website Berita Pajak TerUpdate Cepat, Akurat, dan Mendalam."
No Result
View All Result
  • Berita
    • Regional
    • Nasional
    • Internasional
    • Info Grafis
    • Pandu News
  • Literasi Perpajakan
    • Edukasi Perpajakan
    • Panduan Pajak
  • PajakNow Tools
    • Kurs Pajak
    • Narasi Data Pajak
    • Tarif bunga dan sanksi pajak
  • Putusan dan Analisis
    • Analisis dan insight
    • Putusan Pengadilan Pajak
Thursday, 19 November 2026
Putusan Pajak
  • Berita
    • Regional
    • Nasional
    • Internasional
    • Info Grafis
    • Pandu News
  • Literasi Perpajakan
    • Edukasi Perpajakan
    • Panduan Pajak
  • PajakNow Tools
    • Kurs Pajak
    • Narasi Data Pajak
    • Tarif bunga dan sanksi pajak
  • Putusan dan Analisis
    • Analisis dan insight
    • Putusan Pengadilan Pajak
No Result
View All Result
website Berita Pajak TerUpdate Cepat, Akurat, dan Mendalam."
No Result
View All Result
Home Berita Nasional

Wajib Pajak Bisa Ajukan Pengurangan Angsuran PPh 25, Ini Syaratnya

agni fatya kholila by agni fatya kholila
November 19, 2026
in Nasional
0 0
0
Wajib Pajak Bisa Ajukan Pengurangan Angsuran PPh 25, Ini Syaratnya
0
SHARES
1
VIEWS
Share on FacebookShare on Twitter

Angsuran Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 25 menjadi salah satu mekanisme pembayaran pajak yang perlu diperhatikan wajib pajak selama tahun berjalan. Melalui sistem ini, pembayaran PPh dilakukan secara berkala sehingga kewajiban pajak tidak seluruhnya dibebankan pada akhir tahun.

Direktorat Jenderal Pajak (DJP) menjelaskan bahwa besarnya angsuran PPh Pasal 25 secara umum dihitung dari penghasilan neto dikalikan tarif pajak yang berlaku, kemudian dibagi 12 atau disesuaikan dengan jumlah bulan dalam bagian tahun pajak.

Untuk wajib pajak orang pribadi, penghasilan neto terlebih dahulu dikurangi Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) sebelum dikenakan tarif PPh. Sementara itu, bagi wajib pajak badan, penghasilan neto fiskal diperoleh dari penghasilan bruto setelah dikurangi biaya yang berkaitan dengan kegiatan mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan.

Pembayaran Dilakukan Setiap Bulan

Angsuran PPh Pasal 25 dibayarkan paling lambat tanggal 15 pada bulan berikutnya setelah Masa Pajak berakhir. DJP juga menjelaskan bahwa pembayaran yang telah memperoleh validasi berupa Nomor Transaksi Penerimaan Negara (NTPN) dianggap sekaligus memenuhi kewajiban penyampaian SPT Masa PPh Pasal 25 sesuai tanggal validasi.

Ketentuan tersebut membuat wajib pajak perlu memastikan penghitungan dan pembayaran dilakukan secara tepat waktu. Kesalahan dalam menentukan besaran angsuran dapat memengaruhi perhitungan kewajiban pajak pada akhir tahun.

Wajib Pajak Bisa Mengajukan Pengurangan Angsuran

Besaran angsuran PPh Pasal 25 tidak selalu harus dipertahankan apabila kondisi usaha atau perkiraan penghasilan mengalami perubahan. DJP menyediakan layanan administrasi bagi wajib pajak yang memenuhi persyaratan untuk mengajukan pengurangan angsuran.

Berdasarkan informasi layanan resmi DJP, permohonan dapat diajukan apabila setelah tiga bulan atau lebih dalam tahun pajak berjalan, wajib pajak dapat menunjukkan bahwa perkiraan PPh yang akan terutang pada tahun tersebut kurang dari 75% dari PPh terutang yang menjadi dasar penghitungan angsuran sebelumnya.

Pengajuan perlu dilengkapi dengan perhitungan perkiraan PPh terutang berdasarkan penghasilan yang diperkirakan akan diterima atau diperoleh. Wajib pajak juga perlu menghitung besaran angsuran untuk bulan-bulan yang masih tersisa dalam tahun pajak tersebut.

Permohonan disampaikan melalui Portal Wajib Pajak pada menu layanan administrasi. Setelah permohonan dikirimkan, DJP akan memprosesnya dan menerbitkan keputusan mengenai pengurangan angsuran atau pemberitahuan penolakan melalui portal tersebut.

Perhatikan Perkembangan Kondisi Usaha

Penghitungan angsuran PPh Pasal 25 perlu dilakukan dengan memperhatikan kondisi keuangan dan perkiraan penghasilan selama tahun berjalan. Wajib pajak sebaiknya memastikan data pembukuan, penghasilan, serta biaya yang digunakan dalam penghitungan telah sesuai dengan ketentuan perpajakan.

Dengan memahami mekanisme penghitungan dan prosedur administrasinya, wajib pajak dapat mengelola pembayaran pajak secara lebih terencana. Apabila terdapat perubahan kondisi yang memenuhi persyaratan, fasilitas pengajuan pengurangan angsuran dapat dimanfaatkan melalui saluran resmi DJP.

Sumber:
Direktorat Jenderal Pajak – Penghitungan Angsuran PPh Pasal 25
Direktorat Jenderal Pajak – Pengurangan Angsuran PPh Pasal 25
Direktorat Jenderal Pajak – Mengenal Angsuran PPh Pasal 25 Bulanan

agni fatya kholila

agni fatya kholila

Stay Connected test

  • 24k Followers
  • 99 Subscribers
  • Trending
  • Comments
  • Latest
Begini Cara Update Data Pemegang Saham di Sistem Coretax

Mudah dan Cepat! Ini Cara Ambil e-SPPT PBB Jakarta Secara Online

April 23, 2026
Aturan Baru DHE SDA Mulai Berlaku 1 Juni 2026

Aturan Baru DHE SDA Mulai Berlaku 1 Juni 2026

May 18, 2026
PBPK Jadi Tonggak Baru Keseragaman Pelaporan Keuangan Nasional

Email Tak Aktif Saat Aktivasi Coretax? Ini Solusi Resmi dari DJP

December 30, 2025
Begini Cara Update Data Pemegang Saham di Sistem Coretax

Ketentuan Baru Pelaporan Struktur Manajemen Perusahaan dalam Coretax.

April 30, 2026
Pemutihan Pajak Kendaraan 2026: Ada Diskon hingga Penghapusan Denda

Pemutihan Pajak Kendaraan 2026: Ada Diskon hingga Penghapusan Denda

18
Evaluasi Insentif Pajak Jadi Kunci Hadapi Transformasi Industri

Evaluasi Insentif Pajak Jadi Kunci Hadapi Transformasi Industri

13
Integrasi Data Tanah, Parigi Moutong Bidik Potensi Pajak Baru

Integrasi Data Tanah, Parigi Moutong Bidik Potensi Pajak Baru

10
Coretax Berhenti Beroperasi 25 Jam, Ini Jadwal Pemeliharaan DJP

Coretax Berhenti Beroperasi 25 Jam, Ini Jadwal Pemeliharaan DJP

10
Pengurangan Sanksi Administrasi, DJP Dahulukan Pokok Pajak

Pengurangan Sanksi Administrasi, DJP Dahulukan Pokok Pajak

November 19, 2026
MUI Dorong Optimalisasi Zakat di Tengah Kekurangan Penerimaan Pajak Rp514 Triliun

MUI Dorong Optimalisasi Zakat di Tengah Kekurangan Penerimaan Pajak Rp514 Triliun

November 19, 2026
Perkuat Perlindungan Akun Coretax, DJP Sediakan Verifikasi Dua Tahap

Perkuat Perlindungan Akun Coretax, DJP Sediakan Verifikasi Dua Tahap

November 19, 2026
RUU Konsultan Pajak Disiapkan Ulang, IKPI Dorong Enam Fondasi Profesi

RUU Konsultan Pajak Disiapkan Ulang, IKPI Dorong Enam Fondasi Profesi

November 19, 2026

Recent News

Pengurangan Sanksi Administrasi, DJP Dahulukan Pokok Pajak

Pengurangan Sanksi Administrasi, DJP Dahulukan Pokok Pajak

November 19, 2026
MUI Dorong Optimalisasi Zakat di Tengah Kekurangan Penerimaan Pajak Rp514 Triliun

MUI Dorong Optimalisasi Zakat di Tengah Kekurangan Penerimaan Pajak Rp514 Triliun

November 19, 2026
Perkuat Perlindungan Akun Coretax, DJP Sediakan Verifikasi Dua Tahap

Perkuat Perlindungan Akun Coretax, DJP Sediakan Verifikasi Dua Tahap

November 19, 2026
RUU Konsultan Pajak Disiapkan Ulang, IKPI Dorong Enam Fondasi Profesi

RUU Konsultan Pajak Disiapkan Ulang, IKPI Dorong Enam Fondasi Profesi

November 19, 2026

Menu

  • Home
  • Berita
  • Literasi Perpajakan
  • Putusan dan Analisis
  • PajakNow Tools

Layanan Informasi

  • Pedoman Media Siber
  • Hak Cipta
  • Kebijakan Privasi
  • Media Partner
  • Hubungi
  • Disclaimer

© 2026 pajaknow.id - Berita Pajak yang Akurat, Cepat dan Lengkap.

Welcome Back!

Login to your account below

Forgotten Password?

Retrieve your password

Please enter your username or email address to reset your password.

Log In

Add New Playlist

No Result
View All Result
  • Berita
    • Regional
    • Nasional
    • Internasional
    • Info Grafis
    • Pandu News
  • Literasi Perpajakan
    • Edukasi Perpajakan
    • Panduan Pajak
  • PajakNow Tools
    • Kurs Pajak
    • Narasi Data Pajak
    • Tarif bunga dan sanksi pajak
  • Putusan dan Analisis
    • Analisis dan insight
    • Putusan Pengadilan Pajak

© 2026 pajaknow.id - Berita Pajak yang Akurat, Cepat dan Lengkap

Go to mobile version