BENGKULU – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Bengkulu resmi mengumumkan pelaksanaan program pemutihan denda Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) yang akan berlangsung mulai 1 Mei hingga 31 Agustus 2026. Inisiatif ini diambil untuk memberikan keringanan finansial bagi warga yang memiliki tunggakan pajak tanpa harus terbebani denda administratif.
Gubernur Bengkulu, Helmi Hasan, menjelaskan bahwa kebijakan ini merupakan respons atas aspirasi masyarakat yang masih mengalami kendala dalam melunasi pajak tepat waktu. Melalui program ini, pemerintah berharap beban ekonomi rumah tangga dapat berkurang sekaligus mendorong kepatuhan wajib pajak di wilayah tersebut.
“Banyak warga yang menantikan kapan pemutihan pajak kendaraan dibuka kembali. Sebagai jawaban, kami memberikan kesempatan ini mulai awal Mei mendatang,” jelas Helmi.
Kesempatan emas selama empat bulan ini diharapkan dapat dimanfaatkan secara maksimal oleh seluruh pemilik kendaraan bermotor di Provinsi Bengkulu.
Upaya Optimalisasi PAD dan Tertib Administrasi
Program pemutihan denda PKB ini tidak hanya bertujuan sebagai insentif sosial, tetapi juga menjadi strategi jitu Pemprov Bengkulu untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Mengingat sektor pajak kendaraan memberikan kontribusi signifikan terhadap APBD, optimalisasi penerimaan pajak akan langsung berdampak pada percepatan pembangunan di berbagai sektor.
Selain aspek finansial, Helmi Hasan menekankan pentingnya ketertiban administrasi. Dengan data objek pajak yang akurat dan lengkap, pemerintah dapat melakukan perencanaan pembangunan yang lebih presisi dan terukur di masa depan.
Cara Mengikuti Pemutihan Pajak di Samsat Bengkulu
Kebijakan pemutihan ini berlaku serentak di seluruh kantor Samsat kabupaten dan kota di lingkungan Provinsi Bengkulu. Masyarakat yang ingin memanfaatkan fasilitas ini dapat langsung mendatangi titik layanan Samsat terdekat dengan membawa dokumen persyaratan seperti STNK dan KTP asli.
Bagi warga yang menginginkan kepraktisan, Pemprov juga menyediakan layanan pembayaran digital. Digitalisasi ini diharapkan dapat mempermudah akses wajib pajak tanpa harus mengantre panjang di lokasi fisik, sehingga tingkat partisipasi masyarakat semakin meningkat.
Gubernur Imbau Warga Segera Lunasi Tunggakan
Menutup keterangannya, Helmi Hasan optimis bahwa antusiasme masyarakat akan sangat tinggi. Ia mengimbau para pemilik kendaraan agar tidak menunda-nunda pembayaran dan segera melunasi kewajiban mereka sebelum periode pemutihan berakhir pada akhir Agustus.
“Ayo manfaatkan kesempatan berharga ini untuk memutihkan denda pajak kendaraan Anda. Jangan sampai terlewat karena ini demi kelancaran administrasi dan dukungan pembangunan daerah kita,” tutupnya.
