JAKARTA – Pemerintah Indonesia dan China menjalin kerja sama untuk memperkuat kapasitas negosiator Indonesia dalam menghadapi berbagai perundingan ekonomi internasional.
Kerja sama tersebut diwujudkan melalui program pelatihan sumber daya manusia (SDM) yang menjadi bagian dari hibah bantuan teknis dan pengembangan kapasitas Pemerintah China kepada Indonesia.
Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Susiwijono Moegiarso mengatakan pelatihan tersebut disiapkan agar pegawai pemerintah mampu mengembangkan pola pikir yang tidak hanya mengandalkan cara-cara biasa dalam menjalankan tugas.
“Pelatihan ini kami siapkan agar para pegawai terbiasa berpikir non-business as usual sehingga mampu menciptakan terobosan-terobosan untuk mempercepat program pemerintah dalam mendukung pertumbuhan ekonomi,” ujar Susiwijono, dikutip pada Minggu (13/9/2026).
Pelatihan Negosiator Digelar Selama 14 Hari
Program peningkatan kapasitas negosiator tersebut merupakan hasil kerja sama antara Kemenko Perekonomian dan Kementerian Perdagangan China.
Pelatihan diselenggarakan oleh Academy for International Business Officials (AIBO) dan berlangsung selama 14 hari.
Program tersebut merupakan bagian dari kerja sama bilateral Indonesia-China dalam bentuk bantuan teknis dan pengembangan kapasitas SDM pemerintah.
Melalui program ini, pegawai pemerintah diharapkan memperoleh pemahaman yang lebih mendalam mengenai teknik, strategi, serta aspek budaya yang memengaruhi proses negosiasi internasional.
Delegasi Terdiri atas 32 Pegawai dan 2 Pejabat
Delegasi Indonesia yang mengikuti program tersebut terdiri atas 32 pegawai sebagai peserta pelatihan.
Selain itu, terdapat 2 pejabat pimpinan tinggi yang bertugas melakukan evaluasi terhadap hasil pelatihan para peserta.
Kedua pejabat tersebut juga dijadwalkan melaksanakan serangkaian pertemuan bilateral dengan Pemerintah China selama berlangsungnya program.
Komposisi peserta tersebut menunjukkan bahwa program tidak hanya diarahkan untuk meningkatkan kemampuan individu, tetapi juga untuk memperkuat kapasitas kelembagaan dalam menghadapi perundingan ekonomi internasional.
Negosiasi Dinilai Bukan Sekadar Teknik di Meja Perundingan
Susiwijono menilai kemampuan negosiasi tidak hanya berkaitan dengan teknik menyampaikan posisi atau mencapai kesepakatan di meja perundingan.
Penguasaan aspek budaya, sejarah, serta keterampilan fundamental juga memiliki peran penting ketika berhadapan dengan mitra dari negara lain.
“Di China, negosiasi bukan semata teknik di meja perundingan, melainkan keterampilan budaya yang mengakar kuat dalam tradisi, sejarah, dan keterampilan fundamental,” katanya.
Melalui pelatihan tersebut, pejabat dan SDM pemerintah yang bertugas dalam negosiasi ekonomi internasional diharapkan menjadi lebih siap, terampil, dan strategis dalam memperjuangkan sekaligus melindungi kepentingan Indonesia.
Kemampuan Negosiasi Penting untuk Perdagangan dan Investasi
Peningkatan kapasitas negosiator dipandang semakin penting seiring meluasnya hubungan ekonomi Indonesia dengan berbagai negara mitra.
Kemampuan melakukan perundingan diperlukan agar Indonesia dapat memperoleh manfaat yang optimal dari hubungan perdagangan, investasi, serta berbagai bentuk kerja sama ekonomi internasional.
Negosiator pemerintah juga memiliki peran dalam memastikan kepentingan nasional tetap terlindungi ketika Indonesia menyusun atau membahas kesepakatan dengan negara lain.
Karena itu, peningkatan kemampuan SDM tidak hanya berorientasi pada penguasaan teori negosiasi, tetapi juga pada kesiapan menghadapi dinamika perundingan yang semakin kompleks.
Materi Mencakup Strategi hingga Negosiasi E-Commerce
Materi pelatihan mencakup berbagai aspek yang berkaitan langsung dengan proses perundingan ekonomi internasional.
Peserta mempelajari psikologi dan strategi negosiasi, komunikasi lintas budaya, serta negosiasi bisnis multilateral dan regional.
Materi lain meliputi evolusi negosiasi penurunan tarif serta dukungan teknis dalam proses negosiasi perjanjian perdagangan bebas.
Program juga membahas mekanisme penyelesaian sengketa internasional, isu-isu kunci dalam negosiasi e-commerce, serta simulasi negosiasi diplomatik.
Hasil Pelatihan Harus Menjadi Kapasitas Organisasi
Susiwijono menegaskan manfaat program tersebut tidak boleh berhenti sebagai pengalaman pribadi para peserta yang mengikuti pelatihan di China.
Pengetahuan yang diperoleh harus dikembalikan kepada organisasi sehingga dapat memperkuat kemampuan Kemenko Perekonomian secara kelembagaan.
Setelah kembali ke Indonesia, peserta diminta menyusun kajian serta melakukan diseminasi pengetahuan kepada pegawai lainnya.
Tindak lanjut tersebut antara lain berupa penyusunan materi pembelajaran internal, penguatan tata cara persiapan perundingan, serta penyiapan kader negosiator di lingkungan Kemenko Perekonomian.
Indonesia Siapkan Negosiator untuk Kerja Sama Ekonomi Global
Kerja sama pelatihan Indonesia-China tersebut menjadi bagian dari upaya pemerintah memperkuat kualitas SDM yang terlibat langsung dalam berbagai perundingan ekonomi internasional.
Dengan kapasitas negosiator yang semakin kuat, pejabat pemerintah diharapkan mampu membaca kepentingan mitra, menyusun strategi, dan memperjuangkan posisi Indonesia secara lebih efektif.
Kemampuan tersebut menjadi penting untuk memaksimalkan manfaat dari perdagangan, investasi, dan kerja sama ekonomi dengan negara mitra, sekaligus memastikan kepentingan nasional tetap terlindungi.
Pemerintah juga mengarahkan hasil pelatihan menjadi basis pengembangan kader negosiator agar peningkatan kapasitas dapat berlanjut di lingkungan Kemenko Perekonomian.
