LUANDA – Majelis Nasional Angola mengambil langkah progresif dengan menyetujui Rancangan Undang-Undang (RUU) Startup secara bulat melalui 181 suara mutlak. Keputusan bersejarah ini membuka jalan bagi terbentuknya rezim hukum yang spesifik untuk melindungi serta mendorong perusahaan inovatif, sekaligus merancang ekosistem pajak yang terstruktur di negara kawasan Afrika Barat tersebut.
Menteri Perindustrian dan Perdagangan Angola, Rui Miguêns de Oliveira, memaparkan bahwa beleid ini hadir secara strategis untuk mengisi kekosongan regulasi yang selama ini menjadi hambatan bagi para pelaku usaha. Langkah ini dinilai krusial guna menciptakan kepastian hukum sekaligus menjadi katalisator bagi lompatan inovasi teknologi. Di sisi lain, regulasi ini diyakini mampu mengakselerasi dinamika ekonomi, menyerap tenaga kerja terampil, serta mendorong formalisasi aktivitas bisnis di mata otoritas pajak nasional.
“Inisiatif ini bertujuan untuk menciptakan lingkungan hukum, ekonomi, dan pajak (fiskal) yang sangat menguntungkan bagi kemunculan serta konsolidasi perusahaan-perusahaan inovatif di dalam negeri.”
— Ireno Nambalo, Anggota Majelis Nasional Angola
Batasan Pendapatan dan Pemisahan Entitas Bisnis
Guna memberikan ruang bernapas bagi perusahaan perintis, regulasi terbaru ini menetapkan batasan peredaran bruto (omzet) tahunan maksimal setara dengan 3,5 juta dolar AS. Menariknya, pemerintah sama sekali tidak mematok nilai batas bawah pendapatan minimum. Artinya, inisiatif rintisan yang belum mencetak keuntungan pun tetap sah diakui dalam kategori startup, membebaskan mereka dari tekanan kewajiban perpajakan dini yang sering kali mencekik.
Diferensiasi Entitas: Model regulasi ini membedakan secara tegas antara startup dengan entitas Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). Fokus utama beleid ini dialokasikan khusus untuk bisnis teknologi dengan potensi pertumbuhan eksponensial berskala global.
Pemisahan entitas ini sangat penting dalam penentuan rezim perpajakan dan pemberian insentif di masa depan. Dengan tidak menyamaratakan startup dan UMKM konvensional, otoritas pajak dapat merancang paket keringanan fiskal (tax holiday atau tax allowance) yang lebih tepat sasaran bagi para pelopor teknologi.
Melalui pengesahan undang-undang yang pro-inovasi ini, Angola secara agresif menyejajarkan diri dengan tren ekonomi digital internasional. Harmonisasi antara hukum komersial dan kelonggaran kebijakan pajak ini diharapkan mampu mengubah negara tersebut menjadi salah satu pusat lahirnya berbagai perusahaan rintisan berkelas dunia di masa mendatang.
