TANGERANG SELATAN – Sebanyak 58 pemerintah daerah (pemda) akan mereplikasi sistem pajak dan pertanahan berbasis sistem informasi geografis atau geographic information system (GIS) yang dikembangkan Pemerintah Kota (Pemkot) Tangerang Selatan (Tangsel), Banten.
Rencana replikasi tersebut diawali dengan penandatanganan kesepakatan bersama antardaerah serta perjanjian replikasi sistem integrasi geospasial informasi tanah dan pajak. Kerja sama ini menjadi bagian dari upaya memperluas manfaat inovasi yang sebelumnya telah dikembangkan Pemkot Tangsel.
Wali Kota Tangerang Selatan Benyamin Davnie mengatakan pemerintah daerahnya terbuka untuk berbagi inovasi yang dinilai memberikan manfaat bagi daerah lain.
“Kalau inovasi yang kita kembangkan memberikan manfaat, tentu kita terbuka untuk berbagi dengan daerah lain. Harapannya, pengalaman Tangsel bisa menjadi pembelajaran dan dikembangkan sesuai kebutuhan masing-masing daerah,” ujar Benyamin, dikutip pada Selasa (22/9/2026).
Integrasikan Data Pajak dan Pertanahan Berbasis GIS
Benyamin menjelaskan, sistem integrasi data pajak dan pertanahan tersebut dikembangkan untuk membantu pemda mengelola kedua jenis data secara terintegrasi.
Melalui sistem berbasis GIS, pemda dapat memetakan data objek pajak dan bidang tanah secara spasial. Pemetaan tersebut dapat mendukung proses pemutakhiran, validasi, hingga pengelolaan data agar berlangsung lebih efektif.
Tak hanya memetakan data secara spasial, sistem milik Pemkot Tangsel juga mendukung integrasi nomor identifikasi bidang (NIB) dengan nomor objek pajak (NOP) Pajak Bumi dan Bangunan (PBB).
Integrasi tersebut memungkinkan informasi bidang tanah dan objek pajak dapat dikelola secara lebih terpadu. Akurasi data juga menjadi salah satu hal yang ditekankan Pemkot Tangsel karena berkaitan dengan proses pengambilan kebijakan pemerintah.
“Data yang akurat dan terintegrasi menjadi salah satu dasar penting dalam pengambilan kebijakan. Karena itu, pengembangan sistem seperti ini harus terus didorong dan dimanfaatkan untuk meningkatkan tata kelola pemerintahan,” kata Benyamin.
Tangsel Buka Kerja Sama Replikasi Sistem
Ke depan, Pemkot Tangsel akan terus membuka ruang bagi pemda lain yang ingin bekerja sama dan mereplikasi sistem pajak dan pertanahan tersebut. Kerja sama tidak hanya mencakup pemanfaatan teknologi, tetapi juga pertukaran pengalaman antardaerah dalam pengelolaan data.
Dengan skema tersebut, pengalaman yang telah dimiliki Tangsel dapat dipelajari dan kemudian dikembangkan kembali oleh masing-masing daerah sesuai dengan kebutuhan dan kondisi pengelolaan data di wilayahnya.
Daftar 58 Pemda yang Tertarik Mereplikasi Sistem
Sejumlah pemerintah kabupaten dan kota dari berbagai daerah telah menyatakan ketertarikan untuk mereplikasi sistem yang dikembangkan Pemkot Tangsel.
Daerah tersebut meliputi Kabupaten Kolaka, Kabupaten Kolaka Timur, Kabupaten Konawe, Kabupaten Bombana, Kabupaten Minahasa, Kabupaten Minahasa Tenggara, Kabupaten Minahasa Utara, Kabupaten Minahasa Selatan, Kabupaten Buton, Kabupaten Bolaang Mongondow, Kabupaten Bolaang Mongondow Timur, Kabupaten Bolaang Mongondow Utara, dan Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan.
Selanjutnya, Kabupaten Kepulauan Talaud, Kabupaten Toraja Utara, Kabupaten Barru, Kabupaten Jeneponto, Kabupaten Bone, Kabupaten Tana Toraja, Kabupaten Morowali, Kabupaten Buol, Kabupaten Parigi Moutong, Kabupaten Poso, Kabupaten Tojo Una-Una, Kabupaten Banggai, Kabupaten Banggai Laut, Kabupaten Pesawaran, dan Kabupaten Mesuji.
Daftar berikutnya mencakup Kabupaten Tulang Bawang, Kabupaten Tulang Bawang Barat, Kabupaten Lampung Selatan, Kabupaten Lampung Utara, Kabupaten Lampung Barat, Kabupaten Lampung Timur, Kabupaten Lampung Tengah, Kabupaten Way Kanan, Kabupaten Pringsewu, Kabupaten Tanggamus, Kabupaten Pesisir Barat, Kabupaten Ciamis, Kabupaten Bogor, Kabupaten Bandung, dan Kabupaten Cianjur.
Kemudian, Kabupaten Indramayu, Kabupaten Bekasi, Kabupaten Blitar, Kota Tangerang, Kota Banjar, Kota Parepare, Kota Bogor, Kota Bandar Lampung, Kota Metro, Kota Bekasi, Kota Tomohon, Kota Banjarmasin, Kota Bitung, Kota Kendari, dan Kota Kotamobagu.
Jumlah Daerah Masih Bisa Bertambah
Jumlah pemda yang mereplikasi sistem tersebut masih berpotensi bertambah. Daftar daerah akan berkembang mengikuti proses kerja sama dan kesepakatan yang dilakukan antara Pemkot Tangsel dengan pemerintah daerah yang berminat.
Melalui replikasi sistem integrasi geospasial informasi tanah dan pajak tersebut, teknologi yang telah dikembangkan Tangsel dapat dimanfaatkan lebih luas untuk mendukung pemutakhiran, validasi, serta pengelolaan data pajak dan pertanahan di berbagai daerah.