JAKARTA – Program penghapusan denda pajak daerah di Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur, dibuka sejak 5 November 2026 dan dijadwalkan berakhir pada 30 Maret 2027. Selama masa tersebut, wajib pajak diberi kesempatan menuntaskan tunggakan dengan membayar pokok kewajibannya saja, tanpa tambahan denda karena keterlambatan.
Badan Pelayanan Pajak Daerah (BPPD) Sidoarjo menjadi pelaksana program tersebut. Sementara itu, di Kota Serang, Banten, pemerintah daerah sedang menyiapkan pendekatan berbeda untuk mendorong kepatuhan, yakni kemungkinan menahan pembayaran Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) milik aparatur sipil negara yang belum memenuhi kewajiban pajak tertentu.
Cakupan Penghapusan Denda Pajak Sidoarjo
Untuk PBB-P2, fasilitas diberikan atas Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan sampai masa pajak 2026. Cakupan yang sama hingga tahun pajak 2026 juga berlaku bagi Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB).
Kelompok Pajak Daerah Lain (PDL) pun masuk dalam program. Jenisnya meliputi Pajak Reklame, Pajak Air Tanah, dan Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT). Komponen PBJT yang tercakup terdiri atas jasa parkir, jasa perhotelan, makanan dan minuman, tenaga listrik, serta jasa kesenian dan hiburan.
Untuk PDL, fasilitas penghapusan denda menjangkau tunggakan sampai Tahun Pajak 2025, ditambah kewajiban untuk masa Januari hingga September 2026. Artinya, cakupan waktunya berbeda dari PBB-P2 dan BPHTB yang disebut berlaku sampai masa pajak 2026.
Bupati Sidoarjo H. Subandi menyampaikan bahwa program tersebut mempunyai dua sasaran, yaitu meringankan masyarakat ketika menyelesaikan kewajiban pajaknya dan meningkatkan tingkat kepatuhan. Ia juga mendorong warga memanfaatkan periode pembebasan denda untuk membereskan tunggakan yang masih ada.
Subandi menjelaskan bahwa pajak daerah ikut membiayai infrastruktur, layanan publik, dan berbagai program kesejahteraan. Penerimaan tersebut juga menopang pemerataan pembangunan jalan, peningkatan layanan kesehatan, serta penyediaan fasilitas pendidikan.
Menurutnya, pembayaran pajak merupakan bentuk partisipasi masyarakat dalam pembiayaan fasilitas umum. Pemkab Sidoarjo memandang kepatuhan perpajakan sebagai bagian dari semangat gotong royong antara warga dan pemerintah untuk menjaga keberlanjutan pembangunan daerah.
Pembayaran dapat dilakukan melalui sejumlah kanal yang disediakan BPPD Sidoarjo. Pilihannya mencakup perbankan, gerai ritel modern, transaksi QRIS, dan virtual account.
Serang Kaji Penundaan TPP untuk Dorong Kepatuhan ASN
Di Kota Serang, Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) masih merancang mekanisme yang menyasar kepatuhan pajak aparatur sipil negara. Opsi yang sedang dibahas ialah menunda TPP bila ASN belum melunasi kewajiban atas pajak kendaraan dinas ataupun Pajak Bumi dan Bangunan (PBB).
Kepala Bapenda Kota Serang Wahyu Nurjamil pada Selasa (3/11/2026) menerangkan bahwa pembahasan tersebut merupakan tindak lanjut dari arahan pimpinan. Rancangan itu dimaksudkan untuk memperkuat disiplin pajak dari lingkungan aparatur terlebih dahulu, dengan pembayaran pajak kendaraan dinas dan PBB sebagai bagian yang diperiksa.
Wahyu menilai aparatur perlu memberi contoh sebelum pemerintah mengajak masyarakat secara lebih luas memenuhi kewajiban perpajakan. Upaya tersebut juga ditujukan untuk membantu mengoptimalkan penerimaan daerah.
Rencana penundaan TPP itu belum berlaku sebagai kebijakan di Kota Serang. Bapenda masih harus menyusun mekanisme pelaksanaan supaya dasar penerapan dan prosedurnya jelas sebelum skema tersebut dijalankan.
Sumber: Sidoarjo Hapus Denda Pajak, Serang Kaji Penundaan TPP ASN
