LONDON – Ratusan ribu warga London berpotensi menghadapi kenaikan pajak daerah “terselubung” hingga £150 per tahun seiring dengan rencana reformasi pendanaan pemerintah.
Rencana tersebut disebut tidak secara eksplisit diumumkan ke publik, melainkan tersirat dalam asumsi kenaikan pajak daerah yang digunakan pemerintah dalam perhitungan alokasi pendanaan kepada pemerintah daerah.
Kenaikan pajak daerah diproyeksikan mencapai 5% ditambah £150 pada 2027–2029.
Menteri Bayangan urusan Pemerintahan Daerah, David Simmonds, menilai pemerintah menyembunyikan rencana tersebut dalam “huruf kecil” kebijakan reformasi pendanaan daerah.
Kenaikan tersebut diperkirakan akan diterapkan mulai tahun fiskal 2027/28 hingga 2028/29, di atas kenaikan standar sebesar 5% per tahun.
Berbasis Asumsi Pendanaan Pemerintah
Pemerintah mendasarkan perhitungan pendanaan pada asumsi kenaikan pajak daerah di sejumlah wilayah seperti Westminster, Wandsworth, serta Kensington dan Chelsea.
Asumsi ini juga akan berdampak pada wilayah lain seperti Hammersmith & Fulham dan City of London.
Menurut pemerintah, kebijakan tersebut bertujuan untuk meningkatkan kapasitas pendanaan layanan publik di daerah yang memiliki kebutuhan lebih tinggi.
Menteri Pemerintahan Lokal Alison McGovern menyatakan bahwa asumsi kenaikan pajak merupakan praktik standar dalam perencanaan fiskal pemerintah.
Kritik dan Kekhawatiran Muncul
Namun, Simmonds mengkritik keras kebijakan tersebut karena dinilai akan membebani masyarakat dengan kenaikan pajak yang signifikan tanpa transparansi yang memadai.
Ia menilai warga berisiko menghadapi situasi yang merugikan, yakni kenaikan pajak di tengah potensi pengurangan layanan publik akibat tekanan anggaran.
Sejumlah pemerintah daerah juga belum mengambil keputusan final terkait penerapan tambahan £150 tersebut, sementara beberapa wilayah menolak rancangan kebijakan pemerintah.
Di sisi lain, pemerintah daerah seperti Westminster dan Wandsworth menyatakan tidak berencana menaikkan pajak melebihi batas yang ditentukan, meskipun tetap menghadapi tekanan fiskal.
Pemerintah menegaskan bahwa keputusan akhir mengenai besaran pajak daerah tetap berada di tangan masing-masing dewan kota.
Meski demikian, perdebatan mengenai transparansi dan dampak kebijakan ini diperkirakan akan terus berlanjut seiring mendekatnya periode implementasi.