website Berita Pajak TerUpdate Cepat, Akurat, dan Mendalam."
No Result
View All Result
  • Berita
    • Regional
    • Nasional
    • Internasional
    • Info Grafis
  • Literasi Perpajakan
    • Edukasi Perpajakan
    • Panduan Pajak
  • PajakNow Tools
    • Kurs Pajak
    • Narasi Data Pajak
    • Tarif bunga dan sanksi pajak
    • Kalkulator Pajak
  • Putusan dan Analisis
    • Analisis dan insight
    • Putusan Pengadilan Pajak
Wednesday, 17 June 2026
Putusan Pajak
  • Berita
    • Regional
    • Nasional
    • Internasional
    • Info Grafis
  • Literasi Perpajakan
    • Edukasi Perpajakan
    • Panduan Pajak
  • PajakNow Tools
    • Kurs Pajak
    • Narasi Data Pajak
    • Tarif bunga dan sanksi pajak
    • Kalkulator Pajak
  • Putusan dan Analisis
    • Analisis dan insight
    • Putusan Pengadilan Pajak
No Result
View All Result
website Berita Pajak TerUpdate Cepat, Akurat, dan Mendalam."
No Result
View All Result
Home Berita Internasional

Pemerintah Kota London Timur gagal mengumpulkan pajak sebesar £500 ribu ‘karena krisis biaya hidup’

Muhammad Nur Izzuddin by Muhammad Nur Izzuddin
March 31, 2026
in Internasional
0 0
0
Pemerintah Kota London Timur gagal mengumpulkan pajak sebesar £500 ribu ‘karena krisis biaya hidup’
0
SHARES
7
VIEWS
Share on FacebookShare on Twitter

LONDON TIMUR – Pemerintah daerah Barking dan Dagenham dilaporkan gagal mengumpulkan pajak daerah lebih dari £500 ribu akibat tekanan krisis biaya hidup yang terus berlangsung.

Laporan resmi menyebutkan tingkat pengumpulan pajak daerah turun 0,5 persen dibandingkan tahun sebelumnya, setara dengan sekitar £576.678 yang tidak tertagih.

“Krisis biaya hidup ini berdampak besar pada kemampuan warga dalam membayar pajak daerah.”

— Dominic Twomey

Penurunan ini dikaitkan dengan meningkatnya tekanan ekonomi akibat kenaikan biaya hidup serta tarif pajak daerah yang lebih tinggi dibandingkan sebelumnya.

Baca Juga: Bayar Pajak Kendaraan Bisa Dapat Hadiah Emas

Krisis Biaya Hidup Tekan Penerimaan Pajak London Timur

Krisis biaya hidup yang berkepanjangan membuat banyak warga kesulitan memenuhi kewajiban pajak daerah. Kondisi ini menyebabkan penurunan penerimaan pajak di wilayah Barking dan Dagenham.

Pemerintah daerah mencatat adanya peningkatan permintaan terhadap layanan bantuan pajak sebagai dampak langsung dari kondisi ekonomi yang memburuk.

Penurunan Tingkat Pengumpulan Pajak Daerah

Hingga akhir kuartal ketiga Desember 2025, pemerintah daerah berhasil mengumpulkan sekitar £96 juta atau 77,8 persen dari total target tahunan.

Meskipun secara nominal lebih tinggi dibandingkan tahun sebelumnya, tingkat persentase pengumpulan justru mengalami penurunan, yang menunjukkan melemahnya kemampuan bayar masyarakat.

Baca Juga: Pemkot Sukabumi Gelar Pemutihan PBB Hingga September

Kenaikan Pajak dan Pengurangan Diskon Jadi Pemicu

Salah satu faktor utama penurunan ini adalah kebijakan pengurangan diskon pajak bagi warga berpenghasilan rendah dari 85 persen menjadi 63 persen.

Kebijakan tersebut menyebabkan kenaikan signifikan tagihan pajak yang harus dibayar oleh masyarakat dengan kondisi ekonomi terbatas.

Akibatnya, semakin banyak warga yang mengalami kesulitan dalam melunasi kewajiban pajak mereka.

Pemerintah Berikan Bantuan dan Skema Pembayaran

Untuk membantu masyarakat, pemerintah daerah menyalurkan bantuan pajak diskresioner sekitar £360.000 bagi warga yang membutuhkan.

Selain itu, pemerintah juga menawarkan skema pembayaran cicilan untuk mengakomodasi peningkatan jumlah tagihan yang belum pernah terjadi sebelumnya.

Langkah ini diambil sebagai bentuk empati pemerintah terhadap kondisi masyarakat yang terdampak krisis biaya hidup.

“Kami bekerja dengan empati bersama keluarga yang benar-benar kesulitan.”

— Dominic Twomey

Baca Juga: Desakan Evaluasi PPN Avtur dan Bea Masuk
Sumber Terkait:

  • Pemerintah Inggris
  • Pemerintah London
  • Office for National Statistics
Muhammad Nur Izzuddin

Muhammad Nur Izzuddin

Stay Connected test

  • 24k Followers
  • 99 Subscribers
  • Trending
  • Comments
  • Latest
Aturan Baru DHE SDA Mulai Berlaku 1 Juni 2026

Aturan Baru DHE SDA Mulai Berlaku 1 Juni 2026

May 18, 2026
Begini Cara Update Data Pemegang Saham di Sistem Coretax

Mudah dan Cepat! Ini Cara Ambil e-SPPT PBB Jakarta Secara Online

April 23, 2026
PBPK Jadi Tonggak Baru Keseragaman Pelaporan Keuangan Nasional

Email Tak Aktif Saat Aktivasi Coretax? Ini Solusi Resmi dari DJP

December 30, 2025
Begini Cara Update Data Pemegang Saham di Sistem Coretax

Cara Isi Daftar Bukti Pemotongan/Pemungutan PPh di SPT Tahunan WPOP

April 30, 2026
Lupa Sampaikan Pemberitahuan NPPN, Ini Risikonya bagi WP Orang Pribadi

Faktur Pajak “Tidak Ada” Tidak Dapat Dikreditkan, Namun Faktur Terlambat Masa Pajak Masih Bisa Dikreditkan: Putusan Majelis Dalam Sengketa Ppn

4
MA Turunkan Biaya Kasasi dan PK Elektronik, Sekaligus Resmikan Pendaftaran HUM Daring

MA Turunkan Biaya Kasasi dan PK Elektronik, Sekaligus Resmikan Pendaftaran HUM Daring

4
Banjir Aturan Baru DJP: Dari Pedoman MAP, Pengaduan, hingga Insentif Magang

DJP Bongkar Sindikat ‘Desa’ Faktur Pajak Fiktif, Negara Rugi Rp180 Miliar

4
Pemerintah Targetkan PDB Manufaktur Nonmigas Tumbuh 5,51% pada 2026

Pemerintah Targetkan PDB Manufaktur Nonmigas Tumbuh 5,51% pada 2026

3
Tinggalkan Gaya Konfrontatif! Kepatuhan Pajak Butuh Era Kolaborasi dan Saling Percaya

Pajak: Amnesti Fiskal Bengkulu Sukses Hapus Denda Rp23 Miliar, Puluhan Ribu Kendaraan Padati Samsat

June 17, 2026
Perusahaan Tak Bayar Gaji Karyawan, Apakah Masih Wajib Lapor SPT Masa PPh 21?

Pajak Kendaraan Sumut: Putus Ketergantungan Amnesti, Pemprov Tebar Insentif Lux

June 17, 2026
Ketegasan KPP Boyolali: Blokir 15 Rekening Wajib Pajak Akibat Tunggakan Miliaran

Pajak: Kanwil DJP Jateng II Sita Serentak Aset Penunggak Senilai Rp2,05 Miliar

June 17, 2026
Tata Cara Akses e-SPPT PBB-P2 DKI Jakarta untuk Periode Pajak 2026.

Cara Pengajuan Pembebasan PBB-P2 Pensiunan Guru Jakarta

June 15, 2026

Recent News

Tinggalkan Gaya Konfrontatif! Kepatuhan Pajak Butuh Era Kolaborasi dan Saling Percaya

Pajak: Amnesti Fiskal Bengkulu Sukses Hapus Denda Rp23 Miliar, Puluhan Ribu Kendaraan Padati Samsat

June 17, 2026
Perusahaan Tak Bayar Gaji Karyawan, Apakah Masih Wajib Lapor SPT Masa PPh 21?

Pajak Kendaraan Sumut: Putus Ketergantungan Amnesti, Pemprov Tebar Insentif Lux

June 17, 2026
Ketegasan KPP Boyolali: Blokir 15 Rekening Wajib Pajak Akibat Tunggakan Miliaran

Pajak: Kanwil DJP Jateng II Sita Serentak Aset Penunggak Senilai Rp2,05 Miliar

June 17, 2026
Tata Cara Akses e-SPPT PBB-P2 DKI Jakarta untuk Periode Pajak 2026.

Cara Pengajuan Pembebasan PBB-P2 Pensiunan Guru Jakarta

June 15, 2026

Graha Binakarsa
Jl. H.R. Rasuna Said Kav. C RT.2/RW.5, Karet Kuningan, Kecamatan Setiabudi Kota Jakarta Selatan, Jakarta 12940 (021) 21909087

Menu

  • Home
  • Berita
  • Literasi Perpajakan
  • Putusan dan Analisis
  • PajakNow Tools

Layanan Informasi

  • Pedoman Media Siber
  • Hak Cipta
  • Kebijakan Privasi
  • Media Partner
  • Hubungi
  • Disclaimer

© 2026 pajaknow.id - Berita Pajak yang Akurat, Cepat dan Lengkap.

Welcome Back!

Login to your account below

Forgotten Password?

Retrieve your password

Please enter your username or email address to reset your password.

Log In

Add New Playlist

No Result
View All Result
  • Berita
    • Regional
    • Nasional
    • Internasional
    • Info Grafis
  • Literasi Perpajakan
    • Edukasi Perpajakan
    • Panduan Pajak
  • PajakNow Tools
    • Kurs Pajak
    • Narasi Data Pajak
    • Tarif bunga dan sanksi pajak
    • Kalkulator Pajak
  • Putusan dan Analisis
    • Analisis dan insight
    • Putusan Pengadilan Pajak

© 2026 pajaknow.id - Berita Pajak yang Akurat, Cepat dan Lengkap

Go to mobile version