LONDON – Perdana Menteri Inggris Sir Keir Starmer menyatakan bahwa rencana kenaikan pajak bahan bakar (fuel duty) yang dijadwalkan mulai September akan tetap ditinjau ulang seiring meningkatnya ketegangan geopolitik di Timur Tengah.
Pajak untuk bensin dan solar dijadwalkan naik setelah pemerintah mulai menghapus secara bertahap potongan pajak sebesar 5 pence per liter yang sebelumnya diberlakukan setelah invasi Rusia ke Ukraina pada 2022.
Potongan tersebut akan dihapus secara bertahap selama enam bulan mulai September hingga sepenuhnya berakhir pada awal 2027.
“Kami akan terus meninjau situasi ini mengingat apa yang sedang terjadi di Iran.”
— Keir Starmer
Pernyataan tersebut disampaikan Starmer dalam sesi Prime Minister’s Questions (PMQs) di parlemen Inggris.
Oposisi Desak Pembatalan Kenaikan Pajak
Dalam sesi yang sama, pemimpin Partai Konservatif Kemi Badenoch memprediksi bahwa pemerintah pada akhirnya akan terpaksa membatalkan kebijakan tersebut.
Ia bahkan menyebut kemungkinan pembatalan itu sebagai “pembalikan kebijakan yang memalukan lagi” apabila pemerintah tetap memaksakan rencana kenaikan pajak bahan bakar.
Badenoch menilai kenaikan pajak tersebut akan semakin membebani masyarakat di tengah meningkatnya biaya hidup.
“Partai Buruh menganggap pengemudi sebagai sumber uang dan sekarang mereka menaikkan pajak bahan bakar untuk pertama kalinya dalam 15 tahun.”
— Kemi Badenoch
Ia juga menantang Starmer untuk secara langsung menyatakan apakah pemerintah akan membatalkan rencana kenaikan pajak tersebut.
Harga Energi Masih Tidak Stabil
Menteri Keuangan Rachel Reeves sebelumnya menyoroti fluktuasi harga minyak dunia akibat konflik Iran dan menyebut kondisi pasar energi saat ini sebagai situasi yang “sangat tidak stabil.”
Ia juga mengatakan masih terlalu dini untuk memperkirakan harga bensin pada bulan September.
Menurut Reeves, pemerintah tidak ingin menggunakan dana publik untuk mengintervensi sesuatu yang sebenarnya dapat diatasi oleh mekanisme pasar.
Starmer sendiri menegaskan bahwa hingga saat ini pajak bahan bakar masih tetap dibekukan hingga September.
Pemerintah Fokus Redakan Konflik
Perdana Menteri Inggris tersebut menilai langkah paling efektif untuk menjaga stabilitas harga energi adalah dengan bekerja sama dengan negara lain guna meredakan konflik yang sedang berlangsung.
Ia menegaskan pemerintah Inggris saat ini terus bekerja sama dengan mitra internasional serta sektor energi untuk memastikan tagihan energi masyarakat tidak meningkat secara signifikan.
Starmer juga menegaskan pemerintah akan terus memantau perkembangan konflik di Timur Tengah sebelum mengambil keputusan terkait kebijakan pajak bahan bakar.
