SELONG – Akselerasi penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) sering kali menghadapi benturan struktural di tingkat eksekutif. Hambatan terbesar dalam optimalisasi ceruk fiskal daerah rupanya bukan bersumber dari terbatasnya objek retribusi komersial ataupun minimnya potensi wilayah, melainkan berakar pada rendahnya ritme konsolidasi birokrasi internal.
Persoalan mendasar ini diuraikan oleh Wakil Bupati Lombok Timur, Muhammad Edwin Hadiwijaya. Menurutnya, bentangan potensi masif dari sektor pariwisata, tata kelola pasar, hingga retribusi pelayanan umum belum mampu dikonversi secara maksimal akibat ego sektoral dari tiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD) penghasil pendapatan yang masih cenderung berjalan sendiri-sendiri.
Minimnya koordinasi sistematis berimbas langsung pada lemahnya validitas basis data wajib pajak serta kendurnya pengawasan di lapangan. Ketika pengelolaan data bergerak tanpa integrasi satu pintu, kebocoran potensi penerimaan dari lini usaha daerah, perikanan, kelautan, hingga pemanfaatan aset menjadi konsekuensi logis yang sulit dihindari.
“Sinkronisasi data dan kolaborasi antar OPD menjadi kunci utama peningkatan PAD.”
— Muhammad Edwin Hadiwijaya, Wakil Bupati Lombok Timur
Selain problem konsolidasi antar-instansi, akselerasi PAD juga tersendat oleh lambatnya digitalisasi sistem pelaporan serta masih rendahnya tingkat kepatuhan wajib pajak lokal. Guna mengurai benang kusut tersebut, pemerintah daerah kini menggeser fokus utama pada pembenahan tata kelola melalui pembersihan data potensi (data cleansing) dan intensifikasi pemungutan.
Langkah reformasi birokrasi ini diproyeksikan mampu memotong rantai birokrasi yang kaku serta mempermudah integrasi sistem pemungutan elektronik secara terpusat. Pada jangka panjang, penguatan struktur pendapatan mandiri ini krusial untuk memangkas ketergantungan finansial pemerintah daerah terhadap kucuran dana transfer dari pemerintah pusat.
Urgensi Kemandirian Fiskal: Optimalisasi PAD bukan semata mengejar angka penerimaan, tetapi membangun fondasi kemandirian daerah untuk kesejahteraan masyarakat Lombok Timur.
Penyusunan peta jalan (roadmap) baru yang menempatkan pengawasan silang antar-OPD kini tengah digodok. Melalui komitmen unifikasi data fiskal ini, target pencapaian kemandirian ekonomi daerah diharapkan tidak lagi sekadar menjadi kalkulasi di atas kertas, melainkan berdampak nyata pada pembiayaan pembangunan publik yang berkelanjutan.
