BANJARMASIN – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalimantan Selatan (Kalsel) berencana memperkuat digitalisasi sistem pembayaran daerah guna mengoptimalkan pemungutan pajak daerah, termasuk opsen pajak kendaraan bermotor (PKB), bea balik nama kendaraan bermotor (BBNKB), hingga pajak mineral bukan logam dan batuan (MBLB).
Staf Ahli Gubernur Kalsel Bidang Ekonomi dan Pembangunan Miftahul Chair menilai penguatan elektronifikasi transaksi pemerintah daerah (ETPD) akan berdampak positif terhadap efektivitas pengelolaan keuangan daerah. Digitalisasi dinilai dapat memperkuat akurasi pencatatan, memperluas kanal pembayaran, serta memudahkan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban.
“Pemprov mendukung penuh percepatan digitalisasi sistem pembayaran daerah sebagai bagian dari upaya memperkuat tata kelola keuangan yang transparan, efisien dan akuntabel.”
— Miftahul Chair
Rencana penguatan ETPD tersebut mengemuka dalam Forum Komunikasi Pengelola Pendapatan Daerah (FKPPD) kabupaten/kota se-Kalsel. Dalam forum itu, Miftahul menekankan pentingnya kolaborasi lintas pemerintah daerah untuk menyamakan langkah, mulai dari standardisasi proses, penguatan sistem, hingga penyediaan kanal pembayaran yang kian mudah diakses masyarakat.
Sinergi Pemda dan Bank Kalsel
Miftahul meyakini penguatan tata kelola keuangan dan pajak daerah berbasis digital dapat dipercepat dengan menggandeng Bank Kalsel. Menurutnya, sinergi antara pemprov, pemkab/pemkot, dan Bank Kalsel akan mempercepat implementasi ETPD, sekaligus mendorong optimalisasi pendapatan daerah.
“Sinergi antara pemprov, pemkab dan pemkot, serta Bank Kalsel diharapkan mampu mempercepat implementasi ETPD, mengoptimalkan pendapatan daerah dan meningkatkan kualitas layanan publik,” tutur Miftahul.
Di sisi lain, Ketua FKPPD kabupaten/kota se-Kalsel Edy Wibowo menambahkan transformasi digital pengelolaan pendapatan daerah membutuhkan dukungan infrastruktur dan sistem perbankan yang andal. Dalam konteks ini, ekosistem pembayaran yang terintegrasi menjadi elemen penting agar digitalisasi tidak berhenti pada wacana, tetapi benar-benar berjalan di lapangan.
Kanal Pembayaran dan Penguatan Akuntabilitas
Edy memandang Bank Kalsel berpotensi menjadi mitra strategis untuk memperluas kanal pembayaran digital, termasuk penguatan proses end-to-end mulai dari penerimaan, pencatatan, hingga pelaporan. Ia juga menyoroti perlunya forum lintas instansi untuk menyatukan koordinasi agar implementasi ETPD lebih terukur.
Fokus Digital: Pengembangan kanal pembayaran digital dinilai penting untuk meningkatkan efektivitas, transparansi, dan akuntabilitas pengelolaan pendapatan daerah.
Menurut Edy, dukungan melalui Kartu Kredit Indonesia (KKI) serta pengembangan kanal pembayaran digital menjadi salah satu faktor yang dapat memperkuat efektivitas pengelolaan pendapatan. Harapannya, digitalisasi bukan hanya mempermudah pembayaran pajak daerah, tetapi juga meningkatkan kualitas layanan publik secara berkelanjutan.
Ke depan, penguatan ETPD di Kalsel diharapkan dapat membantu pemda memaksimalkan potensi penerimaan dari berbagai jenis pajak daerah, sekaligus menekan risiko kebocoran. Pada saat yang sama, masyarakat juga mendapat kemudahan karena akses pembayaran semakin luas, proses lebih cepat, dan informasi pembayaran lebih transparan.
