JAKARTA – Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa akan mengumumkan nama-nama pejabat pajak restitusi yang dinilai jor-joran mencairkan restitusi kepada wajib pajak. Pengumuman tersebut rencananya dilakukan bersamaan dengan pelantikan pejabat baru sebagai pengganti.
Purbaya menyampaikan rencana itu dalam konferensi pers APBN Kita pada Selasa (5/5/2026). Ia menegaskan bahwa pengumuman nama pejabat yang dicopot akan dilakukan besok, sekaligus dengan pelantikan pejabat penggantinya.
“Besok akan kita umumkan. Besok akan kita lantik langsung pejabat barunya,” ujar Purbaya dalam konferensi pers APBN Kita, Selasa (5/5/2026).
Dua Pejabat Pajak Akan Dicopot
Sebelumnya, Purbaya telah menyatakan akan mencopot 2 pejabat pajak yang paling banyak mencairkan restitusi kepada wajib pajak. Langkah tersebut diambil setelah Kementerian Keuangan melakukan investigasi terhadap 5 pejabat pajak dengan pencairan restitusi paling tinggi.
Restitusi pajak merupakan pengembalian kelebihan pembayaran pajak kepada wajib pajak. Dalam konteks ini, Purbaya menyoroti pencairan restitusi yang dinilai tidak terkendali karena realisasinya melampaui perkiraan awal.
“Saya serius banget dengan restitusi itu, karena keluarnya agak tidak terkendali. Saya investigasi 5 orang pejabat yang paling tinggi mengeluarkan restitusi, hari ini 2 akan saya copot,” kata Purbaya, kemarin.
Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa Kemenkeu mulai mengambil langkah korektif terhadap proses pencairan restitusi yang dianggap perlu diawasi lebih ketat. Purbaya menempatkan persoalan restitusi sebagai salah satu perhatian utama karena menyangkut arus keluar dana negara dari sistem perpajakan.
Restitusi Dinilai Jor-joran Jika Melebihi Proyeksi
Menurut Purbaya, pencairan restitusi dapat dikatakan jor-joran apabila nilai yang dicairkan ternyata lebih tinggi dibandingkan dengan proyeksi sebelumnya. Ia menyebut pernah menerima informasi bahwa potensi restitusi yang akan keluar tergolong kecil, tetapi realisasinya justru jauh lebih besar pada akhir tahun.
Kondisi tersebut menjadi dasar bagi Purbaya untuk memperbaiki proses pelaporan dan pengawasan internal, terutama agar tidak kembali terjadi kesalahan informasi mengenai potensi pencairan restitusi.
“Tahun lalu saya salah menebak total restitusi yang keluar, padahal di rapat sudah saya tanyakan berapa sih potensinya. Mereka bilang sedikit, mereka ini staf saya. Pada akhir tahun saya baru tahu keluarnya berkali-kali lipat dari yang mereka sebutkan. Jadi itu yang kita akan perbaiki, jangan sampai ada salah informasi lagi,” ujar Purbaya.
Dengan adanya investigasi terhadap 5 pejabat pajak yang paling tinggi mengeluarkan restitusi, pemerintah ingin memastikan bahwa pencairan restitusi dilakukan berdasarkan data, prosedur, dan proyeksi yang akurat. Pencopotan 2 pejabat pajak tersebut menjadi sinyal bahwa Kemenkeu akan memperketat pengawasan atas proses pengembalian kelebihan pembayaran pajak.
Kemenkeu Siapkan Pejabat Pengganti
Purbaya tidak hanya akan mengumumkan nama pejabat yang dicopot, tetapi juga langsung melantik pejabat baru sebagai pengganti. Dengan demikian, perubahan jabatan tersebut diharapkan tidak mengganggu proses administrasi perpajakan yang berjalan.
Langkah ini juga menunjukkan bahwa evaluasi terhadap pejabat pajak restitusi dilakukan bersamaan dengan upaya menjaga kesinambungan kerja di lingkungan otoritas pajak. Pelantikan pejabat baru menjadi bagian dari penataan internal setelah temuan terkait pencairan restitusi yang dinilai perlu diperbaiki.
Dalam praktik perpajakan, restitusi merupakan hak wajib pajak ketika terdapat kelebihan pembayaran pajak. Namun, proses pencairannya tetap perlu ditopang dengan validasi dan pengawasan yang kuat agar tidak menimbulkan ketidaksesuaian antara proyeksi dan realisasi.
Melalui pengumuman dan pelantikan pejabat baru yang dijadwalkan besok, Kemenkeu menegaskan komitmennya untuk memperbaiki tata kelola restitusi. Purbaya juga menekankan perlunya perbaikan agar informasi yang diberikan kepada pengambil keputusan tidak kembali meleset dari kondisi realisasi di lapangan.
