website Berita Pajak TerUpdate Cepat, Akurat, dan Mendalam."
No Result
View All Result
  • Berita
    • Regional
    • Nasional
    • Internasional
    • Info Grafis
    • Pandu News
  • Literasi Perpajakan
    • Edukasi Perpajakan
    • Panduan Pajak
  • PajakNow Tools
    • Kurs Pajak
    • Narasi Data Pajak
    • Tarif bunga dan sanksi pajak
  • Putusan dan Analisis
    • Analisis dan insight
    • Putusan Pengadilan Pajak
Monday, 9 November 2026
Putusan Pajak
  • Berita
    • Regional
    • Nasional
    • Internasional
    • Info Grafis
    • Pandu News
  • Literasi Perpajakan
    • Edukasi Perpajakan
    • Panduan Pajak
  • PajakNow Tools
    • Kurs Pajak
    • Narasi Data Pajak
    • Tarif bunga dan sanksi pajak
  • Putusan dan Analisis
    • Analisis dan insight
    • Putusan Pengadilan Pajak
No Result
View All Result
website Berita Pajak TerUpdate Cepat, Akurat, dan Mendalam."
No Result
View All Result
Home Berita Nasional

Dana Rp200 Triliun Mengalir ke Himbara, Tapi Kredit Masih Melambat

Johannes Albert by Johannes Albert
November 20, 2025
in Nasional
0 0
0
Kemenkeu: Banyak BPD Berminat Tampung Uang Negara, Ini Pertimbangannya
0
SHARES
6
VIEWS
Share on FacebookShare on Twitter

JAKARTA – Upaya pemerintah memperkuat perbankan dengan menempatkan dana jumbo sebesar Rp200 triliun di bank-bank BUMN (Himbara) rupanya belum cukup mendorong percepatan penyaluran kredit. Data Bank Indonesia (BI) menunjukkan pertumbuhan kredit pada Oktober 2025 justru kembali melambat.

BI mencatat pertumbuhan kredit hanya mencapai 7,36% (yoy) pada Oktober 2025, lebih rendah dari 7,7% (yoy) pada September 2025. Menurut Gubernur BI Perry Warjiyo, lemahnya permintaan kredit lebih banyak dipengaruhi sikap dunia usaha yang menahan ekspansi di tengah kondisi suku bunga kredit yang masih relatif tinggi.

“Permintaan kredit belum kuat akibat pelaku usaha masih wait and see, pembiayaan internal korporasi, dan suku bunga kredit yang masih tinggi.”
— Perry Warjiyo, Gubernur Bank Indonesia

Undisbursed Loan Masih Sangat Tinggi

Kredit yang belum ditarik debitur atau undisbursed loan masih menunjukkan angka besar. Pada Oktober 2025, nilainya mencapai Rp2.450,7 triliun, setara dengan 22,97% dari plafon kredit yang tersedia. Kondisi ini menunjukkan bahwa dunia usaha masih berhati-hati dalam menarik pembiayaan baru.

Dari sisi perbankan, kapasitas penyaluran kredit sebenarnya kuat. Hal ini tercermin dari rasio Alat Likuid terhadap Dana Pihak Ketiga (AL/DPK) yang mencapai 29,47%—mengindikasikan likuiditas yang sangat memadai.

Kenaikan DPK pun masih solid, tumbuh 11,48% (yoy), didorong oleh penempatan dana pemerintah di Himbara serta pelonggaran likuiditas yang dilakukan BI.

Bank Berminat Salurkan Kredit, Tapi Syarat UMKM Masih Ketat

Bank sebenarnya memiliki minat tinggi untuk menyalurkan kredit. Hal ini tercermin dari persyaratan kredit produktif yang relatif longgar. Namun, persyaratan kredit konsumsi dan kredit UMKM masih ketat karena perbankan menjaga risiko pada dua segmen tersebut.

Alhasil, kredit UMKM justru mencatat kontraksi 0,11% (yoy) pada Oktober 2025.

Baca Juga: Batas Waktu PPh Final UMKM 0,5% Dihapus Pemerintah

BI Yakin Kredit Mulai Pulih Tahun Depan

Kendati saat ini masih melambat, BI optimistis pertumbuhan kredit akan membaik secara bertahap. Pada akhir 2025, kredit diperkirakan tumbuh dalam kisaran 8%–11%. Pertumbuhan kredit tahun depan bahkan diproyeksikan akan lebih kuat.

“Ke depan, BI akan terus memperkuat koordinasi dengan pemerintah dan KSSK untuk mendorong pertumbuhan kredit/pembiayaan serta memperbaiki struktur suku bunga.”
— Perry Warjiyo

Penguatan koordinasi tersebut diharapkan dapat mempercepat penyaluran kredit produktif dan menurunkan biaya dana perbankan sehingga permintaan kredit dapat tumbuh lebih optimal.

Sumber Terkait

  • Kementerian Keuangan Republik Indonesia
  • Bank Indonesia
  • Direktorat Jenderal Pajak
Johannes Albert

Johannes Albert

Stay Connected test

  • 24k Followers
  • 99 Subscribers
  • Trending
  • Comments
  • Latest
Begini Cara Update Data Pemegang Saham di Sistem Coretax

Mudah dan Cepat! Ini Cara Ambil e-SPPT PBB Jakarta Secara Online

April 23, 2026
Aturan Baru DHE SDA Mulai Berlaku 1 Juni 2026

Aturan Baru DHE SDA Mulai Berlaku 1 Juni 2026

May 18, 2026
PBPK Jadi Tonggak Baru Keseragaman Pelaporan Keuangan Nasional

Email Tak Aktif Saat Aktivasi Coretax? Ini Solusi Resmi dari DJP

December 30, 2025
Begini Cara Update Data Pemegang Saham di Sistem Coretax

Ketentuan Baru Pelaporan Struktur Manajemen Perusahaan dalam Coretax.

April 30, 2026
Pemutihan Pajak Kendaraan 2026: Ada Diskon hingga Penghapusan Denda

Pemutihan Pajak Kendaraan 2026: Ada Diskon hingga Penghapusan Denda

18
Evaluasi Insentif Pajak Jadi Kunci Hadapi Transformasi Industri

Evaluasi Insentif Pajak Jadi Kunci Hadapi Transformasi Industri

12
Integrasi Data Tanah, Parigi Moutong Bidik Potensi Pajak Baru

Integrasi Data Tanah, Parigi Moutong Bidik Potensi Pajak Baru

10
Memahami Penghitungan PPh Final bagi Pengusaha Kecil pada 2026

Memahami Penghitungan PPh Final bagi Pengusaha Kecil pada 2026

6
Italia Siapkan Exit Tax 26%, Pemerintah Masih Buka Revisi

Italia Siapkan Exit Tax 26%, Pemerintah Masih Buka Revisi

November 9, 2026
Diskon Transportasi Nataru Dijual, Pesawat Turun 11-12%

Diskon Transportasi Nataru Dijual, Pesawat Turun 11-12%

November 9, 2026
Pemerintah Jalankan SPP-TDLN, Enam Lembaga Jadi Pemungut PPN

Pemerintah Jalankan SPP-TDLN, Enam Lembaga Jadi Pemungut PPN

November 9, 2026
Jangan Salah Instalasi, Peserta UKP Wajib Gunakan SEB 1.0.2

Jangan Salah Instalasi, Peserta UKP Wajib Gunakan SEB 1.0.2

November 9, 2026

Recent News

Italia Siapkan Exit Tax 26%, Pemerintah Masih Buka Revisi

Italia Siapkan Exit Tax 26%, Pemerintah Masih Buka Revisi

November 9, 2026
Diskon Transportasi Nataru Dijual, Pesawat Turun 11-12%

Diskon Transportasi Nataru Dijual, Pesawat Turun 11-12%

November 9, 2026
Pemerintah Jalankan SPP-TDLN, Enam Lembaga Jadi Pemungut PPN

Pemerintah Jalankan SPP-TDLN, Enam Lembaga Jadi Pemungut PPN

November 9, 2026
Jangan Salah Instalasi, Peserta UKP Wajib Gunakan SEB 1.0.2

Jangan Salah Instalasi, Peserta UKP Wajib Gunakan SEB 1.0.2

November 9, 2026

Menu

  • Home
  • Berita
  • Literasi Perpajakan
  • Putusan dan Analisis
  • PajakNow Tools

Layanan Informasi

  • Pedoman Media Siber
  • Hak Cipta
  • Kebijakan Privasi
  • Media Partner
  • Hubungi
  • Disclaimer

© 2026 pajaknow.id - Berita Pajak yang Akurat, Cepat dan Lengkap.

Welcome Back!

Login to your account below

Forgotten Password?

Retrieve your password

Please enter your username or email address to reset your password.

Log In

Add New Playlist

No Result
View All Result
  • Berita
    • Regional
    • Nasional
    • Internasional
    • Info Grafis
    • Pandu News
  • Literasi Perpajakan
    • Edukasi Perpajakan
    • Panduan Pajak
  • PajakNow Tools
    • Kurs Pajak
    • Narasi Data Pajak
    • Tarif bunga dan sanksi pajak
  • Putusan dan Analisis
    • Analisis dan insight
    • Putusan Pengadilan Pajak

© 2026 pajaknow.id - Berita Pajak yang Akurat, Cepat dan Lengkap

Go to mobile version