BANDUNG – Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, menginisiasi rencana strategis untuk mengalokasikan subsidi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) bagi warga yang memproses balik nama kendaraan bermotor. Kebijakan ini diposisikan sebagai solusi konkret untuk meruntuhkan hambatan finansial bagi pemilik kendaraan bekas yang ingin menertibkan legalitas dokumen kepemilikannya.
Meskipun Pemerintah Provinsi Jawa Barat telah membebaskan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) untuk penyerahan kedua dan seterusnya, masyarakat masih harus menanggung beban biaya PNBP. Dedi optimis bahwa intervensi subsidi pada sektor PNBP ini akan menjadi stimulus kuat agar wajib pajak lebih disiplin dalam menunaikan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) secara rutin setiap tahun.
Peningkatan Kepatuhan Pajak Melalui Subsidi Administrasi PNBP
Saat melakukan inspeksi mendadak di Kantor Samsat Soekarno-Hatta, Kota Bandung, Dedi Mulyadi menegaskan bahwa daripada membiarkan tunggakan pajak terus membengkak dan menjadi piutang macet, pemerintah daerah lebih baik memberikan kemudahan di awal. Ia meyakini, begitu kendaraan telah resmi atas nama pemilik yang sah, motivasi masyarakat untuk membayar pajak tahunan akan meningkat signifikan.
“Kita subsidi PNBP sekarang, agar pada periode berikutnya mereka lancar membayar rutin tiap tahun. Daripada macet, lebih baik disubsidi saja. Intinya PKB harus terdorong, jangan sampai daerah rugi selamanya karena data tidak valid,” ujar Dedi saat berdiskusi dengan tim teknis Samsat. Namun, ia mengingatkan bahwa kebijakan ini tetap harus beroperasi dalam koridor ketentuan keuangan daerah yang berlaku.
“PNBP kita subsidi dulu supaya ke depannya lancar. Segera umumkan bahwa bagi warga yang ingin melakukan balik nama atau mutasi, pemerintah akan hadir memberikan subsidi.”
— Dedi Mulyadi, Gubernur Jawa Barat
Ketentuan BBNKB dan Implementasi UU HKPD di Jawa Barat
Langkah penghapusan BBNKB untuk kendaraan bekas di wilayah Jawa Barat sejatinya merupakan implementasi dari UU No. 1/2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (HKPD). Berdasarkan payung hukum tersebut, kendaraan tangan kedua dan seterusnya tidak lagi menjadi objek pajak BBNKB per awal tahun 2025.
Poin krusial dari peta jalan kebijakan ini meliputi:
- BBNKB I: Tetap diberlakukan hanya untuk penyerahan pertama atau kendaraan baru dari dealer.
- Status Kendaraan Bekas: Bukan lagi objek pajak BBNKB, namun pemilik tetap memiliki kewajiban administrasi PNBP kepada negara.
- Misi Utama: Mempercepat validasi basis data pemilik kendaraan guna mengoptimalkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui sektor PKB.
Gubernur berharap skema subsidi ini dapat segera diresmikan setelah seluruh koordinasi teknis rampung. Hal ini diprediksi akan menjadi momentum emas bagi warga Jawa Barat untuk melegalkan status kendaraan mereka tanpa perlu terbebani biaya administrasi balik nama yang seringkali dianggap memberatkan.
