Baca juga: Mulai 2030, Swiss Siap Pungut Pajak Mobil Listrik untuk Gantikan Pajak BBM
“Pajak turis ini bukan sekadar pungutan, melainkan investasi untuk meningkatkan keamanan dan kenyamanan wisatawan,” ujar Atthakorn, dikutip Senin (6/10/2025).
Ia menambahkan, pemerintah akan mengomunikasikan manfaat nyata dari pajak turis agar para wisatawan memahami kontribusi mereka terhadap pembangunan pariwisata nasional. Meski begitu, sentimen wisatawan asing di media sosial menunjukkan kekhawatiran terhadap kebijakan baru ini.
Pajak turis sebenarnya bukan ide baru. Kebijakan ini pertama kali digagas pada 2020 dan sempat mendapat persetujuan kabinet pada Februari 2023, namun belum pernah diterapkan hingga kini. Berdasarkan aturan yang disetujui, tarif pajak ditetapkan sebesar THB300 bagi wisatawan yang masuk melalui jalur udara, dan THB150 bagi mereka yang datang melalui jalur laut.
Sebelumnya, empat menteri pariwisata terdahulu enggan menerapkannya karena dikhawatirkan menurunkan minat wisatawan asing. Namun, Atthakorn menilai, saat ini adalah waktu yang tepat untuk melaksanakannya.
“Kami ingin masyarakat melihat manfaat langsung dari pajak ini saat mereka berkunjung ke seluruh destinasi wisata di Thailand,” katanya.
Pada 2025, Thailand menargetkan 33,4 juta wisatawan mancanegara, sedikit menurun dibandingkan realisasi tahun lalu yang mencapai 35,5 juta orang.
Pemerintah berharap dengan kebijakan pajak turis dan peningkatan keamanan, jumlah kunjungan bisa kembali ke level pra-pandemi yaitu 40 juta turis per tahun.
Baca juga: Taiwan Bebaskan Pajak untuk Penghasilan Rp28 Juta per Bulan, Ini Rinciannya
Pemerintah Thailand juga tengah menyiapkan sistem digitalisasi pariwisata dan pengawasan yang lebih ketat bagi pelaku usaha wisata untuk memastikan kepatuhan pajak dan keamanan bagi wisatawan asing.
