BRIDGETOWN – Tekanan ekonomi yang kian dirasakan masyarakat Barbados mendorong desakan agar pemerintah membebaskan pajak pertambahan nilai (PPN) atas bahan makanan pokok, obat-obatan, dan kebutuhan rumah tangga dasar.
Desakan tersebut disampaikan The Barbados Consumer Empowerment Network (BCEN) yang menilai kebijakan pembebasan PPN dapat menjadi bantalan penting bagi rumah tangga di tengah lonjakan harga.
“Kami percaya pemerintah Barbados bisa meringankan beban warganya tanpa merusak disiplin fiskal.”
— Maureen Holder, Ketua Eksekutif BCEN
Lonjakan Biaya Hidup Jadi Pemicu
Maureen Holder menyampaikan bahwa masyarakat Barbados saat ini dihadapkan pada kenaikan signifikan berbagai tagihan rumah tangga, termasuk harga makanan, transportasi, serta kebutuhan pokok lainnya.
Menurutnya, manfaat ekonomi dari pembebasan PPN atas barang esensial akan jauh lebih besar dibandingkan potensi penerimaan negara yang hilang akibat pemberian fasilitas pajak tersebut.
Belajar dari Praktik Negara Lain
BCEN juga menyoroti bahwa kebijakan pembebasan atau pemotongan PPN atas barang kebutuhan pokok bukanlah hal baru. Sejumlah negara telah menerapkannya, baik secara permanen maupun sementara, untuk meredam lonjakan harga.
Menurut catatan BCEN, negara seperti Inggris, Jerman, Hungaria, Irlandia, dan India pernah berhasil menerapkan pemotongan PPN atas barang kebutuhan dasar sambil tetap menjaga stabilitas fiskal.
Catatan BCEN: Kebijakan pembebasan PPN sering dikombinasikan dengan bantuan langsung bagi rumah tangga berpenghasilan rendah agar manfaatnya lebih tepat sasaran.
Untuk menjaga penerimaan negara, BCEN menyarankan agar pemerintah Barbados mengalihkan sumber pajak dari pos lain, seperti menaikkan tarif PPN atas impor barang mewah.
Sebagai perbandingan, Indonesia termasuk negara yang telah memberikan pembebasan PPN atas barang kebutuhan pokok. Kebijakan tersebut diatur dalam Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP) serta Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2022.
Sumber Terkait:
