JAKARTA – Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT-007353.13/2023/PP/M.IVB Tahun 2025 menjadi babak baru yang sangat penting terkait sengketa transfer pricing dan PPh Pasal 26. Perkara yang kini menjadi sorotan sebagai Sengketa Pajak Toyota-Astra Motor ini secara tajam menyoroti penilaian Pengadilan Pajak atas substansi transaksi afiliasi, pemenuhan Prinsip Kewajaran dan Kelaziman Usaha (PKKU), serta batas kewenangan fiskus dalam melakukan secondary adjustment (penyesuaian sekunder).
Objek dari perselisihan ini bermula dari Keputusan Direktur Jenderal Pajak atas keberatan terhadap Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) PPh Pasal 26 untuk Masa Pajak Agustus 2017. Di dalamnya, tercakup dua isu fundamental: pertama, reklasifikasi pembayaran royalti menjadi dividen sebesar Rp26,15 miliar; dan kedua, koreksi atas imbalan jasa senilai Rp300,99 juta. Otoritas pajak beranggapan bahwa pembayaran royalti tersebut tidak memenuhi standar PKKU sehingga harus diubah karakternya menjadi dividen.
Meskipun nilai sengketa imbalan jasa yang tersisa relatif kecil, inti dari perkara ini terletak pada keabsahan legalitas dan pembuktian atas tindakan fiskus. Pemohon Banding berhasil membuktikan bahwa pembayaran royalti kepada pihak afiliasi, yakni TDEM dan TMC, merupakan transaksi bisnis yang nyata, memberikan manfaat ekonomis, dan terbukti wajar didukung oleh dokumen teknis serta analisis benchmarking.
“Sengketa transfer pricing harus diputus berdasarkan fakta ekonomi transaksi, bukan semata inferensi fiskal. Keberadaan intangible dan manfaat ekonomis adalah kunci pembuktian yang tak terbantahkan.”
— Praktisi Hukum Pajak
Pertimbangan Kunci Hakim dalam Sengketa Pajak Toyota-Astra Motor
Yang paling menonjol dari penyelesaian Sengketa Pajak Toyota-Astra Motor ini adalah sikap Majelis Hakim yang tidak berhenti pada pembacaan dokumen secara formal, melainkan masuk ke tingkat evaluasi yang sangat substantif. Dari kacamata praktik konsultan papan atas, pertimbangan Majelis dapat dibaca sebagai penegasan atas tujuh poin kunci:
1. Sengketa Yuridis dan Pembuktian
Majelis menilai bahwa isu utama perkara adalah apakah pembayaran royalti telah memenuhi PKKU dan apakah hal itu dapat dibuktikan secara substantif. Dengan demikian, perkara ini dikualifikasikan sebagai sengketa yuridis sekaligus pembuktian. Artinya, beban perkara bukan hanya pada tafsir norma, tetapi juga pada kualitas bukti faktual yang diajukan.
2. Eksistensi dan Manfaat Intangible Terbukti Nyata
Majelis menerima argumentasi Pemohon Banding bahwa transaksi pemanfaatan harta tidak berwujud benar-benar terjadi dan memberikan manfaat ekonomis. Bukti berupa know-how, technical information, drawing, design guide, dan dokumen lain dianggap cukup menunjukkan bahwa lisensi memang nyata dan diperlukan. Majelis secara tegas menyatakan bahwa tanpa lisensi tersebut, Pemohon Banding tidak berhak memproduksi suku cadang lokal. Fakta ini mematahkan dalil fiskus bahwa manfaat royalti tidak jelas.
3. Profitabilitas Pemohon Banding Berada dalam Rentang Kewajaran
Majelis memeriksa dan menerima secara rinci bukti data keuangan yang menunjukkan ketahanan profitabilitas perusahaan, di antaranya:
- Return on Sales (ROS) Pemohon Banding sebesar 4,37%, berada dalam rentang kewajaran pembanding;
- Net Cost Plus (NCP) sebesar 4,57%, juga dalam rentang kewajaran;
- Return on Asset (ROA) sebesar 20,39%, bahkan berada di atas rentang kewajaran;
- Tarif efektif royalti kepada TDEM dan TMC berada di dalam atau di bawah rentang kewajaran royalti sebanding.
Temuan dalam Sengketa Pajak Toyota-Astra Motor ini sangat penting karena menunjukkan bahwa dari sudut pandang ekonomi, pembayaran royalti tidak menyebabkan erosi laba yang tidak wajar. Dengan kata lain, post-royalty return Pemohon Banding masih arm’s length. Dalam praktik transfer pricing, ini adalah indikator kuat bahwa koreksi fiskus tidak memiliki basis yang cukup.
4. Fungsi DEMPE Bukan Milik Pemohon Banding
Majelis sependapat bahwa fungsi value-driving yang signifikan terkait DEMPE dilakukan oleh TDEM dan TMC. Pemohon Banding dinilai hanya menggunakan intangible melalui lisensi tanpa menanggung biaya R&D. Fiskus dinilai keliru karena terlalu menitikberatkan pada fungsi pabrikasi sehari-hari, padahal royalti dibayarkan atas informasi teknis pada tahap pengembangan produk.
5. Fiskus Keliru Menerapkan Standar Pemeriksaan Royalti
Sesuai SE-50/2013 dan PER-22/PJ/2013, pengujian atas biaya royalti harus mempertimbangkan analisis laba, termasuk menggunakan pendekatan TNMM. Karena Pemohon Banding terbukti memiliki tingkat laba yang wajar, maka dalil fiskus yang berargumen “hanya menguji kewajaran biaya royalti, bukan kewajaran tingkat pengembalian” dinilai keliru. Ini merupakan kritik keras terhadap pendekatan pemeriksaan yang parsial.
6. Tidak Ada Risiko Penghindaran Pajak
Majelis menyoroti dimensi anti-avoidance. Pasal 18 ayat (3) UU PPh dimaksudkan untuk mencegah penghindaran pajak. Dalam perkara ini, indikasi tersebut tidak terbukti karena royalti dibayar ke entitas di Jepang dan Thailand—bukan yurisdiksi bertarif pajak rendah dibanding Indonesia. Koreksi tidak dapat didasarkan pada kecurigaan abstrak tanpa risiko nyata.
7. Reklasifikasi Royalti Menjadi Dividen Tidak Sah
Pertimbangan paling penting adalah karena royalti terbukti nyata, bermanfaat, dan memenuhi PKKU, maka secondary adjustment berupa reklasifikasi menjadi dividen tidak patut dilakukan. Fakta bahwa TDEM bukan pemegang saham semakin melemahkan konstruksi fiskus. Dengan demikian, koreksi DPP atas dividen sebesar Rp26.156.463.547,00 dibatalkan dan statusnya dikembalikan sebagai royalti.
Mengapa Koreksi Imbalan Jasa Rp300 Juta Dipertahankan?
Berbeda dengan sengketa royalti, terhadap koreksi imbalan jasa, pekerjaan, dan kegiatan sebesar Rp300.995.662,00, Majelis justru berpihak kepada Terbanding. Alasannya sederhana namun fatal secara litigasi: Pemohon Banding tidak menguraikan alasan keberatan, pendapat, maupun bukti pendukung yang memadai untuk membantah koreksi tersebut.
Pelajaran Litigasi: Sekalipun Wajib Pajak memiliki argumen kuat pada satu isu utama, kegagalan membuktikan bantahan pada pos minor akan membuka ruang bagi Majelis untuk mengesahkan koreksi fiskus secara sah.
Akibat lemahnya pembelaan pada poin ini, Majelis mempertahankan koreksi atas jasa sebesar Rp300.995.662,00 sebagai objek PPh Pasal 26.
Analisis Strategis Sengketa Pajak Toyota-Astra Motor
Dari sudut pandang konsultan hukum-pajak, hasil akhir yang mengabulkan sebagian permohonan banding ini memuat lima prinsip penting:
Pertama, substansi ekonomi transaksi afiliasi harus menjadi titik berat pembuktian (eksistensi, manfaat ekonomis, dan pemetaan DEMPE). Kedua, profitability matters; bila pasca-royalti Wajib Pajak masih berada dalam rentang arm’s length, tuduhan bahwa royalti itu excessive menjadi jauh lebih lemah. Ketiga, secondary adjustment bukan instrumen bebas pakai yang bisa mengubah penghasilan tanpa landasan faktual kuat.
Keempat, Majelis menuntut kualitas analisis fiskus yang lebih dalam; koreksi berbasis asumsi tanpa mengevaluasi bukti lawan akan berisiko kandas. Kelima, litigasi pajak bersifat granular. Wajib Pajak bisa menang besar di isu royalti, namun tetap kalah pada sengketa minor jika pembelaannya tidak dibangun sejak awal.
