JAKARTA – Wajib pajak yang sudah tidak lagi menjalankan kegiatan usaha di suatu tempat kegiatan usaha (TKU) atau cabang diwajibkan untuk mengajukan penghapusan Nomor Identitas Tempat Kegiatan Usaha (NITKU).
Ketentuan ini diatur dalam Peraturan Dirjen Pajak No. PER-7/PJ/2025 yang mengatur tata cara pelaporan serta perubahan data wajib pajak, termasuk penghapusan identitas cabang usaha.
“Penghapusan NITKU dilakukan melalui permohonan perubahan data wajib pajak sesuai ketentuan yang berlaku,” bunyi aturan tersebut.
Dengan demikian, wajib pajak tidak bisa membiarkan data cabang tetap aktif jika kegiatan usaha di lokasi tersebut telah berhenti.
Baca Juga: Cara Isi Omzet NPPN dengan Benar
Kapan Wajib Pajak Harus Menghapus NITKU?
Penghapusan NITKU perlu dilakukan ketika wajib pajak sudah tidak lagi menjalankan aktivitas usaha di cabang atau tempat kegiatan usaha tertentu. Jika tidak dilakukan, data perpajakan wajib pajak akan tetap mencatat keberadaan cabang tersebut, yang berpotensi menimbulkan ketidaksesuaian administrasi.
Cara Mengajukan Penghapusan NITKU
Penghapusan NITKU dilakukan melalui mekanisme perubahan data wajib pajak. Permohonan dapat diajukan secara elektronik melalui:
- Coretax DJP
- Aplikasi atau sistem lain yang terintegrasi dengan DJP
- Contact center DJP (untuk kasus tertentu)
Selain itu, wajib pajak juga dapat mengajukan permohonan secara luring dengan datang langsung atau melalui pos ke Kantor Pelayanan Pajak (KPP) atau KP2KP.
Baca Juga: Dampak Kenaikan Harga terhadap Keluarga
Langkah Hapus NITKU via Coretax
Wajib pajak dapat menghapus NITKU secara online melalui Coretax DJP dengan langkah berikut:
- Masuk ke modul Portal Saya
- Pilih menu Profil Saya
- Buka submenu Informasi Umum
- Klik tombol edit
- Scroll ke bagian Tempat Kegiatan Usaha/Subunit
- Hapus cabang yang sudah tidak aktif
Langkah ini memudahkan wajib pajak dalam memperbarui data tanpa harus datang langsung ke kantor pajak.
Risiko Jika Tidak Menghapus NITKU
Jika wajib pajak tidak melakukan penghapusan NITKU, kantor pajak dapat menghapusnya secara jabatan setelah melakukan penelitian administrasi. Dalam kondisi tersebut, kepala KPP akan mengirimkan surat pemberitahuan perubahan data kepada wajib pajak. Hal ini menegaskan bahwa pembaruan data perpajakan merupakan kewajiban yang harus dipenuhi secara aktif oleh wajib pajak.
Baca Juga: Distribusi SPPT PBB 2026 Dimulai
Fungsi NITKU dalam Administrasi Pajak
NITKU merupakan identitas penting dalam sistem administrasi perpajakan yang digunakan untuk berbagai keperluan. Beberapa fungsi utama NITKU antara lain:
- Identifikasi lokasi kerja pegawai dalam pelaporan pajak
- Penerbitan bukti potong dan faktur pajak
- Pelaporan omzet berdasarkan lokasi usaha
- Identifikasi alamat transaksi dalam faktur pajak
- Pelaporan objek Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)
Karena perannya yang penting, validitas data NITKU harus selalu diperbarui sesuai kondisi usaha sebenarnya.
