JAKARTA – Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa memastikan rotasi pejabat di lingkungan Direktorat Jenderal Pajak (DJP) akan dilaksanakan dalam waktu dekat. Kebijakan tersebut dijadwalkan berlangsung pada pekan ini sebagai bagian dari upaya penguatan kinerja penerimaan perpajakan.
Purbaya menyebut rotasi kepala kantor pajak kemungkinan akan dilakukan pada Kamis (5/2/2026). Dalam agenda tersebut, sedikitnya 70 pegawai pajak yang menjabat sebagai kepala kantor direncanakan akan mengalami pergeseran posisi.
“Jadi, Kamis mungkin.”
— Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa
Pernyataan tersebut disampaikan Purbaya usai sesi talk show dalam ajang Indonesia Economic Summit (IES) yang diselenggarakan Indonesia Business Council (IBC). Ia menegaskan bahwa rotasi jabatan merupakan langkah strategis untuk memastikan organisasi perpajakan diisi oleh figur-figur yang memiliki kinerja dan integritas terbaik.
Amankan Kinerja Penerimaan Pajak
Sepekan sebelumnya, Purbaya telah lebih dulu merotasi 31 pejabat di lingkungan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC). Menurutnya, rotasi di DJP dan DJBC merupakan satu paket kebijakan untuk mengamankan penerimaan negara dari sektor perpajakan dan kepabeanan.
Purbaya menilai peremajaan kepemimpinan di tingkat kepala kantor penting agar reformasi organisasi dapat berjalan lebih efektif dan responsif terhadap tantangan penerimaan pajak.
Penataan Organisasi: Rotasi dilakukan agar pejabat dengan kinerja terbaik mendapat ruang lebih besar untuk memperbaiki capaian DJP.
Lebih lanjut, Purbaya menegaskan pemerintah tidak berencana menaikkan tarif pajak untuk meningkatkan penerimaan. Fokus utama diarahkan pada perbaikan sistem dan cara pengumpulan pajak agar lebih optimal dan berkeadilan.
“Saya akan memperbaiki cara kita mengumpulkan pajak sehingga hasilnya akan lebih optimal tanpa menaikkan tarif,” tegas Purbaya.
Adapun pada tahun ini, pemerintah menargetkan penerimaan pajak sebesar Rp2.357,7 triliun. Target tersebut meningkat 7,6% dibandingkan target penerimaan pajak tahun 2025 yang ditetapkan sebesar Rp2.189,3 triliun. Rotasi pejabat diharapkan menjadi salah satu penopang tercapainya target ambisius tersebut.
