JAKARTA – Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa memastikan reformasi birokrasi di tubuh Direktorat Jenderal Pajak (DJP) akan berlanjut secara masif. Pekan depan, Menkeu berencana melakukan rotasi besar-besaran terhadap para kepala kantor di lingkungan DJP sebagai upaya penyegaran organisasi dan penguatan integritas.
Langkah berani ini diambil untuk memperbaiki kondisi internal DJP sekaligus mendongkrak performa penerimaan pajak negara. Purbaya menekankan pentingnya menempatkan figur-figur kompeten di posisi strategis guna memastikan target fiskal tercapai dengan cara-cara yang lebih bersih dan efisien.
“Saya bilang obrak-abrik lagi supaya orang-orang yang bagus betul-betul bisa naik ke atas memperbaiki kinerja DJP. Jadi akan banyak sekali bos-bos di sana, kepala kantor yang akan saya rotasi.”— Purbaya Yudhi Sadewa (Menteri Keuangan)
Strategi Penguatan Tanpa Naikkan Tarif
Selain restrukturisasi pegawai, Purbaya telah menyiapkan serangkaian strategi digital untuk mengamankan penerimaan negara. Fokus utama pemerintah saat ini mencakup penyempurnaan sistem coretax, pemanfaatan kecerdasan buatan (AI) untuk mendeteksi praktik under-invoicing, hingga penguatan audit serta penindakan di lapangan.
Menkeu meyakini bahwa optimalisasi pengumpulan pajak dapat dicapai melalui perbaikan tata kelola dan pemanfaatan teknologi, tanpa harus membebani masyarakat dengan kenaikan tarif pajak. Efisiensi sistem inilah yang menjadi prioritas jangka panjang Kemenkeu.
Pembersihan Internal Pasca-OTT KPK
Langkah rotasi ini juga merupakan kelanjutan dari aksi tegas Menkeu sebelumnya di wilayah Jakarta Utara. Sejumlah pejabat baru telah dilantik, termasuk Gorga Parlaungan sebagai Kepala KPP Madya Jakarta Utara dan Untung Supardi sebagai Kepala Kanwil DJP Jakarta Utara.
Pergantian kepemimpinan di Kanwil DJP Jakarta Utara ini menjadi sorotan karena dilakukan meski pejabat lamanya tidak terlibat langsung dalam kasus Operasi Tangkap Tangan (OTT) oleh KPK. Purbaya menegaskan bahwa seorang pemimpin harus memegang tanggung jawab moral dan organisasional atas segala pelanggaran yang terjadi di bawah pengawasannya.
Prinsip Akuntabilitas: Menkeu menekankan bahwa kepala wilayah wajib bertanggung jawab atas perilaku anak buahnya demi menjaga integritas instansi.
