website Berita Pajak TerUpdate Cepat, Akurat, dan Mendalam."
No Result
View All Result
  • Berita
    • Regional
    • Nasional
    • Internasional
    • Info Grafis
    • Pandu News
  • Literasi Perpajakan
    • Edukasi Perpajakan
    • Panduan Pajak
  • PajakNow Tools
    • Kurs Pajak
    • Narasi Data Pajak
    • Tarif bunga dan sanksi pajak
  • Putusan dan Analisis
    • Analisis dan insight
    • Putusan Pengadilan Pajak
Thursday, 19 November 2026
Putusan Pajak
  • Berita
    • Regional
    • Nasional
    • Internasional
    • Info Grafis
    • Pandu News
  • Literasi Perpajakan
    • Edukasi Perpajakan
    • Panduan Pajak
  • PajakNow Tools
    • Kurs Pajak
    • Narasi Data Pajak
    • Tarif bunga dan sanksi pajak
  • Putusan dan Analisis
    • Analisis dan insight
    • Putusan Pengadilan Pajak
No Result
View All Result
website Berita Pajak TerUpdate Cepat, Akurat, dan Mendalam."
No Result
View All Result
Home Berita Nasional

Pengurangan Sanksi Administrasi, DJP Dahulukan Pokok Pajak

Raihan ibadurrahman afif by Raihan ibadurrahman afif
November 19, 2026
in Nasional
0 0
0
Pengurangan Sanksi Administrasi, DJP Dahulukan Pokok Pajak
0
SHARES
0
VIEWS
Share on FacebookShare on Twitter

JAKARTA – Direktorat Jenderal Pajak (DJP) mengoptimalkan pengurangan sanksi administrasi melalui Program Pengurangan atau Penghapusan Sanksi Administrasi (PSA) untuk mempercepat penyelesaian kewajiban pokok pajak sekaligus mendorong kepatuhan sukarela. Kebijakan ini memberi ruang keringanan sanksi bagi wajib pajak yang beriktikad baik menyelesaikan kewajiban perpajakannya.

Direktur Jenderal Pajak Bimo Wijayanto menjelaskan, sasaran utama optimalisasi PSA bukan semata-mata penerimaan dari sanksi administrasi. DJP ingin wajib pajak lebih cepat melunasi pokok pajak yang masih terutang sehingga kepatuhan material dapat meningkat.

Menurut Bimo, sanksi akibat kelalaian, keterlambatan, atau ketidaktahuan dapat menjadi beban tambahan ketika wajib pajak berupaya menuntaskan kewajibannya. Karena itu, pengurangan sanksi administrasi ditempatkan sebagai instrumen untuk memberi kepastian dan meringankan proses penyelesaian utang pajak, tanpa menghapus kewajiban pokoknya.

Bukan Pemutihan Pajak

DJP menegaskan PSA bukan program pemutihan pajak. Wajib pajak tetap harus membayar pokok pajak dan memenuhi persyaratan sesuai ketentuan yang berlaku. Keringanan hanya berkaitan dengan sanksi administrasi yang dapat dikurangi atau dihapus berdasarkan mekanisme yang tersedia.

Pemerintah juga mempertimbangkan kondisi arus kas wajib pajak dalam penerapan kebijakan tersebut. Tujuannya agar penyelesaian kewajiban pajak tidak menghambat keberlangsungan aktivitas ekonomi dan ketahanan ekonomi tetap terjaga.

Baca Juga:
SBTI Safe Harbor Jaga Manfaat Insentif di Era GMT 15%

PMK 71/2026 Dahulukan Pelunasan Pokok

Sejalan dengan optimalisasi PSA, pemerintah menyempurnakan mekanisme pembayaran utang pajak melalui Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 71 Tahun 2026 yang mengubah PMK Nomor 118 Tahun 2024.

Pada ketentuan sebelumnya, pembayaran utang pajak dialokasikan secara proporsional antara pokok pajak dan sanksi administrasi. Setelah perubahan melalui PMK 71/2026, pembayaran wajib pajak terlebih dahulu digunakan untuk melunasi pokok pajak.

Bimo menjelaskan perubahan itu didasarkan pada pengalaman DJP. Mekanisme pembagian pembayaran secara proporsional dinilai justru membuat pelunasan pokok pajak berlangsung lebih lambat. Dengan prioritas pada pokok pajak, pemerintah berharap penyelesaian kewajiban utama wajib pajak menjadi lebih cepat.

Wajib Pajak Patuh Dapat SKF Otomatis

DJP juga memastikan keringanan sanksi tidak mengabaikan kepentingan wajib pajak yang selama ini patuh. Wajib pajak yang telah memenuhi kewajiban perpajakan, tidak mempunyai tunggakan, dan tidak menghadapi kendala administrasi dapat memperoleh Surat Keterangan Fiskal (SKF) secara otomatis melalui Coretax.

SKF dibutuhkan dalam berbagai layanan perizinan, termasuk untuk pengajuan izin baru, pembaruan izin, serta peningkatan kapasitas usaha. Sebaliknya, wajib pajak yang kewajiban perpajakannya belum terpenuhi harus lebih dahulu menyelesaikannya sebelum memperoleh SKF untuk mendukung pengembangan usaha.

Baca Juga:
IKPI Bahas Penyusunan RUU Konsultan Pajak Bersama Akademisi dan Praktisi Senior

Sumber: Ikatan Konsultan Pajak Indonesia (IKPI).

Raihan ibadurrahman afif

Raihan ibadurrahman afif

Stay Connected test

  • 24k Followers
  • 99 Subscribers
  • Trending
  • Comments
  • Latest
Begini Cara Update Data Pemegang Saham di Sistem Coretax

Mudah dan Cepat! Ini Cara Ambil e-SPPT PBB Jakarta Secara Online

April 23, 2026
Aturan Baru DHE SDA Mulai Berlaku 1 Juni 2026

Aturan Baru DHE SDA Mulai Berlaku 1 Juni 2026

May 18, 2026
PBPK Jadi Tonggak Baru Keseragaman Pelaporan Keuangan Nasional

Email Tak Aktif Saat Aktivasi Coretax? Ini Solusi Resmi dari DJP

December 30, 2025
Begini Cara Update Data Pemegang Saham di Sistem Coretax

Ketentuan Baru Pelaporan Struktur Manajemen Perusahaan dalam Coretax.

April 30, 2026
Pemutihan Pajak Kendaraan 2026: Ada Diskon hingga Penghapusan Denda

Pemutihan Pajak Kendaraan 2026: Ada Diskon hingga Penghapusan Denda

18
Evaluasi Insentif Pajak Jadi Kunci Hadapi Transformasi Industri

Evaluasi Insentif Pajak Jadi Kunci Hadapi Transformasi Industri

13
Integrasi Data Tanah, Parigi Moutong Bidik Potensi Pajak Baru

Integrasi Data Tanah, Parigi Moutong Bidik Potensi Pajak Baru

10
Coretax Berhenti Beroperasi 25 Jam, Ini Jadwal Pemeliharaan DJP

Coretax Berhenti Beroperasi 25 Jam, Ini Jadwal Pemeliharaan DJP

10
Pengurangan Sanksi Administrasi, DJP Dahulukan Pokok Pajak

Pengurangan Sanksi Administrasi, DJP Dahulukan Pokok Pajak

November 19, 2026
MUI Dorong Optimalisasi Zakat di Tengah Kekurangan Penerimaan Pajak Rp514 Triliun

MUI Dorong Optimalisasi Zakat di Tengah Kekurangan Penerimaan Pajak Rp514 Triliun

November 19, 2026
Perkuat Perlindungan Akun Coretax, DJP Sediakan Verifikasi Dua Tahap

Perkuat Perlindungan Akun Coretax, DJP Sediakan Verifikasi Dua Tahap

November 19, 2026
RUU Konsultan Pajak Disiapkan Ulang, IKPI Dorong Enam Fondasi Profesi

RUU Konsultan Pajak Disiapkan Ulang, IKPI Dorong Enam Fondasi Profesi

November 19, 2026

Recent News

Pengurangan Sanksi Administrasi, DJP Dahulukan Pokok Pajak

Pengurangan Sanksi Administrasi, DJP Dahulukan Pokok Pajak

November 19, 2026
MUI Dorong Optimalisasi Zakat di Tengah Kekurangan Penerimaan Pajak Rp514 Triliun

MUI Dorong Optimalisasi Zakat di Tengah Kekurangan Penerimaan Pajak Rp514 Triliun

November 19, 2026
Perkuat Perlindungan Akun Coretax, DJP Sediakan Verifikasi Dua Tahap

Perkuat Perlindungan Akun Coretax, DJP Sediakan Verifikasi Dua Tahap

November 19, 2026
RUU Konsultan Pajak Disiapkan Ulang, IKPI Dorong Enam Fondasi Profesi

RUU Konsultan Pajak Disiapkan Ulang, IKPI Dorong Enam Fondasi Profesi

November 19, 2026

Menu

  • Home
  • Berita
  • Literasi Perpajakan
  • Putusan dan Analisis
  • PajakNow Tools

Layanan Informasi

  • Pedoman Media Siber
  • Hak Cipta
  • Kebijakan Privasi
  • Media Partner
  • Hubungi
  • Disclaimer

© 2026 pajaknow.id - Berita Pajak yang Akurat, Cepat dan Lengkap.

Welcome Back!

Login to your account below

Forgotten Password?

Retrieve your password

Please enter your username or email address to reset your password.

Log In

Add New Playlist

No Result
View All Result
  • Berita
    • Regional
    • Nasional
    • Internasional
    • Info Grafis
    • Pandu News
  • Literasi Perpajakan
    • Edukasi Perpajakan
    • Panduan Pajak
  • PajakNow Tools
    • Kurs Pajak
    • Narasi Data Pajak
    • Tarif bunga dan sanksi pajak
  • Putusan dan Analisis
    • Analisis dan insight
    • Putusan Pengadilan Pajak

© 2026 pajaknow.id - Berita Pajak yang Akurat, Cepat dan Lengkap

Go to mobile version