CAMBRIDGESHIRE – Pihak kepolisian telah menangkap seorang pria atas dugaan kasus penipuan yang berkaitan dengan keuangan dewan kota, di mana warga setempat kini harus menanggung beban kenaikan pajak sebesar 74%. Skandal ini mencuat setelah Dewan Kota Cambourne mengungkapkan adanya penyalahgunaan dana proyek lokal yang seharusnya dikelola untuk kepentingan publik.
Dewan Kota menyatakan bahwa dana yang disalahgunakan tersebut kini harus “diisi kembali” melalui peningkatan pungutan pajak. Akibatnya, pemilik properti kategori D di wilayah tersebut harus membayar tambahan sekitar £150 per tahun. Hal ini memicu kemarahan publik mengingat dewan ini tidak menerima subsidi langsung dari pemerintah pusat.
“Karena adanya penyelidikan kriminal yang sedang berlangsung, dewan tidak dapat memberikan komentar spesifik. Kami berkomitmen penuh pada kewajiban hukum yang ada,” tulis pernyataan resmi dewan.
Tersangka, seorang pria berusia 60-an asal St Ives, ditangkap atas dugaan penyalahgunaan jabatan dan telah dibebaskan dengan jaminan hingga pertengahan Juli mendatang.
Penyalahgunaan Dana Pasal 106 dan Operasional Dewan
Dewan Kota Cambourne bertanggung jawab atas fasilitas komunitas, rekreasi, hingga hibah organisasi lokal bagi sekitar 4.350 rumah tangga. Salah satu sumber pendanaan utamanya adalah Dana Pasal 106, yakni kontribusi dari pengembang perumahan yang dikhususkan untuk pembangunan infrastruktur lokal.
Namun, hasil tinjauan internal tahun lalu menunjukkan fakta mengejutkan. Pihak dewan mengakui bahwa dana yang bersifat dibatasi tersebut justru digunakan untuk menutupi biaya operasional rutin. Praktik ini dinilai melanggar aturan penggunaan dana pengembang, yang akhirnya menciptakan lubang besar dalam kas daerah.
Dampak Kenaikan Pajak 74% Bagi Rumah Tangga
Kenaikan tarif pajak yang drastis ini menjadi beban berat bagi warga di tengah situasi ekonomi saat ini. Penyesuaian ini terpaksa dilakukan guna memulihkan kondisi keuangan dewan yang carut-marut akibat manajemen yang buruk dan dugaan tindakan kriminal.
Kepolisian Cambridgeshire terus melakukan pendalaman kasus untuk memastikan apakah ada pihak lain yang terlibat dalam penyalahgunaan jabatan tersebut. Warga kini mendesak adanya transparansi penuh terkait bagaimana dana pajak mereka akan dikelola di masa depan agar kejadian serupa tidak terulang kembali.
Kasus ini menjadi peringatan keras bagi lembaga pemerintahan tingkat lokal mengenai pentingnya integritas dalam pengelolaan dana publik yang berasal dari pajak masyarakat.
