LONDON – Sejumlah pelaku usaha di Inggris bagian barat daya mengkritik kebijakan pajak kemasan baru yang diberlakukan pemerintah. Mereka menilai aturan tersebut terlalu rumit dan berpotensi menaikkan harga barang di pasaran.
Kebijakan yang dikenal sebagai Extended Producer Responsibility (EPR) mewajibkan produsen untuk menanggung seluruh biaya pengumpulan, daur ulang, dan pembuangan kemasan yang mereka hasilkan.
Dana yang terkumpul nantinya akan disalurkan ke pemerintah daerah untuk meningkatkan sistem pengelolaan limbah dan fasilitas daur ulang.Namun, kalangan bisnis menyebut aturan ini terlalu kompleks dan menambah beban birokrasi, terutama bagi industri kecil dan menengah.

“Aturannya sangat rumit — bukan hanya karena banyak jenis kemasan, tapi juga harus dibedakan apakah untuk rumah tangga, non-rumah tangga, bermerek, atau tidak bermerek,” — Sam Lindo, Camel Valley Vineyard

Pemilik Camel Valley Vineyard di Bodmin, Sam Lindo, yang mampu memproduksi hingga 4.000 botol anggur per hari, mengaku mendukung tujuan pajak ini untuk melindungi lingkungan. Namun, ia khawatir beban administratif yang besar akan memperlambat operasional bisnis.

“Spreadsheet saya penuh dengan data — sangat birokratis,” ujarnya.

Baca Juga: Norwegia Hapus Insentif Pajak Mobil Listrik Mulai 2027
Direktur Healey’s Cyder di Truro, Joe Healey, juga mengkritik penerapan EPR. Ia menilai pajak ini akan berdampak langsung terhadap harga makanan dan minuman di supermarket.

“Ini merupakan pajak baru di sektor manufaktur yang, menurut saya, berkontribusi pada tingginya inflasi di sektor makanan dan minuman,” kata Healey.

Sementara itu, Caroline Voaden, anggota parlemen Liberal Demokrat dari South Devon, menyampaikan bahwa para pelaku usaha di wilayahnya juga merasa terbebani.
Salah satu pub bersejarah, The New Inn, dikabarkan menerima pemberitahuan dari pihak pemasok bahwa harga bir dan cider akan naik 7 pence per botol, sedangkan harga wine naik 21 pence per botol.
“Ironisnya, pihak pub juga harus membayar biaya pembuangan botol kaca tersebut,” ujar Voaden.

“Aturan EPR bisa jadi langkah baik untuk lingkungan, tapi terlalu rumit dan berpotensi menaikkan harga bagi konsumen.”

Pemerintah Klaim EPR Akan Hasilkan Rp20 Triliun Lebih untuk Daur Ulang

Kementerian Lingkungan, Pangan, dan Urusan Pedesaan Inggris (Department for Environment, Food and Rural Affairs/Defra) menyatakan bahwa kebijakan EPR akan mengalihkan beban pengelolaan sampah dari masyarakat kepada produsen. Pemerintah mengklaim program ini akan menghasilkan lebih dari £1 miliar (sekitar Rp20 triliun) per tahun untuk mendukung peningkatan layanan daur ulang di seluruh Inggris.
Defra juga menegaskan telah bekerja sama dengan kalangan industri agar penerapan kebijakan berjalan lancar, serta memastikan dunia usaha memiliki waktu beradaptasi yang cukup.

Baca Juga: Norwegia Siap Akhiri Insentif PPN Mobil Listrik pada 2027

“EPR memindahkan tanggung jawab pengelolaan sampah dari pembayar pajak ke produsen dan menghasilkan dana besar yang wajib digunakan untuk meningkatkan fasilitas daur ulang,” — Juru Bicara Defra

Pemerintah Inggris juga mengklaim bahwa kebijakan ini akan mendorong investasi besar di sektor pengelolaan limbah serta menciptakan 25.000 lapangan kerja baru di bidang daur ulang dan pengolahan bahan kemasan.