Indonesia bersiap memasuki tahap baru pertukaran data kripto lintas negara pada 2027 melalui Crypto-Asset Reporting Framework (CARF). Komitmen tersebut menempatkan transaksi aset kripto dalam agenda transparansi perpajakan internasional yang semakin terhubung antaryurisdiksi.
Pembahasan mengenai CARF menjadi salah satu agenda pertemuan 96 pejabat otoritas pajak dari 10 yurisdiksi Asia di Yangzhou, China, pada 2–5 November 2026. Pertemuan itu diarahkan untuk memperkuat transparansi perpajakan internasional dan difasilitasi Global Forum on Transparency and Exchange of Information for Tax Purposes.
Peserta berasal dari Armenia, China, Indonesia, Jepang, Korea Selatan, Makau (China), Maladewa, Filipina, Thailand, dan Vietnam. Selain aset kripto, forum tersebut membahas penerapan Common Reporting Standard (CRS) serta penggunaan data keuangan lintas negara untuk mendukung pengawasan dan kepatuhan perpajakan.
CARF Memperluas Informasi Transaksi Kripto
CARF merupakan standar internasional yang dikembangkan OECD untuk pelaporan dan pertukaran informasi otomatis terkait transaksi aset kripto. Dalam kerangka ini, penyedia jasa aset kripto yang masuk kategori pihak pelapor perlu mengidentifikasi pengguna, menghimpun informasi perpajakan, dan melaporkan transaksi sesuai ketentuan yang berlaku.
Informasi yang dihimpun mencakup identitas pengguna, yurisdiksi domisili pajak, serta jenis transaksi tertentu. Cakupannya antara lain pertukaran aset kripto dengan mata uang fiat, pertukaran antar-aset kripto, dan transfer aset kripto.
Data tersebut dapat diteruskan kepada otoritas pajak di yurisdiksi mitra. Tujuannya adalah membantu otoritas mengenali potensi ketidakpatuhan pajak dalam transaksi lintas negara. Pada pertemuan yang sama, peserta juga membahas penggunaan informasi CRS untuk penilaian risiko, pemeriksaan, dan investigasi perpajakan.
Pejabat dari China, Indonesia, dan Jepang turut menyampaikan pengalaman mengenai pemanfaatan informasi rekening keuangan yang diperoleh melalui mekanisme pertukaran otomatis untuk mendukung kegiatan kepatuhan pajak.
Indonesia Menuju Pertukaran Data pada 2027
Indonesia telah menandatangani Multilateral Competent Authority Agreement on Automatic Exchange of Information pursuant to the Crypto-Asset Reporting Framework (CARF-MCAA) pada November 2024. Dalam laporan OECD Tax Transparency in Asia 2026, Indonesia termasuk yurisdiksi yang berkomitmen memulai pertukaran informasi CARF pada 2027.
Di dalam negeri, pengaturan akses informasi keuangan untuk kepentingan perpajakan juga diperkuat melalui Peraturan Menteri Keuangan Nomor 108 Tahun 2025. Melalui mekanisme CARF, DJP dapat memperoleh informasi transaksi aset kripto wajib pajak Indonesia dari penyedia jasa di luar negeri melalui pertukaran informasi dengan yurisdiksi mitra, sesuai ketentuan yang berlaku.
Informasi tersebut selanjutnya dapat digunakan untuk mencocokkan data transaksi aset kripto dengan pelaporan perpajakan wajib pajak. Dengan demikian, pertukaran data menjadi salah satu sumber informasi yang dapat mendukung pengawasan kepatuhan.
Asia Initiative Perkuat Transparansi Pajak
Kerja sama transparansi perpajakan di kawasan ini merupakan bagian dari Asia Initiative yang diluncurkan pada November 2021 di bawah Global Forum OECD. Inisiatif tersebut kemudian memperoleh dukungan Presidensi G20 Indonesia pada 2022 melalui Bali Declaration.
Bali Declaration diluncurkan dalam rangkaian pertemuan Menteri Keuangan dan Gubernur Bank Sentral G20 di Bali. Deklarasi itu mendorong negara peserta memperkuat transparansi perpajakan, pertukaran informasi, serta pemanfaatan data untuk meningkatkan kepatuhan dan penerimaan pajak.
Menurut OECD sebagaimana disebut dalam bahan, Asia Initiative saat ini memiliki 19 anggota yang mendukung Bali Declaration.
Sumber: China Kumpulkan 10 Yurisdiksi Asia, Bahas Pengawasan Aset Kripto – IKPI













