Rencana pengenaan pajak bagi orang yang meninggalkan Thailand belum akan dilanjutkan dalam waktu dekat. Pemerintah Thailand memilih menunggu perkembangan industri pariwisata dan penerbangan sebelum menentukan kelanjutan kebijakan tersebut.
Menteri Keuangan Thailand, Ekniti Nitithanprapas, menjelaskan bahwa keputusan penundaan berkaitan dengan upaya mempertahankan minat wisatawan untuk berkunjung. Pemerintah menilai momentum menjelang kuartal IV perlu dijaga agar sektor pariwisata tetap memiliki ruang untuk bertumbuh.
Pertimbangan tersebut turut dipengaruhi tanggapan positif masyarakat internasional setelah Thailand menjadi tuan rumah pertemuan Dana Moneter Internasional (IMF) dan Bank Dunia. Ekniti juga menyebut adanya minat dari sejumlah negara untuk kembali berwisata ke Thailand ketika menghadiri Pertemuan Menteri Keuangan Asia-Pasifik Kerja Sama Ekonomi (APEC FMM) ke-33 di Hong Kong.
Prospek Wisata dan Biaya Penerbangan Jadi Pertimbangan
Pemerintah memperkirakan kegiatan pariwisata akan meningkat pada kuartal IV 2026. Dalam kondisi tersebut, penambahan pungutan kepada pelaku perjalanan dinilai berpotensi memberikan tekanan tambahan ketika industri sedang berusaha menjaga pertumbuhannya.
Selain mempertimbangkan minat wisatawan, otoritas keuangan Thailand juga memperhatikan perkembangan konflik di Timur Tengah. Situasi tersebut berdampak terhadap biaya energi dan operasional maskapai, yang pada akhirnya berpotensi memengaruhi ongkos perjalanan serta kegiatan usaha di sektor penerbangan.
Berita Internasional PajakNow
Kementerian Keuangan memandang perlu adanya kajian lebih lanjut untuk memahami perubahan kondisi tersebut. Pemerintah ingin memastikan bahwa keputusan yang diambil tidak menambah beban bagi wisatawan maupun perusahaan penerbangan ketika biaya energi dan operasional masih berfluktuasi.
Ekniti menyampaikan bahwa perkembangan situasi akan terus dipantau sebelum rencana pajak itu dipertimbangkan kembali. Evaluasi diperlukan agar kebijakan yang mungkin diterapkan pada masa mendatang tidak membebani penumpang dan operator penerbangan secara berlebihan.
Batas Tarif Pajak Keluar dan Biaya Masuk Tidak Sama
Dalam rancangan yang sebelumnya dibahas, pungutan tersebut direncanakan berlaku setiap kali seseorang meninggalkan Thailand. Tarifnya akan ditetapkan melalui peraturan tingkat menteri, dengan batas tertinggi sebesar 5.000 baht Thailand untuk setiap keberangkatan.
Besaran maksimum itu merupakan batas yang direncanakan dalam rancangan, bukan bukti bahwa tarif tersebut sudah berlaku. Pemerintah masih menunda kelanjutan kebijakannya sembari mengevaluasi situasi ekonomi dan perjalanan internasional.
Ekniti juga membedakan rencana pajak keberangkatan yang dibahas Departemen Pendapatan Thailand dari biaya masuk sebesar 450 baht yang berada di bawah kewenangan Kementerian Pariwisata dan Olahraga. Kedua pungutan tersebut merupakan kebijakan yang berbeda.
Dengan demikian, penundaan pajak keberangkatan tidak dapat diartikan sebagai pembatalan biaya masuk 450 baht. Pengumuman yang disampaikan pemerintah hanya berkaitan dengan rencana pajak bagi orang yang meninggalkan Thailand.
Keputusan Akhir Menunggu Evaluasi Pemerintah
Kelanjutan rencana pajak tersebut masih bergantung pada perkembangan pariwisata, kondisi industri penerbangan, serta potensi dampaknya terhadap wisatawan dan pelaku usaha. Pemerintah perlu mempertimbangkan berbagai faktor tersebut sebelum menetapkan langkah selanjutnya.
Untuk saat ini, penundaan menjadi langkah yang dipilih agar upaya mempertahankan pertumbuhan pariwisata tidak terganggu oleh tambahan biaya perjalanan. Belum ada kepastian mengenai waktu penerapan kebijakan tersebut berdasarkan bahan yang tersedia.
Celah Pajak Sewa Liburan Bikin Cornwall Rugi
Sumber: Nation Thailand – Thai Finance Ministry delays departure tax to sustain tourism growth.
