JAKARTA – Badan Gizi Nasional (BGN) terus memperketat pengawasan terhadap pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG). Dalam pelaksanaannya, suspend SPPG MBG dapat dijatuhkan terhadap Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang melanggar standar keamanan pangan, kualitas pelayanan, maupun ketentuan tata kelola yang telah ditetapkan.
Deputi Pemantauan dan Pengawasan BGN Ketut Sumedana mengatakan rata-rata terdapat sekitar 20 hingga 30 SPPG setiap hari yang dikenai sanksi penghentian operasional sementara atau suspend.
Sanksi tersebut dapat diberikan dengan kategori ringan, sedang, maupun berat, tergantung pada tingkat persoalan dan hasil pengawasan yang dilakukan BGN.
“Kami juga sampaikan bahwa di BGN, melalui Kedeputian Pemantauan dan Pengawasan, dalam 1 hari kami melakukan suspend yang dalam kategori ringan, sedang, dan berat. Itu hampir rata-rata 20 sampai 30 SPPG,” kata Ketut, dikutip pada Kamis (24/9/2026).
Suspend Tidak Hanya Berdasarkan Satu Temuan
Ketut menjelaskan keputusan penghentian operasional SPPG tidak hanya didasarkan pada satu sumber informasi.
Temuan dapat berasal dari pemeriksaan rutin yang dilakukan BGN maupun pemeriksaan insidental ketika ditemukan indikasi persoalan dalam operasional dapur MBG.
Selain itu, hasil investigasi Inspektorat Utama BGN juga dapat menjadi dasar untuk memberikan rekomendasi perbaikan terhadap SPPG.
Hasil pemeriksaan atau investigasi tersebut akan memuat rekomendasi yang harus ditindaklanjuti oleh pengelola SPPG.
Rekomendasi Harus Ditindaklanjuti SPPG
BGN tidak serta-merta memberikan sanksi penghentian operasional begitu sebuah temuan diperoleh. Hasil pemeriksaan terlebih dahulu dituangkan dalam rekomendasi yang perlu dijalankan oleh pengelola SPPG.
Apabila rekomendasi tersebut tidak dilaksanakan dengan baik, sanksi dapat diterapkan secara bertahap sesuai dengan tingkat pelanggaran.
“Temuan-temuan ini perlu dilakukan suatu rekomendasi dan rekomendasi perlu dilaksanakan dengan baik. Apabila tidak dilaksanakan, ini juga akan menimbulkan suspend secara berjenjang. Ini perlu diperhatikan oleh teman-teman SPPG di lapangan,” ujar Ketut.
Mekanisme tersebut menjadi bagian dari pengawasan BGN untuk memastikan standar pelayanan, keamanan pangan, serta tata kelola Program MBG tetap dipenuhi oleh seluruh SPPG.
Aduan Masyarakat Juga Bisa Berujung Suspend
Selain pemeriksaan internal, suspend SPPG MBG juga dapat berawal dari laporan masyarakat yang disampaikan melalui kanal pengaduan Program MBG.
Namun, setiap laporan yang diterima tidak langsung menjadi dasar pemberian sanksi. BGN terlebih dahulu melakukan verifikasi untuk memastikan kebenaran informasi serta tingkat persoalan yang dilaporkan.
Apabila hasil verifikasi menunjukkan terdapat masalah yang membutuhkan tindakan, BGN akan mengambil langkah sesuai dengan tingkat pelanggaran yang ditemukan.
“Setiap aduan yang masuk akan diverifikasi dahulu. Apabila ditemukan adanya persoalan yang harus ditindaklanjuti, kami akan mengambil langkah sesuai dengan tingkat permasalahannya, termasuk melakukan penghentian sementara operasional SPPG,” tutur Ketut.
Keamanan Pangan Menjadi Fokus Pengawasan
Pengawasan terhadap SPPG menjadi salah satu instrumen penting untuk menjaga mutu pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis.
BGN menyatakan SPPG yang tidak memenuhi standar dapat dikenai penghentian sementara sebagai langkah korektif sekaligus pencegahan agar persoalan tidak berdampak lebih luas kepada penerima manfaat.
Aspek yang diperhatikan antara lain keamanan pangan, higiene dan sanitasi, kualitas pelayanan, serta kepatuhan terhadap ketentuan tata kelola program.
BGN sebelumnya juga melakukan penghentian sementara terhadap berbagai SPPG yang dinilai belum memenuhi ketentuan pelayanan dan persyaratan higiene sanitasi.
Pajak Masih Jadi Kontributor Utama Pendapatan Negara
Pengawasan terhadap Program MBG juga menjadi penting karena program tersebut dibiayai melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
Sepanjang semester I/2026, penerimaan pajak tercatat sebesar Rp1.035,7 triliun. Sementara itu, total pendapatan negara mencapai Rp1.459,4 triliun.
Dengan angka tersebut, penerimaan pajak menyumbang sekitar 71% dari realisasi pendapatan negara pada paruh pertama 2026.
Penerimaan yang terkumpul dari pajak bersama sumber pendapatan negara lainnya kemudian digunakan untuk membiayai berbagai kebutuhan pemerintah dan program prioritas yang telah ditetapkan dalam APBN.
Realisasi Anggaran MBG Capai Rp139,77 Triliun
Salah satu program prioritas yang dibiayai melalui APBN 2026 adalah Program Makan Bergizi Gratis.
Hingga pertengahan September 2026, realisasi belanja untuk MBG telah mencapai Rp139,77 triliun.
BGN mencatat realisasi tersebut mencapai 63,89% dari pagu tersedia sebesar Rp218,77 triliun hingga 16 September 2026.
Besarnya penggunaan anggaran tersebut membuat kualitas pelaksanaan, keamanan pangan, akuntabilitas, dan tata kelola SPPG menjadi bagian penting dalam pengawasan program.
Penghentian operasional sementara terhadap SPPG yang tidak memenuhi ketentuan menjadi salah satu langkah BGN untuk menjaga agar dana program digunakan melalui layanan yang tetap memenuhi standar.
Pengawasan Akan Terus Dilakukan
BGN menegaskan pengawasan terhadap pelaksanaan Program MBG akan terus dilakukan secara konsisten.
SPPG yang ditemukan tidak memenuhi ketentuan dapat diberikan rekomendasi perbaikan dan dikenai sanksi secara berjenjang apabila rekomendasi tersebut tidak dilaksanakan.
Selain melalui pemeriksaan internal, masyarakat juga tetap dapat berperan melalui kanal pengaduan, dengan setiap laporan terlebih dahulu diverifikasi oleh BGN sebelum ditindaklanjuti.
Langkah tersebut diarahkan untuk memastikan pelaksanaan MBG tetap memenuhi standar keamanan pangan, kualitas pelayanan, dan tata kelola yang telah ditetapkan.
