website Berita Pajak TerUpdate Cepat, Akurat, dan Mendalam."
No Result
View All Result
  • Berita
    • Regional
    • Nasional
    • Internasional
    • Info Grafis
    • Pandu News
  • Literasi Perpajakan
    • Edukasi Perpajakan
    • Panduan Pajak
  • PajakNow Tools
    • Kurs Pajak
    • Narasi Data Pajak
    • Tarif bunga dan sanksi pajak
  • Putusan dan Analisis
    • Analisis dan insight
    • Putusan Pengadilan Pajak
Friday, 20 November 2026
Putusan Pajak
  • Berita
    • Regional
    • Nasional
    • Internasional
    • Info Grafis
    • Pandu News
  • Literasi Perpajakan
    • Edukasi Perpajakan
    • Panduan Pajak
  • PajakNow Tools
    • Kurs Pajak
    • Narasi Data Pajak
    • Tarif bunga dan sanksi pajak
  • Putusan dan Analisis
    • Analisis dan insight
    • Putusan Pengadilan Pajak
No Result
View All Result
website Berita Pajak TerUpdate Cepat, Akurat, dan Mendalam."
No Result
View All Result
Home Berita Nasional

Konsultan Pajak Dinilai Penting untuk Atasi Kesenjangan Layanan Perpajakan

agni fatya kholila by agni fatya kholila
November 20, 2026
in Nasional
0 0
0
Konsultan Pajak Dinilai Penting untuk Atasi Kesenjangan Layanan Perpajakan
0
SHARES
1
VIEWS
Share on FacebookShare on Twitter

Kebutuhan terhadap tenaga profesional di bidang perpajakan menjadi salah satu hal yang perlu diperhatikan dalam pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) Konsultan Pajak. Dengan jumlah Wajib Pajak yang disebut telah mencapai sekitar 87 juta, keberadaan konsultan pajak dinilai memiliki peran strategis dalam memperluas pendampingan dan memperkuat kepatuhan perpajakan.

Persoalan tersebut menjadi salah satu perhatian Anggota Kehormatan Ikatan Konsultan Pajak Indonesia (IKPI), Hadi Poernomo, dalam Focus Group Discussion (FGD) penyusunan Naskah Akademik dan RUU Konsultan Pajak. Kegiatan yang diselenggarakan Pengurus Pusat IKPI itu berlangsung di Restoran Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Rabu (18/11/2026).

Dalam forum tersebut, Hadi mendorong agar pembentukan undang-undang tidak hanya berorientasi pada pengaturan profesi konsultan pajak. Regulasi baru juga perlu memperhatikan hubungan antara Wajib Pajak, otoritas perpajakan, dan tenaga profesional yang memberikan pendampingan kepada masyarakat.

Kompleksitas Aturan Menjadi Tantangan

Hadi yang pernah menjabat sebagai Direktur Jenderal Pajak periode 2001–2006 menilai bahwa pengaturan mengenai konsultan pajak dan kuasa Wajib Pajak masih perlu dikaji dari sisi kedudukan hukumnya. Selama ini, ketentuan mengenai bidang tersebut berada pada tingkat Peraturan Menteri Keuangan (PMK).

Menurutnya, penyusunan RUU Konsultan Pajak menjadi kesempatan untuk mengevaluasi aspek-aspek mendasar yang membutuhkan landasan hukum lebih kuat. Pembahasan tersebut juga perlu mempertimbangkan kesesuaian antara peraturan pelaksana dengan ketentuan perundang-undangan yang lebih tinggi.

Ia turut menyoroti banyaknya ketentuan perpajakan yang harus dipahami oleh masyarakat maupun aparat pemerintah. Sebagai contoh, PMK 81/2024 tentang Ketentuan Perpajakan dalam Rangka Pelaksanaan Sistem Inti Administrasi Perpajakan atau Coretax memiliki materi pengaturan yang sangat luas.

Kompleksitas tersebut, menurut Hadi, dapat menyulitkan Wajib Pajak dalam memahami kewajibannya. Aparatur perpajakan dan konsultan pun menghadapi kebutuhan untuk mempelajari berbagai ketentuan yang saling berkaitan.

Karena itu, penyederhanaan dan harmonisasi regulasi menjadi bagian penting dalam pembenahan sistem perpajakan. Setiap aturan pelaksana perlu memiliki dasar kewenangan yang jelas dan tidak melampaui ketentuan undang-undang.

Kepastian Kewenangan Perlu Diperkuat

Selain persoalan banyaknya aturan, Hadi mengangkat pentingnya pelaksanaan kewenangan administrasi perpajakan sesuai dengan mandat undang-undang. Pemberian kewenangan kepada pejabat tertentu harus dijalankan berdasarkan batas yang telah ditetapkan dalam peraturan.

Ia mengingatkan bahwa pendelegasian kewenangan yang tidak sesuai dengan ketentuan dapat menimbulkan persoalan hukum. Oleh sebab itu, peserta FGD diajak meninjau kembali regulasi perpajakan yang berpotensi tidak sejalan dengan peraturan yang memiliki kedudukan lebih tinggi.

Dalam pandangannya, pembenahan administrasi perpajakan seharusnya dimulai dari kualitas kebijakan dan dasar hukum yang digunakan. Ketika terjadi ketidaksesuaian aturan atau persoalan dalam pelaksanaan kewenangan, evaluasi tidak cukup hanya diarahkan kepada petugas yang menjalankan kebijakan di lapangan.

Peran Konsultan Berkaitan dengan Kepatuhan Pajak

Hadi juga menempatkan konsultan pajak sebagai salah satu unsur yang dapat membantu menjaga keseimbangan kepentingan negara dan hak-hak Wajib Pajak. Peran tersebut perlu dijelaskan secara tegas dalam rancangan undang-undang, termasuk mengenai tanggung jawab profesional dalam memberikan layanan perpajakan.

Jumlah Wajib Pajak yang mencapai sekitar 87 juta menjadi gambaran besarnya kebutuhan pelayanan dalam sistem perpajakan nasional. Sementara itu, jumlah konsultan pajak masih jauh lebih sedikit dibandingkan dengan masyarakat yang perlu mendapatkan pendampingan.

Kondisi tersebut menjadi tantangan dalam memperluas akses terhadap layanan profesional sekaligus meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai ketentuan perpajakan.

Hadi turut mengingatkan bahwa pertumbuhan ekonomi dan peningkatan jumlah Wajib Pajak tidak dengan sendirinya menghasilkan kenaikan rasio pajak. Menurut paparan yang disampaikannya, persoalan tersebut perlu dievaluasi melalui pembenahan kebijakan, administrasi, dan tingkat kepatuhan.

Evaluasi Reformasi Perpajakan dan Rasio Pajak

Dalam diskusi itu, Hadi membagikan pengalamannya mengenai pentingnya cetak biru atau blueprint reformasi perpajakan. Dokumen perencanaan tersebut diperlukan agar target penerimaan negara disertai strategi pelaksanaan, identifikasi hambatan, serta langkah penyelesaian yang terukur.

Ia menyinggung pengalaman penyusunan blueprint pada 2012. Menurutnya, penetapan target penerimaan tidak cukup dilakukan dengan menentukan angka yang ingin dicapai. Pemerintah juga perlu memiliki rencana konkret untuk mengatasi persoalan administrasi dan regulasi yang dapat memengaruhi penerimaan.

Hadi turut membandingkan perkembangan rasio pajak Indonesia. Dalam paparannya, ia menyebut rasio pajak pernah mencapai 12,71 persen pada 2005. Sementara itu, angka sekitar 9,31 persen juga disampaikan sebagai gambaran kondisi yang lebih baru.

Perbandingan tersebut menjadi bahan evaluasi mengenai efektivitas sistem perpajakan. Pertumbuhan ekonomi, bertambahnya jumlah Wajib Pajak, serta perkembangan teknologi administrasi perlu diikuti dengan perbaikan kemampuan sistem dalam mendorong kepatuhan dan penerimaan negara.

RUU Konsultan Pajak Perlu Terintegrasi dengan Reformasi

Pembentukan UU Konsultan Pajak diharapkan tidak berjalan sendiri tanpa mempertimbangkan pembenahan administrasi perpajakan secara menyeluruh. Regulasi tersebut perlu memberikan kejelasan mengenai posisi profesi konsultan, ruang lingkup tanggung jawab, serta kontribusinya terhadap sistem perpajakan.

Dengan landasan hukum yang lebih jelas, hubungan antara Wajib Pajak, fiskus, dan konsultan pajak diharapkan dapat berjalan lebih seimbang. Pembahasan RUU juga menjadi ruang untuk mengevaluasi keselarasan berbagai ketentuan perpajakan agar kepastian hukum dapat diperkuat.

FGD tersebut turut dihadiri anggota kehormatan IKPI A. Machfud Sidik, Prof. Gunadi, dan Cucu Supriyatna. Hadir pula Ketua Dewan Penasihat IKPI Mochamad Soebakir, anggota Dewan Penasihat Heru R. Hadi dan Ridho Ribbon Hutapea, serta Nono Hanafi, mantan Ketua Pengawas IKPI periode 2014–2019.

Sejumlah peserta lainnya adalah Nuryadi Mulyodiwarno selaku pengamat dan praktisi perpajakan sekaligus anggota IKPI, serta akademisi Universitas Pelita Harapan (UPH), Yosy Niken Respati dan Agustin Ayu Sebuea.

Dari Pengurus Pusat IKPI hadir Wakil Ketua Umum Dr. Nuryadin Rahman, Sekretaris Umum Assoc. Prof. Dr. Edy Gunawan, Bendahara Umum Donny Rindorindo, Wakil Sekretaris Umum Novalina Magdalena, Ketua Departemen PPKF Pino Siddharta, Ketua Departemen FGD Suwardi Hasan, dan Ketua Departemen Humas Jemmi Sutiono yang bertindak sebagai moderator. Direktur Eksekutif IKPI Asih Ariyanto juga hadir bersama tim sekretariat.

Sumber: Ikatan Konsultan Pajak Indonesia (IKPI).

agni fatya kholila

agni fatya kholila

Stay Connected test

  • 24k Followers
  • 99 Subscribers
  • Trending
  • Comments
  • Latest
Begini Cara Update Data Pemegang Saham di Sistem Coretax

Mudah dan Cepat! Ini Cara Ambil e-SPPT PBB Jakarta Secara Online

April 23, 2026
Aturan Baru DHE SDA Mulai Berlaku 1 Juni 2026

Aturan Baru DHE SDA Mulai Berlaku 1 Juni 2026

May 18, 2026
PBPK Jadi Tonggak Baru Keseragaman Pelaporan Keuangan Nasional

Email Tak Aktif Saat Aktivasi Coretax? Ini Solusi Resmi dari DJP

December 30, 2025
Begini Cara Update Data Pemegang Saham di Sistem Coretax

Ketentuan Baru Pelaporan Struktur Manajemen Perusahaan dalam Coretax.

April 30, 2026
Pemutihan Pajak Kendaraan 2026: Ada Diskon hingga Penghapusan Denda

Pemutihan Pajak Kendaraan 2026: Ada Diskon hingga Penghapusan Denda

18
Evaluasi Insentif Pajak Jadi Kunci Hadapi Transformasi Industri

Evaluasi Insentif Pajak Jadi Kunci Hadapi Transformasi Industri

13
Integrasi Data Tanah, Parigi Moutong Bidik Potensi Pajak Baru

Integrasi Data Tanah, Parigi Moutong Bidik Potensi Pajak Baru

10
Coretax Berhenti Beroperasi 25 Jam, Ini Jadwal Pemeliharaan DJP

Coretax Berhenti Beroperasi 25 Jam, Ini Jadwal Pemeliharaan DJP

10
Mekanisme Perampasan Aset Tanpa Putusan Pidana Tetap Lewat Pengadilan

Mekanisme Perampasan Aset Tanpa Putusan Pidana Tetap Lewat Pengadilan

November 20, 2026
KPP Banjarmasin Tekankan Syarat Penghapusan Sanksi Pajak 100%

KPP Banjarmasin Tekankan Syarat Penghapusan Sanksi Pajak 100%

November 20, 2026
DPR Dorong Pajak Bisnis Besar, UMKM Tak Jadi Sasaran Utama

DPR Dorong Pajak Bisnis Besar, UMKM Tak Jadi Sasaran Utama

November 20, 2026
Pengawasan Pajak Diperkuat, UMKM Diminta Tak Jadi Sasaran Beban

Pengawasan Pajak Diperkuat, UMKM Diminta Tak Jadi Sasaran Beban

November 20, 2026

Recent News

Mekanisme Perampasan Aset Tanpa Putusan Pidana Tetap Lewat Pengadilan

Mekanisme Perampasan Aset Tanpa Putusan Pidana Tetap Lewat Pengadilan

November 20, 2026
KPP Banjarmasin Tekankan Syarat Penghapusan Sanksi Pajak 100%

KPP Banjarmasin Tekankan Syarat Penghapusan Sanksi Pajak 100%

November 20, 2026
DPR Dorong Pajak Bisnis Besar, UMKM Tak Jadi Sasaran Utama

DPR Dorong Pajak Bisnis Besar, UMKM Tak Jadi Sasaran Utama

November 20, 2026
Pengawasan Pajak Diperkuat, UMKM Diminta Tak Jadi Sasaran Beban

Pengawasan Pajak Diperkuat, UMKM Diminta Tak Jadi Sasaran Beban

November 20, 2026

Menu

  • Home
  • Berita
  • Literasi Perpajakan
  • Putusan dan Analisis
  • PajakNow Tools

Layanan Informasi

  • Pedoman Media Siber
  • Hak Cipta
  • Kebijakan Privasi
  • Media Partner
  • Hubungi
  • Disclaimer

© 2026 pajaknow.id - Berita Pajak yang Akurat, Cepat dan Lengkap.

Welcome Back!

Login to your account below

Forgotten Password?

Retrieve your password

Please enter your username or email address to reset your password.

Log In

Add New Playlist

No Result
View All Result
  • Berita
    • Regional
    • Nasional
    • Internasional
    • Info Grafis
    • Pandu News
  • Literasi Perpajakan
    • Edukasi Perpajakan
    • Panduan Pajak
  • PajakNow Tools
    • Kurs Pajak
    • Narasi Data Pajak
    • Tarif bunga dan sanksi pajak
  • Putusan dan Analisis
    • Analisis dan insight
    • Putusan Pengadilan Pajak

© 2026 pajaknow.id - Berita Pajak yang Akurat, Cepat dan Lengkap

Go to mobile version