JAKARTA – Komisi Yudisial (KY) resmi membuka seleksi calon hakim agung (CHA) untuk mengisi sejumlah posisi yang masih kosong, termasuk pada kamar tata usaha negara (TUN) khusus pajak.
Seleksi ini dilaksanakan berdasarkan Pengumuman KY Nomor 1/PENG/PIM/RH.01.01/03/2026 serta menindaklanjuti permintaan Mahkamah Agung (MA).
KY mengundang warga negara terbaik untuk menjadi hakim agung, termasuk di kamar TUN khusus pajak.
Seleksi ini terbuka bagi hakim karier maupun nonkarier sepanjang memenuhi persyaratan yang telah ditentukan.
Syarat Hakim Karier
Bagi hakim karier, beberapa persyaratan utama yang harus dipenuhi antara lain:
- Warga negara Indonesia;
- Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- Berijazah magister hukum;
- Berusia minimal 45 tahun;
- Sehat jasmani dan rohani;
- Memiliki pengalaman minimal 20 tahun sebagai hakim, termasuk pernah menjadi hakim tinggi;
- Tidak pernah dijatuhi sanksi sedang atau berat terkait pelanggaran kode etik.
Syarat Hakim Nonkarier
Sementara itu, untuk jalur nonkarier, persyaratan yang harus dipenuhi meliputi:
- Warga negara Indonesia;
- Berusia minimal 45 tahun;
- Memiliki pengalaman di bidang hukum atau akademisi minimal 20 tahun;
- Berijazah doktor dan magister hukum;
- Tidak pernah dipidana dengan ancaman 5 tahun atau lebih;
- Tidak pernah dijatuhi sanksi disiplin.
Baca Juga: KEP-55/PJ/2026 Hapus Denda bagi Orang Pribadi yang Sampaikan SPT Tahunan 2025 hingga 30 April
Pendaftaran Hingga 16 April
Pendaftaran seleksi dilakukan secara daring melalui laman resmi Komisi Yudisial di rekrutmen.komisiyudisial.go.id.
Periode pendaftaran dibuka mulai 26 Maret hingga 16 April 2026 pukul 23.59 WIB. Peserta diwajibkan mengunggah seluruh dokumen persyaratan dalam format PDF bisa di lihat di laman
rekrutmen.komisiyudisial.go.id.
Tahapan Seleksi Berlapis
Calon hakim agung akan melalui sejumlah tahapan seleksi, meliputi seleksi administrasi, uji kualitas, pemeriksaan kesehatan dan kepribadian, hingga wawancara.
Peserta yang lolos seluruh tahapan akan diusulkan kepada DPR untuk mengikuti uji kelayakan dan kepatutan (fit and proper test).
Seleksi ini diharapkan dapat menghasilkan hakim agung yang kompeten, termasuk di bidang perpajakan yang semakin kompleks.
Baca Juga: Pajak Rumah Kedua Naik Dua Kali Lipat
