website Berita Pajak TerUpdate Cepat, Akurat, dan Mendalam."
No Result
View All Result
  • Berita
    • Regional
    • Nasional
    • Internasional
    • Info Grafis
    • Pandu News
  • Literasi Perpajakan
    • Edukasi Perpajakan
    • Panduan Pajak
  • PajakNow Tools
    • Kurs Pajak
    • Narasi Data Pajak
    • Tarif bunga dan sanksi pajak
  • Putusan dan Analisis
    • Analisis dan insight
    • Putusan Pengadilan Pajak
Tuesday, 17 November 2026
Putusan Pajak
  • Berita
    • Regional
    • Nasional
    • Internasional
    • Info Grafis
    • Pandu News
  • Literasi Perpajakan
    • Edukasi Perpajakan
    • Panduan Pajak
  • PajakNow Tools
    • Kurs Pajak
    • Narasi Data Pajak
    • Tarif bunga dan sanksi pajak
  • Putusan dan Analisis
    • Analisis dan insight
    • Putusan Pengadilan Pajak
No Result
View All Result
website Berita Pajak TerUpdate Cepat, Akurat, dan Mendalam."
No Result
View All Result
Home Berita Nasional

Pengadilan Pajak di Bawah MA Mulai Januari 2027, Perpres Masuki Tahap Akhir Salin

Raihan ibadurrahman afif by Raihan ibadurrahman afif
November 17, 2026
in Nasional
0 0
0
Pengadilan Pajak di Bawah MA Mulai Januari 2027, Perpres Masuki Tahap Akhir  Salin
0
SHARES
1
VIEWS
Share on FacebookShare on Twitter

Pengadilan Pajak ditargetkan mulai menjalani sistem pembinaan kelembagaan di bawah Mahkamah Agung (MA) pada Januari 2027. Pemerintah kini tengah menuntaskan regulasi yang menjadi dasar pemindahan kewenangan dari Kementerian Keuangan (Kemenkeu) tersebut.

Rancangan peraturan presiden (Perpres) mengenai perubahan tata kelola Pengadilan Pajak telah melewati proses harmonisasi. Pemerintah menargetkan aturan itu dapat diundangkan paling lambat akhir November 2026 agar persiapan pelaksanaan pengalihan berlangsung sesuai rencana.

Sekretaris Jenderal Kemenkeu Astera Primanto Bhakti menyampaikan perkembangan tersebut dalam konferensi pers APBN. Menurutnya, penyelesaian harmonisasi menjadi langkah penting sebelum regulasi memasuki tahap pengundangan.

Perpres Pengalihan Pengadilan Pajak Masuki Tahap Akhir

Perubahan kelembagaan ini mencakup tiga bidang pembinaan utama, yakni organisasi, administrasi, dan keuangan. Ketiganya selama ini berada dalam lingkup kewenangan Kemenkeu dan akan dialihkan kepada MA.

Astera menjelaskan bahwa pemerintah mengupayakan penyelesaian Perpres pada November 2026. Dengan jadwal tersebut, pelaksanaan pembinaan Pengadilan Pajak melalui MA diharapkan dapat berjalan mulai Januari tahun berikutnya.

Meski proses harmonisasi telah selesai, penerbitan Perpres tetap menjadi tahapan yang harus dituntaskan. Karena itu, jadwal penerapan Januari 2027 masih merupakan target pemerintah, bukan konfirmasi bahwa seluruh proses pengalihan telah selesai.

Baca Juga:
Gugatan PPN Pembalut Menstruasi Belum Diputus, MK Minta Dalil Diperjelas

Putusan MK Jadi Dasar Penyatuan Pembinaan

Penataan Pengadilan Pajak merupakan konsekuensi dari Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 26/PUU-XXI/2023 yang berkaitan dengan pengujian Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak.

Melalui putusan tersebut, MK mengubah pemaknaan Pasal 5 ayat (2) UU Pengadilan Pajak. Ketentuan mengenai pembinaan organisasi, administrasi, dan keuangan yang sebelumnya menunjuk Departemen Keuangan harus dimaknai sebagai kewenangan MA.

Putusan yang diucapkan pada 25 Mei 2023 itu juga menentukan bahwa perubahan pembinaan dilaksanakan secara bertahap dengan batas waktu paling lambat 31 Desember 2026.

Ketentuan tersebut menjadi dasar hukum bagi pemerintah untuk menyelesaikan proses peralihan sekaligus menata hubungan kelembagaan Pengadilan Pajak dalam sistem kekuasaan kehakiman.

Independensi Peradilan dan Pelayanan Sengketa Pajak

Penyatuan pembinaan Pengadilan Pajak di bawah MA berkaitan dengan upaya memperkuat independensi lembaga peradilan. Dengan pengaturan tersebut, pengelolaan organisasi, administrasi, dan keuangan diarahkan agar berada dalam lingkungan lembaga yang menjalankan kekuasaan kehakiman.

Pengadilan Pajak memiliki fungsi menyelesaikan sengketa perpajakan yang melibatkan wajib pajak atau penanggung pajak dengan otoritas terkait. Lembaga ini menyediakan mekanisme penyelesaian hukum terhadap keputusan perpajakan yang dipersengketakan.

Oleh sebab itu, perubahan pembinaan kelembagaan juga memerlukan kesiapan operasional. Penyesuaian sumber daya manusia, tata administrasi, pengelolaan keuangan, dan kesinambungan layanan peradilan menjadi aspek yang perlu diperhatikan selama masa transisi.

Dengan rancangan Perpres yang telah menyelesaikan harmonisasi, pemerintah kini berfokus pada penyelesaian dasar regulasi untuk mendukung target pelaksanaan pengalihan pada awal 2027.

Baca Juga:
SBTI Safe Harbor Jaga Manfaat Insentif di Era GMT 15%

Sumber: IKPI

Raihan ibadurrahman afif

Raihan ibadurrahman afif

Stay Connected test

  • 24k Followers
  • 99 Subscribers
  • Trending
  • Comments
  • Latest
Begini Cara Update Data Pemegang Saham di Sistem Coretax

Mudah dan Cepat! Ini Cara Ambil e-SPPT PBB Jakarta Secara Online

April 23, 2026
Aturan Baru DHE SDA Mulai Berlaku 1 Juni 2026

Aturan Baru DHE SDA Mulai Berlaku 1 Juni 2026

May 18, 2026
PBPK Jadi Tonggak Baru Keseragaman Pelaporan Keuangan Nasional

Email Tak Aktif Saat Aktivasi Coretax? Ini Solusi Resmi dari DJP

December 30, 2025
Begini Cara Update Data Pemegang Saham di Sistem Coretax

Ketentuan Baru Pelaporan Struktur Manajemen Perusahaan dalam Coretax.

April 30, 2026
Pemutihan Pajak Kendaraan 2026: Ada Diskon hingga Penghapusan Denda

Pemutihan Pajak Kendaraan 2026: Ada Diskon hingga Penghapusan Denda

18
Evaluasi Insentif Pajak Jadi Kunci Hadapi Transformasi Industri

Evaluasi Insentif Pajak Jadi Kunci Hadapi Transformasi Industri

13
Integrasi Data Tanah, Parigi Moutong Bidik Potensi Pajak Baru

Integrasi Data Tanah, Parigi Moutong Bidik Potensi Pajak Baru

10
Coretax Berhenti Beroperasi 25 Jam, Ini Jadwal Pemeliharaan DJP

Coretax Berhenti Beroperasi 25 Jam, Ini Jadwal Pemeliharaan DJP

10
11.377 WP Manfaatkan Pengurangan Sanksi Pajak, Setoran Rp595,1 Miliar

11.377 WP Manfaatkan Pengurangan Sanksi Pajak, Setoran Rp595,1 Miliar

November 17, 2026
Pengadilan Pajak di Bawah MA Mulai Januari 2027, Perpres Masuki Tahap Akhir  Salin

Pengadilan Pajak di Bawah MA Mulai Januari 2027, Perpres Masuki Tahap Akhir Salin

November 17, 2026
Enam Pemungut Aktif, DJP Siapkan 30 Issuer Baru SPP-TDLN

Enam Pemungut Aktif, DJP Siapkan 30 Issuer Baru SPP-TDLN

November 17, 2026
Target Pajak 2026 Masih Kurang Rp514 Triliun, DJP Fokus Sektor Utama

Target Pajak 2026 Masih Kurang Rp514 Triliun, DJP Fokus Sektor Utama

November 16, 2026

Recent News

11.377 WP Manfaatkan Pengurangan Sanksi Pajak, Setoran Rp595,1 Miliar

11.377 WP Manfaatkan Pengurangan Sanksi Pajak, Setoran Rp595,1 Miliar

November 17, 2026
Pengadilan Pajak di Bawah MA Mulai Januari 2027, Perpres Masuki Tahap Akhir  Salin

Pengadilan Pajak di Bawah MA Mulai Januari 2027, Perpres Masuki Tahap Akhir Salin

November 17, 2026
Enam Pemungut Aktif, DJP Siapkan 30 Issuer Baru SPP-TDLN

Enam Pemungut Aktif, DJP Siapkan 30 Issuer Baru SPP-TDLN

November 17, 2026
Target Pajak 2026 Masih Kurang Rp514 Triliun, DJP Fokus Sektor Utama

Target Pajak 2026 Masih Kurang Rp514 Triliun, DJP Fokus Sektor Utama

November 16, 2026

Menu

  • Home
  • Berita
  • Literasi Perpajakan
  • Putusan dan Analisis
  • PajakNow Tools

Layanan Informasi

  • Pedoman Media Siber
  • Hak Cipta
  • Kebijakan Privasi
  • Media Partner
  • Hubungi
  • Disclaimer

© 2026 pajaknow.id - Berita Pajak yang Akurat, Cepat dan Lengkap.

Welcome Back!

Login to your account below

Forgotten Password?

Retrieve your password

Please enter your username or email address to reset your password.

Log In

Add New Playlist

No Result
View All Result
  • Berita
    • Regional
    • Nasional
    • Internasional
    • Info Grafis
    • Pandu News
  • Literasi Perpajakan
    • Edukasi Perpajakan
    • Panduan Pajak
  • PajakNow Tools
    • Kurs Pajak
    • Narasi Data Pajak
    • Tarif bunga dan sanksi pajak
  • Putusan dan Analisis
    • Analisis dan insight
    • Putusan Pengadilan Pajak

© 2026 pajaknow.id - Berita Pajak yang Akurat, Cepat dan Lengkap

Go to mobile version