
    • Tarif bunga dan sanksi pajak
  • Putusan dan Analisis
    • Analisis dan insight
    • Putusan Pengadilan Pajak
No Result
View All Result
website Berita Pajak TerUpdate Cepat, Akurat, dan Mendalam."
No Result
View All Result
Home Berita Nasional

Apindo Minta Kepastian Kebijakan Fiskal Usai Menkeu Berganti

agni fatya kholila by agni fatya kholila
September 17, 2026
in Nasional
0 0
0
Apindo Minta Kepastian Kebijakan Fiskal Usai Menkeu Berganti
0
SHARES
0
VIEWS
Share on FacebookShare on Twitter

JAKARTA – Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) berharap kepastian kebijakan fiskal tetap terjaga setelah terjadi pergantian Menteri Keuangan dari Purbaya Yudhi Sadewa kepada Suahasil Nazara.

Dunia usaha menilai kredibilitas pengelolaan fiskal, konsistensi arah kebijakan, serta kepercayaan pelaku usaha dan investor perlu tetap menjadi perhatian pemerintah selama masa transisi kepemimpinan di Kementerian Keuangan.

Ketua Apindo Shinta W Kamdani mengatakan perhatian dunia usaha tidak hanya tertuju pada pergantian figur Menteri Keuangan. Konsistensi kebijakan setelah proses transisi justru menjadi faktor yang dinilai lebih penting.

“Bagi dunia usaha yang menjadi ukuran bukan semata-mata pergantian figur, tetapi konsistensi dan kualitas kebijakan setelah transisi,” ujar Shinta, Selasa (15/9/2026).

Pajak, Kepabeanan, dan Insentif Jadi Perhatian Dunia Usaha

Menurut Shinta, dunia usaha membutuhkan kepastian terhadap berbagai kebijakan pemerintah yang berpengaruh langsung pada aktivitas bisnis.

Beberapa bidang yang mendapat perhatian Apindo antara lain kebijakan perpajakan, kepabeanan, serta pemberian insentif.

Kepastian dibutuhkan karena keputusan pemerintah pada bidang-bidang tersebut dapat memengaruhi biaya usaha, perencanaan investasi, ekspansi perusahaan, serta pengambilan keputusan bisnis.

Karena itu, kepastian kebijakan fiskal menjadi salah satu faktor penting bagi pelaku usaha ketika pemerintah memasuki masa transisi Menteri Keuangan.

Baca Juga: Suahasil Pastikan Transisi Kemenkeu Berjalan Mulus

Pergantian Menkeu Dinilai Hak Prerogatif Presiden

Secara umum, Shinta memandang pergantian Menteri Keuangan dari Purbaya Yudhi Sadewa kepada Suahasil Nazara merupakan bagian dari kewenangan Presiden Prabowo Subianto.

Pergantian tersebut dinilai sebagai bagian dari hak prerogatif Presiden dalam memastikan efektivitas pemerintahan.

Namun, dari perspektif dunia usaha, pergantian pejabat tidak seharusnya menimbulkan ketidakpastian baru terhadap arah kebijakan ekonomi dan fiskal.

Pelaku usaha lebih berkepentingan terhadap kesinambungan kebijakan dan kualitas implementasinya setelah proses pergantian berlangsung.

Pengalaman Suahasil Dinilai Bisa Jaga Kontinuitas

Shinta menilai Suahasil bukan figur baru dalam pengelolaan kebijakan fiskal nasional.

Suahasil memiliki pengalaman panjang di lingkungan Kementerian Keuangan sehingga dinilai memahami proses serta dinamika pengelolaan fiskal negara.

Rekam jejak tersebut diharapkan dapat memberikan kontinuitas kebijakan sekaligus pemahaman institusional yang dibutuhkan dalam masa transisi.

Kontinuitas menjadi penting terutama ketika kondisi ekonomi masih berada dalam situasi yang penuh ketidakpastian.

Baca Juga: RI-China Perkuat Kapasitas Negosiator Ekonomi

Apindo Tak Ingin Perubahan Kebijakan Terlalu Mendadak

Di tengah ketidakpastian ekonomi, Apindo berharap proses pergantian kepemimpinan tidak diikuti perubahan arah kebijakan yang terlalu mendadak.

Perubahan yang tiba-tiba dapat mempersulit perusahaan dalam melakukan perencanaan karena berbagai keputusan bisnis biasanya dibuat dengan mempertimbangkan kondisi fiskal, perpajakan, insentif, serta belanja pemerintah.

Menurut Shinta, APBN tetap perlu dikelola secara prudent atau berhati-hati dan berkelanjutan.

Pada saat yang sama, APBN juga harus efektif menjalankan perannya sebagai instrumen yang mampu menjaga daya beli, mendorong investasi, meningkatkan produktivitas, serta memperkuat sektor riil.

Predictability Dinilai Penting bagi Investasi

Apindo turut menyoroti pentingnya predictability atau kemampuan dunia usaha untuk memperkirakan arah kebijakan pemerintah.

Menurut Shinta, kepastian tersebut sangat dibutuhkan karena sejumlah kebijakan fiskal memiliki dampak langsung terhadap biaya dan keputusan bisnis.

“Bagi pelaku usaha, predictability juga menjadi sangat penting, terutama terkait kebijakan perpajakan, kepabeanan, insentif investasi, belanja pemerintah, serta berbagai kebijakan fiskal yang berdampak langsung terhadap biaya dan keputusan bisnis,” tegasnya.

Dengan tingkat kepastian yang memadai, perusahaan dapat memiliki dasar yang lebih jelas dalam menyusun rencana investasi, produksi, maupun ekspansi usaha.

Karena itu, kepastian kebijakan fiskal tidak hanya berkaitan dengan penerimaan dan belanja negara, tetapi juga dengan iklim usaha secara keseluruhan.

Perubahan Kebijakan Diminta Dilakukan Terukur

Apindo berharap setiap perubahan kebijakan fiskal dilakukan secara terukur serta dikomunikasikan dengan baik kepada dunia usaha.

Komunikasi dinilai penting agar pelaku usaha dapat memahami tujuan, mekanisme, serta konsekuensi dari suatu perubahan kebijakan sebelum diterapkan.

Selain komunikasi, dunia usaha juga membutuhkan ruang dialog yang memadai dengan pemerintah.

Dialog tersebut diharapkan dapat memberikan kepastian tambahan bagi perusahaan ketika menyusun rencana investasi maupun ekspansi.

Baca Juga: Purbaya: TKD 2027 Rp735 Triliun Cukup Biayai Daerah

Menkeu Baru Hadapi Tantangan Fiskal yang Berat

Shinta menilai tantangan yang dihadapi Menteri Keuangan tidak ringan.

Pemerintah perlu menyediakan pembiayaan untuk berbagai program prioritas, tetapi pada saat yang sama harus menjaga ruang fiskal dan kredibilitas APBN.

Selain kesehatan fiskal, kepercayaan pasar dan investor juga perlu dijaga karena dapat memengaruhi iklim investasi serta kondisi perekonomian.

Keseimbangan antara kebutuhan pembiayaan program pemerintah dan keberlanjutan fiskal menjadi salah satu tantangan utama yang harus dihadapi oleh Menteri Keuangan baru.

Penerimaan Negara Jangan Hanya Berorientasi Jangka Pendek

Apindo juga mengingatkan pemerintah agar kebijakan penerimaan negara tidak semata-mata berorientasi pada kebutuhan meningkatkan penerimaan dalam jangka pendek.

Dunia usaha berharap pemerintah tetap mempertimbangkan kemampuan sektor produktif untuk berkembang serta menjaga daya saing.

“Dunia usaha berharap kebijakan penerimaan tidak semata-mata berorientasi pada peningkatan penerimaan dalam jangka pendek, tetapi tetap mempertimbangkan daya saing dan kemampuan sektor produktif untuk tumbuh,” ujar Shinta.

Pertimbangan tersebut menjadi penting karena kebijakan penerimaan, termasuk perpajakan dan kepabeanan, memiliki pengaruh langsung terhadap struktur biaya perusahaan.

Apindo berharap penguatan penerimaan tetap dapat dilakukan tanpa mengurangi kemampuan dunia usaha untuk melakukan investasi dan ekspansi.

Dunia Usaha Tunggu Konsistensi Kebijakan Suahasil

Dengan pergantian kepemimpinan di Kementerian Keuangan, dunia usaha kini menunggu bagaimana Suahasil menjaga kesinambungan pengelolaan fiskal.

Pengalamannya di lingkungan Kementerian Keuangan dinilai memberikan modal institusional untuk menjaga kontinuitas kebijakan.

Namun, bagi Apindo, ukuran utama tetap berada pada konsistensi kebijakan, kualitas implementasi, komunikasi dengan pelaku usaha, serta kemampuan pemerintah menjaga kepercayaan pasar dan investor.

Kepastian kebijakan fiskal, terutama terkait pajak, kepabeanan, insentif investasi, serta belanja pemerintah, pada akhirnya menjadi salah satu harapan utama dunia usaha dalam masa kepemimpinan Menteri Keuangan yang baru.

Sumber Terkait:

  • Sekretariat Negara – Suahasil Pastikan APBN Sehat, Kredibel, dan Berdampak bagi Rakyat
  • Kementerian Keuangan – APBN Sehat, Kredibel, dan Berpihak pada Rakyat
agni fatya kholila

agni fatya kholila

Stay Connected test

  • 24k Followers
  • 99 Subscribers
  • Trending
  • Comments
  • Latest
Begini Cara Update Data Pemegang Saham di Sistem Coretax

Mudah dan Cepat! Ini Cara Ambil e-SPPT PBB Jakarta Secara Online

April 23, 2026
Aturan Baru DHE SDA Mulai Berlaku 1 Juni 2026

Aturan Baru DHE SDA Mulai Berlaku 1 Juni 2026

May 18, 2026
PBPK Jadi Tonggak Baru Keseragaman Pelaporan Keuangan Nasional

Email Tak Aktif Saat Aktivasi Coretax? Ini Solusi Resmi dari DJP

December 30, 2025
Begini Cara Update Data Pemegang Saham di Sistem Coretax

Cara Isi Daftar Bukti Pemotongan/Pemungutan PPh di SPT Tahunan WPOP

April 30, 2026
Bapenda Tagih Pajak Reklame Kotawaringin Barat

Bapenda Tagih Pajak Reklame Kotawaringin Barat

11
DPR Setujui Target Pertumbuhan Ekonomi 2027 Sebesar 6%

DPR Setujui Target Pertumbuhan Ekonomi 2027 Sebesar 6%

8
DJP Catat Penerimaan Pajak 2026 Tumbuh 27% hingga Agustus

DJP Catat Penerimaan Pajak 2026 Tumbuh 27% hingga Agustus

6
Indonesia Dorong P3B Irlandia untuk Efisiensi Dagang

Indonesia Dorong P3B Irlandia untuk Efisiensi Dagang

5
Apindo Minta Kepastian Kebijakan Fiskal Usai Menkeu Berganti

Apindo Minta Kepastian Kebijakan Fiskal Usai Menkeu Berganti

September 17, 2026
ICA-CEPA Siap Diterapkan Akhir 2026, Isu Teknis Dirampungkan

ICA-CEPA Siap Diterapkan Akhir 2026, Isu Teknis Dirampungkan

September 17, 2026
Relaksasi PKB Bali: Denda Dihapus, Pokok Diringankan

Relaksasi PKB Bali: Denda Dihapus, Pokok Diringankan

September 17, 2026
DJP Tegaskan Pencairan Restitusi Pajak Tetap Sesuai SOP

DJP Tegaskan Pencairan Restitusi Pajak Tetap Sesuai SOP

September 17, 2026

Recent News

Apindo Minta Kepastian Kebijakan Fiskal Usai Menkeu Berganti

Apindo Minta Kepastian Kebijakan Fiskal Usai Menkeu Berganti

September 17, 2026
ICA-CEPA Siap Diterapkan Akhir 2026, Isu Teknis Dirampungkan

ICA-CEPA Siap Diterapkan Akhir 2026, Isu Teknis Dirampungkan

September 17, 2026
Relaksasi PKB Bali: Denda Dihapus, Pokok Diringankan

Relaksasi PKB Bali: Denda Dihapus, Pokok Diringankan

September 17, 2026
DJP Tegaskan Pencairan Restitusi Pajak Tetap Sesuai SOP

DJP Tegaskan Pencairan Restitusi Pajak Tetap Sesuai SOP

September 17, 2026

Graha Binakarsa
Jl. H.R. Rasuna Said Kav. C RT.2/RW.5, Karet Kuningan, Kecamatan Setiabudi Kota Jakarta Selatan, Jakarta 12940 (021) 21909087

Menu

  • Home
  • Berita
  • Literasi Perpajakan
  • Putusan dan Analisis
  • PajakNow Tools

Layanan Informasi

  • Pedoman Media Siber
  • Hak Cipta
  • Kebijakan Privasi
  • Media Partner
  • Hubungi
  • Disclaimer

© 2026 pajaknow.id - Berita Pajak yang Akurat, Cepat dan Lengkap.

Welcome Back!

Login to your account below

Forgotten Password?

Retrieve your password

Please enter your username or email address to reset your password.

Log In

Add New Playlist

No Result
View All Result
  • Berita
    • Regional
    • Nasional
    • Internasional
    • Info Grafis
  • Literasi Perpajakan
    • Edukasi Perpajakan
    • Panduan Pajak
  • PajakNow Tools
    • Kurs Pajak
    • Narasi Data Pajak
    • Tarif bunga dan sanksi pajak
  • Putusan dan Analisis
    • Analisis dan insight
    • Putusan Pengadilan Pajak

© 2026 pajaknow.id - Berita Pajak yang Akurat, Cepat dan Lengkap

Go to mobile version