LONDON – Pihak Reform UK memberikan klarifikasi resmi terkait polemik perpajakan yang menyeret nama perusahaan properti milik Wakil Ketua mereka, Richard Tice. Partai tersebut menegaskan bahwa perselisihan senilai £91.000 yang kini mencuat hanyalah sebuah “kekeliruan administratif kecil”.
Berdasarkan laporan yang dipublikasikan, unit bisnis yang didirikan Tice diduga gagal melunasi kewajiban pajak sebelum membagikan dividen kepada dirinya dan entitas *trust* lepas pantainya. Menanggapi kabar tersebut, Anggota Parlemen dari Boston dan Skegness ini menyebut kegagalan itu sebagai “masalah teknis” dan meyakini bahwa secara kumulatif, otoritas pajak (HMRC) telah menerima jumlah pajak yang semestinya.
“Kekurangan setoran pajak dari sisi perusahaan telah tertutupi oleh pembayaran pajak penghasilan pribadi Richard yang lebih tinggi, sehingga posisi kas negara tetap seimbang.”
Meskipun diklaim sebagai kesalahan minor, Partai Buruh tetap melayangkan kritik tajam dan menyebut sengketa ini sebagai isu serius yang mencederai integritas serta kredibilitas Richard Tice.
Pembelaan Reform UK dan Respon HMRC
Zia Yusuf, selaku juru bicara urusan dalam negeri Reform UK, mengakui adanya “kesalahan administratif minor” namun ia menilai hal tersebut bukanlah sebuah skandal besar. Ia menjelaskan bahwa HMRC telah menyeimbangkan kewajiban tersebut melalui pajak penghasilan yang dibayarkan secara mandiri oleh Tice.
Sementara itu, pihak HM Revenue and Customs (HMRC) memilih untuk bersikap tertutup dengan tidak mengonfirmasi atau membantah adanya investigasi terhadap individu tertentu. Perusahaan Tice, Quidnet REIT Limited, yang bergerak di sektor investasi properti, kini menjadi pusat perhatian akibat laporan kegagalan pembayaran pungutan wajib atas dividen.
Kritik dari Partai Oposisi dan Tuntutan Pengunduran Diri
Partai Liberal Demokrat melalui pemimpinnya, Sir Ed Davey, menuntut langkah tegas dengan meminta agar Richard Tice segera diberhentikan. Ia menilai situasi finansial tersebut secara moral tidak dapat diterima bagi seorang figur publik.
Senada dengan hal tersebut, Partai Buruh sebelumnya telah mendesak HMRC untuk melakukan penyelidikan mendalam atas urusan pajak Tice, terutama setelah muncul klaim mengenai dugaan penghindaran pajak korporasi dalam jumlah yang jauh lebih besar melalui skema perusahaan propertinya.
Prinsip Kepatuhan Pajak Menurut Richard Tice
Dalam sebuah kesempatan di Westminster, Tice menegaskan bahwa Quidnet REIT Ltd adalah entitas yang sepenuhnya tunduk pada regulasi Inggris. Ia berargumen bahwa warga negara tidak memiliki kewajiban moral untuk membayar pajak melebihi batasan minimum yang ditetapkan secara legal oleh hukum.
“Membayar pajak secara sukarela lebih dari yang diwajibkan bukanlah praktik yang umum. Mengambil jalan untuk membayar pajak semaksimal mungkin justru bisa menjadi ancaman bagi stabilitas ekonomi,” pungkas Tice.
Hingga kini, perdebatan mengenai batas tipis antara kesalahan administratif dan kepatuhan perpajakan ini terus memicu diskusi hangat di ranah politik Inggris.