JAKARTA – Lembaga pemeringkat internasional Standard & Poor’s (S&P) Global Ratings secara resmi kembali mempertahankan peringkat kredit sovereign (*sovereign credit rating*) Republik Indonesia pada level BBB untuk jangka panjang dan A-2 untuk jangka pendek dengan *outlook* stabil. Keputusan ini memperkuat posisi peringkat Indonesia yang sebelumnya juga dipertahankan pada level yang sama oleh S&P pada 29 Juli 2025. Salah satu faktor kunci dari penilaian tersebut adalah penguatan instrumen rating kredit Indonesia yang ditopang oleh pemulihan penerimaan negara serta keberlanjutan reformasi administrasi perpajakan.
Dalam laporan resminya, S&P menilai bahwa fundamental makroekonomi Indonesia tetap tangguh di tengah ketidakpastian iklim finansial global. Keputusan ini menjadi bukti legitimasi internasional terhadap kredibilitas arah kebijakan ekonomi dan pengelolaan fiskal pemerintah di mata investor global. Informasi krusial ini disampaikan kepada publik pada Selasa (14/7/2026).
“Keputusan S&P mempertahankan peringkat Indonesia pada level investment grade dengan outlook stabil menunjukkan bahwa arah kebijakan ekonomi nasional terjaga kredibel. Pemerintah akan terus menjaga disiplin fiskal, memperkuat basis penerimaan negara, meningkatkan kualitas belanja, serta memastikan pembiayaan dikelola secara prudent, efisien, dan berkelanjutan,” kata Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa.
Sorotan pada Kinerja Penerimaan Negara dan Disiplin Defisit APBN
S&P memberikan apresiasi khusus terhadap konsistensi pemerintah dalam mempertahankan batas defisit APBN di bawah tatanan hukum 3% terhadap Produk Domestik Bruto (PDB). Komitmen mempertahankan pembatasan defisit ini dinilai menjadi pasak kebijakan (*policy anchor*) utama yang memperkokoh kepercayaan pasar terhadap ketahanan fiskal Indonesia.
Di samping disiplin belanja, S&P mencatat bahwa penerimaan kas negara memperlihatkan tren pemulihan yang sangat kuat. Pada semester I/2026, total pendapatan negara berhasil tumbuh sekitar 21% jika dibandingkan dengan periode yang sama pada tahun sebelumnya. Pertumbuhan penerimaan ini didorong secara simultan oleh modernisasi administrasi perpajakan, peningkatan kepatuhan wajib pajak, serta optimalisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP), terutama dari kontribusi sektor sumber daya alam (SDA).
Evaluasi objektif S&P menandakan bahwa berbagai program reformasi perpajakan yang diusung pemerintah telah membuahkan hasil nyata dalam memperbesar kapasitas fiskal nasional. Dalam kurun waktu beberapa tahun terakhir, pemerintah fokus memperluas basis pajak melalui digitalisasi administrasi, pengetatan pengawasan, peningkatan kepatuhan wajib pajak, serta optimalisasi tata kelola data perpajakan terpadu.
Pemerintah menegaskan akan terus mengawal kualitas APBN secara berkelanjutan melalui penguatan penerimaan perpajakan dan PNBP, optimalisasi sektor mineral, serta pengawasan pembiayaan utang secara ketat. “S&P juga memperkirakan bahwa membaiknya penerimaan negara dan moderasi biaya pembiayaan akan memperkuat ruang fiskal Indonesia,” bunyi siaran pers resmi Kementerian Keuangan.
Prospek Pertumbuhan Ekonomi dan Reformasi Struktural Hilirisasi
Dari sisi pertumbuhan makro, S&P menilai prospek ekspansi ekonomi Indonesia tergolong sangat kuat. Laju pertumbuhan PDB diperkirakan konsisten berada di kisaran 5% dalam kurun dua hingga tiga tahun mendatang, dengan proyeksi khusus mencapai angka 5,1% pada 2026. S&P turut mencatat kinerja PDB Indonesia yang tumbuh 5,6% secara tahunan pada kuartal I/2026, ditopang oleh tingginya konsumsi domestik serta geliat investasi.
Pada pilar reformasi struktural, S&P menyoroti dampak positif dari kebijakan hilirisasi industri berbasis sumber daya alam, perbaikan tata kelola sektor mineral, serta optimalisasi aset negara. Kebijakan ini diproyeksikan mampu meningkatkan nilai tambah domestik sekaligus memperkuat pundi-pundi penerimaan negara dalam jangka menengah.
Selain itu, S&P memberikan perhatian pada penguatan peran Badan Pengelola Investasi (BPI) Danantara serta penataan Devisa Hasil Ekspor (DHE) untuk meningkatkan efisiensi pengelolaan aset, transparansi, meminimalkan kebocoran ekonomi, serta mendukung pembiayaan investasi pada sektor-sektor strategis nasional.
Stabilitas Sektor Moneter dan Sinergi Bauran Kebijakan BI
Menanggapi penilaian sektor moneter, S&P memandang Bank Indonesia (BI) memiliki independensi operasional dan instrumen kebijakan yang sangat memadai dalam menjaga stabilitas nilai tukar dan pasar keuangan. Sektor perbankan nasional juga dinilai memiliki ketahanan permodalan yang kokoh dengan tingkat risiko kontinjensi yang minim terhadap pemerintah.
Gubernur Bank Indonesia Perry Warjiyo menegaskan bahwa afirmasi S&P memvalidasi kuatnya kepercayaan pemangku kepentingan internasional terhadap prospek perekonomian Indonesia. Pengakuan ini tidak terlepas dari solidnya sinergi bauran kebijakan antara Bank Indonesia dan pemerintah di tengah ketidakpastian global yang bersumber dari dinamika geopolitik, termasuk konflik di kawasan Timur Tengah.
“Hal ini didukung oleh sinergi bauran kebijakan yang erat antara pemerintah dan Bank Indonesia dalam memperkuat stabilitas dan mendorong pertumbuhan ekonomi domestik di tengah ketidakpastian global yang masih tinggi,” kata Gubernur BI Perry Warjiyo.
Ke depan, Bank Indonesia berkomitmen memperkuat sinergi kebijakan moneter, makroprudensial, dan sistem pembayaran. Langkah kolaboratif bersama pemerintah ini difokuskan untuk menjaga stabilitas nilai tukar serta memitigasi dampak risiko eksternal terhadap perekonomian nasional secara berkelanjutan demi menjaga kualitas rating kredit Indonesia.
