JAKARTA – Ikatan Konsultan Pajak Indonesia (IKPI) kembali mendorong pembentukan Rancangan Undang-Undang (RUU) Konsultan Pajak dengan fondasi yang diperbarui agar sesuai dengan perkembangan profesi dan sistem perpajakan saat ini. Dewan Penasihat IKPI mengajukan enam norma utama, mulai dari kemandirian konsultan pajak hingga penerapan standar profesi yang seragam.
Pengurus Pusat IKPI membahas gagasan tersebut melalui Focus Group Discussion (FGD) untuk penyusunan Naskah Akademik sekaligus RUU Konsultan Pajak. Forum berlangsung Rabu (18/11/2026) di Jakarta Selatan, tepatnya Rumah Makan Kebayoran Baru. Mochamad Soebakir hadir sebagai Ketua Dewan Penasihat, sementara dua anggota Dewan Penasihat yang terlibat ialah Ridho Ribbon Hutapea serta Heru R. Hadi.
Enam norma yang diusulkan mencakup kemandirian profesi, izin bagi jasa perpajakan berbayar, sanksi atas praktik tanpa izin, hak beserta perlindungan profesi, perlindungan bagi Wajib Pajak, dan satu standar profesi. Selain itu, Dewan Penasihat turut menyoroti kompetensi, jenjang konsultan pajak, dan desain pengujian profesi.
Draf 2018 Dinilai Tak Lagi Memadai
Menurut Soebakir, agenda penyusunan regulasi profesi ini meneruskan perjuangan panjang IKPI dari periode kepengurusan sebelumnya. Ia mengingatkan bahwa rancangan tersebut pernah mencapai tahap yang cukup maju dan hampir memasuki pembahasan antara DPR dan pemerintah.
Dalam FGD tersebut, Soebakir meminta Ridho memaparkan kembali perjalanan RUU pada periode terdahulu sekaligus menjelaskan materi yang perlu diperbarui. Menurut Ridho, berhentinya pembahasan pada waktu itu bukan berarti substansi RUU sudah sempurna atau sebaliknya gagal secara materi. Menurutnya, sebuah rancangan undang-undang pada dasarnya harus dapat diuji dan dikritik, lalu diperbaiki mengikuti perubahan kebutuhan masyarakat maupun profesi.
Kronologi sebelumnya mencatat Presiden Joko Widodo menerbitkan Surat Presiden kepada DPR pada 24 September 2018 untuk membahas RUU Konsultan Pajak. Empat menteri kemudian diberi mandat untuk hadir sebagai wakil pemerintah dalam proses pembahasannya.
Namun, proses legislasi berikutnya tidak berlanjut sebagaimana diharapkan. Daftar Inventarisasi Masalah (DIM), yang seharusnya disampaikan pemerintah kepada DPR untuk menjadi bahan pembahasan di tingkat panitia kerja maupun pleno, tidak kunjung disampaikan hingga berakhirnya masa kerja DPR 2014–2019. Ridho menilai pengalaman itu menjadi pelajaran penting bagi IKPI ketika kembali mendorong pembentukan undang-undang khusus profesi konsultan pajak.
Dewan Penasihat juga menilai naskah 2018 tidak dapat langsung dipakai kembali. Selain lingkungan regulasi dan profesi telah berubah, pendekatan pembentukan RUU juga berbeda. Rancangan sebelumnya merupakan inisiatif DPR, sedangkan rancangan yang sekarang disiapkan diarahkan melalui inisiatif pemerintah. Karena itu, Ridho mengusulkan perumusan norma dan rancangan undang-undang yang baru.
Enam Fondasi yang Diusulkan untuk RUU Baru
Norma pertama adalah kemandirian profesi. Dewan Penasihat mengusulkan istilah netralitas dalam rancangan 2018 diganti dengan kemandirian atau independensi. Posisi konsultan pajak dipandang harus tetap mandiri ketika membela dan mendampingi klien dalam hubungan profesional, tetapi ruang tindaknya tetap dibatasi oleh undang-undang.
Dalam kerangka itu, konsultan pajak tidak ditempatkan sebagai kepanjangan tangan fiskus. Pada saat yang sama, profesi tersebut juga tidak boleh dipakai untuk memfasilitasi penghindaran pajak yang melanggar hukum. Kemandirian tidak dimaknai sebagai kebebasan tanpa batas, melainkan independensi profesional yang tunduk pada ketentuan hukum.
Norma kedua menyangkut perizinan berbasis imbalan jasa. Usulannya, pihak yang memberikan jasa perpajakan kepada masyarakat dan menerima imbalan atas jasa tersebut harus berstatus konsultan pajak yang memiliki izin. Rumusan ini dimaksudkan untuk membedakan praktik profesional konsultan pajak dengan pihak lain yang dapat bertindak sebagai kuasa berdasarkan ketentuan perpajakan.
Bantuan yang timbul karena relasi keluarga atau karena status sebagai pekerja tetap diperlakukan berbeda. Artinya, anggota keluarga atau karyawan tetap masih dapat membantu sesuai ketentuan yang berlaku tanpa disamakan dengan praktik profesional berbayar kepada publik.
Norma ketiga adalah sanksi bagi praktik konsultan pajak tanpa izin. Ridho menilai sanksi bagi orang yang membuka praktik tanpa izin semestinya bertumpu pada dasar hukum setingkat undang-undang. Pertimbangan ini sekaligus menjadi alasan mengapa pengaturan profesi dinilai tidak cukup apabila hanya bergantung pada peraturan menteri.
Norma keempat berhubungan dengan hak dan perlindungan profesi. RUU diharapkan memberi landasan yang lebih jelas mengenai hak konsultan pajak ketika menjalankan pekerjaan profesional. Menurut Ridho, materi mengenai batas hak maupun kewajiban orang yang bertindak sebagai kuasa perpajakan semestinya diatur dengan landasan undang-undang, bukan semata pengaturan di level peraturan menteri.
Dalam merumuskan bagian tersebut, Dewan Penasihat juga memperhatikan perkembangan putusan Mahkamah Konstitusi. Putusan-putusan itu disebut sebagai salah satu pertimbangan untuk menyusun norma yang mengatur posisi, hak, dan ruang kerja konsultan pajak.
Norma kelima menempatkan perlindungan Wajib Pajak sebagai kepentingan utama. Dewan Penasihat menilai undang-undang yang mengatur konsultan pajak tidak boleh hanya dibangun untuk kepentingan profesi. Landasan regulasi itu juga harus memasukkan kepentingan penerimaan negara sekaligus jaminan perlindungan bagi Wajib Pajak.
Ridho menjelaskan bahwa sistem perpajakan memberi kewenangan yang besar kepada negara sehingga konsultan pajak dapat berperan memperkecil kesenjangan posisi antara Wajib Pajak dan otoritas. Peran konsultan juga dinilai dapat membantu menurunkan biaya kepatuhan, mendorong SPT yang lebih berkualitas, mengimbangi kewenangan fiskus, serta menyampaikan umpan balik atas pelaksanaan aturan perpajakan.
Penguatan profesi dinilai semakin penting karena populasi Wajib Pajak bertambah, sedangkan jumlah konsultan pajak tidak berkembang dengan laju yang sebanding. Menurut Ridho, kondisi tersebut menunjukkan kebutuhan untuk memperluas jangkauan layanan profesional, termasuk bagi usaha mikro dan kecil.
Norma keenam adalah satu standar profesi tanpa mewajibkan satu organisasi. Dewan Penasihat mengusulkan agar semua konsultan pajak tunduk pada standar yang sama, tetapi tetap dapat menjadi anggota organisasi profesi yang berbeda.
Keseragaman standar dinilai penting agar tidak terjadi perbedaan penerapan kode etik maupun mekanisme disiplin antarorganisasi. Keseragaman itu diusulkan mencakup tiga unsur: kode etik yang sama, standar ujian profesi yang sama, serta satu majelis kehormatan. Dengan desain tersebut, keberagaman organisasi tetap dimungkinkan, sedangkan standar profesionalnya berlaku sama bagi seluruh konsultan pajak.
UKP Dua Lapis dan Pengalaman Praktik Ikut Dibahas
Di luar enam norma utama, Ridho menyoroti kompetensi dan jenjang konsultan pajak. Menurut Ridho, akses menuju profesi perlu diperluas tanpa mengorbankan mutu orang yang nantinya memberikan jasa perpajakan.
Untuk jenjang tertinggi, pengalaman praktik dinilai tetap penting. Alasannya, konsultan di level tersebut dapat berhadapan dengan persoalan perpajakan yang semakin rumit, termasuk perkara perusahaan multinasional. Karena itu, akses menuju jenjang tertinggi tidak seharusnya hanya bergantung pada kelulusan ujian tanpa mempertimbangkan pengalaman praktik yang memadai.
Skema yang diusulkan terdiri atas dua tahap pengujian. Negara melakukan tahap pertama melalui Uji Kompetensi Perpajakan (UKP), lalu tahap kedua dilakukan dalam bentuk pengujian profesi. Untuk memperkuat kualitas proses pengujian, Ridho juga menghendaki agar tingkat B dan C diuji di lokasi pusat ujian, bukan melalui pelaksanaan dari rumah.
Soebakir menegaskan bahwa gagasan yang dipaparkan Ridho merupakan hasil perumusan Dewan Penasihat, termasuk masukan dari Heru R. Hadi. Heru disebut turut memberi pemikiran dalam menyusun arah baru RUU bersama Soebakir dan Ridho agar pengalaman dari perjuangan legislasi sebelumnya dapat dipertemukan dengan kebutuhan pengaturan profesi dalam situasi perpajakan terkini.
Menurut Soebakir, pengalaman pengurus terdahulu perlu menjadi perhatian agar proses pembentukan RUU kali ini tidak kembali terhenti seperti periode sebelumnya.
Orientasi RUU Didorong pada Perlindungan Publik
Dalam pengantar FGD, moderator yang juga Ketua Departemen Hubungan Masyarakat IKPI Jemmi Sutiono menekankan bahwa dasar filosofis RUU seharusnya berorientasi pada perlindungan publik. Pembentukan undang-undang tidak cukup dibangun semata untuk menghormati sejarah perjuangan atau kepentingan organisasi profesi.
Peserta diskusi juga mempertanyakan nilai apa yang membuat masyarakat menaruh kepercayaan pada konsultan pajak dan kewajiban nyata apa yang perlu dimuat dalam undang-undang untuk menjaga kepercayaan tersebut.
Menanggapi arah pembahasan itu, Ridho menyebut tiga pijakan bagi rancangan baru, yaitu Pasal 23A UUD 1945, kesetaraan di hadapan hukum, serta keadilan sosial. Menurutnya, undang-undang konsultan pajak harus memberi manfaat bagi masyarakat, melindungi Wajib Pajak, sekaligus memperkuat penerimaan negara dengan mendorong kepatuhan perpajakan.
Ketua Umum IKPI Vaudy Starworld menambahkan bahwa upaya menghadirkan undang-undang khusus konsultan pajak telah berlangsung lintas periode kepengurusan dan mencapai salah satu titik penting ketika Soebakir memimpin IKPI. RUU Konsultan Pajak pernah masuk Prolegnas Prioritas hingga 2019.
Sesudah 2019, RUU tersebut masih sempat berada dalam Prolegnas. Namun pada 2024, rancangan itu tidak lagi tercantum dalam daftar legislasi nasional untuk periode 2024–2029. Setelah itu IKPI kembali mendorong agar kebutuhan pengaturan profesi mendapat perhatian pemerintah dan DPR. Pada tahun sebelumnya, organisasi tersebut juga bertemu dengan Komisi XI DPR RI.
Dalam menyiapkan rumusan baru, IKPI juga akan memperhatikan regulasi profesi lain yang telah lebih dahulu memiliki dasar undang-undang. Vaudy menyebut Undang-Undang Akuntan Publik, Undang-Undang Akuntan, serta RUU Penilai yang masih menjalani proses pembahasan.
Menurut Vaudy, undang-undang khusus diperlukan agar profesi konsultan pajak memiliki landasan hukum yang lebih kuat. Menurutnya, isi regulasi harus mengikuti perkembangan sistem perpajakan nasional sekaligus menjawab kebutuhan publik atas layanan perpajakan profesional.













