JAKARTA – Presiden Prabowo Subianto menegaskan pemerintah memiliki ruang fiskal yang memadai untuk menangani bencana alam di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Ketersediaan anggaran tersebut, menurut Prabowo, merupakan hasil langsung dari kebijakan efisiensi anggaran yang dijalankan pemerintah.
Melalui efisiensi tersebut, pemerintah mampu mengalokasikan tambahan dana Rp268 miliar bagi daerah terdampak bencana. Anggaran itu dialokasikan sebesar Rp4 miliar untuk setiap kabupaten/kota dan Rp20 miliar untuk setiap provinsi.
“Justru karena efisiensi, kami kurangi semua kemungkinan korupsi dan kebocoran. Kami punya uang sekarang. Di akhir tahun ini, kami punya uang.”
— Presiden Prabowo Subianto
Pernyataan tersebut disampaikan Prabowo dalam sidang kabinet paripurna pada Senin (15/12/2025). Ia menekankan bahwa efisiensi anggaran menjadi kunci untuk memastikan negara mampu merespons keadaan darurat secara cepat dan tepat.
Dana Cair Tiga Hari Setelah Instruksi
Prabowo menjelaskan kebijakan efisiensi anggaran tersebut sejalan dengan Pasal 33 ayat (4) UUD 1945, yang mengamanatkan penyelenggaraan perekonomian nasional berdasarkan prinsip demokrasi ekonomi dan efisiensi berkeadilan.
Berkat kebijakan tersebut, dana tambahan bencana dapat langsung disalurkan ke 52 kabupaten/kota dan 3 provinsi hanya dalam waktu tiga hari sejak instruksi dikeluarkan.
“Tiga hari setelah instruksi saya, uang sudah sampai di semua kabupaten. Ini sudah diterima di luar anggaran pemulihan.”
Dengan dana tersebut, kepala daerah dapat segera mengambil langkah cepat untuk menanggulangi dampak bencana, termasuk kebutuhan mendesak masyarakat terdampak.
Mendagri Pastikan Dana Masuk ke Rekening Daerah
Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian mengonfirmasi bahwa dana tambahan penanggulangan bencana sebesar Rp268 miliar tersebut sudah masuk ke rekening pemerintah daerah.
Secara rinci, anggaran tersebut terdiri atas Rp60 miliar untuk 3 provinsi dan Rp208 miliar untuk 52 kabupaten/kota.
“Langsung ke rekening karena semua melalui perbankan. Semuanya sudah masuk. Kami sudah memberi arahan bahwa dana ini diprioritaskan untuk kebutuhan individu masyarakat terdampak,” ujar Tito.
