Seperti diketahui, selama ini objek cukai terbatas pada produk-produk yang berdampak pada kesehatan seperti rokok dan minuman beralkohol, atau minuman berpemanis. Namun rencana terbaru ingin mengarah ke barang‐barang yang berdampak terhadap lingkungan.
Dalam aturan yang telah diterbitkan, yaitu Peraturan Menteri Keuangan Nomor 70 Tahun 2025 (PMK 70/2025), telah dimuat kajian penambahan objek cukai seperti popok (diapers) serta alat makan dan minum sekali pakai. :contentReference[oaicite:1]{index=1}
“Diversifikasi sumber penerimaan memang penting — namun jika cukai mulai dikenakan pada popok dan alat makan sekali pakai, kelompok rentan bisa menanggung beban lebih besar.”
Lebih lanjut, pemerintah juga akan mengkaji ekstensifikasi cukai pada tisu basah, emisi kendaraan bermotor, dan produk pangan olahan bernatrium (P2OB). Hingga saat ini, Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) belum mengeluarkan penjelasan resmi soal implementasi rencana tersebut.
Catatan Para Pengamat Ekonomi
Beberapa pengamat menyambut rencana ini sebagai langkah strategis untuk meningkatkan penerimaan negara. Namun, ada pula catatan kritis. Nurul Huda, Direktur Ekonomi Digital Center of Economic and Law Studies (Celios), menilai bahwa pengenaan cukai untuk barang yang dampaknya ke lingkungan akan jauh lebih sulit diterapkan dibandingkan cukai untuk produk yang langsung berdampak ke kesehatan.
Menurut Huda, dampak kesehatan bersifat personal dan lebih mudah diterima masyarakat dibandingkan isu lingkungan yang dampaknya lebih luas dan abstrak.
“Saya melihat akan lebih cepat implementasinya ketika berhubungan dengan kesehatan individu, seperti minuman berpemanis.”
Karenanya, dia menilai pemerintah sebaiknya lebih dulu fokus pada salah satu produk yang sudah wacana lama — misalnya cukai pada minuman berpemanis dalam kemasan (MBDK) — daripada membentangkan kajian ke banyak produk baru sekaligus.
Baca juga: Rahasia di Balik Kode Otorisasi DJP yang Wajib Pajak Perlu Tahu
Pertimbangan Implementasi dan Implikasinya
Perluasan objek cukai memang bisa memperkuat penerimaan negara, namun ada beberapa tantangan yang tidak bisa diabaikan:
- Penentuan objek yang tepat agar tidak membebani kelompok sosial lemah.
- Menyiapkan regulasi dan sistem administrasi yang handal agar pengenaan cukai bisa berjalan efektif.
- Mengkomunikasikan kebijakan dengan baik agar masyarakat memahami alasan dan dampaknya.
