Peluang pemberian fasilitas perpajakan bagi kendaraan ramah lingkungan kini menjadi salah satu opsi yang didorong untuk memperkuat industri otomotif nasional. Pemerintah tengah membuka ruang pembahasan mengenai dukungan bagi mobil hybrid, plug-in hybrid electric vehicle (PHEV), dan range extended electric vehicle (REEV), selain insentif yang telah tersedia untuk mobil listrik berbasis baterai.
Menteri Perindustrian Muhammad Sarmuji menilai, kebijakan untuk kendaraan elektrifikasi dapat dirancang secara berbeda sesuai karakteristik teknologinya. Menurut dia, fasilitas yang diberikan kepada kendaraan hybrid tidak harus menyamai insentif bagi battery electric vehicle (BEV), selama kebijakan tersebut tetap memberikan manfaat bagi masyarakat dan mendorong perkembangan industri dalam negeri.
Dukungan Fiskal dan Nonfiskal Masuk Pembahasan
Opsi yang dipertimbangkan tidak terbatas pada pengurangan beban pajak. Pemerintah juga membuka kemungkinan pemberian kemudahan nonfiskal bagi pengguna kendaraan hybrid, PHEV, dan REEV. Bentuk dukungannya dapat mencakup penyederhanaan administrasi, pengecualian dari ketentuan ganjil genap, area parkir khusus, serta fasilitas pengisian daya bagi kendaraan yang memerlukannya.
Dalam keterangannya pada Kamis (22/10), Sarmuji menjelaskan bahwa perluasan dukungan terhadap teknologi elektrifikasi diperlukan untuk mempercepat perubahan arah industri otomotif nasional. Kendaraan hybrid dan teknologi sejenis masih memadukan mesin pembakaran internal dengan penggerak listrik, sehingga menawarkan alternatif untuk meningkatkan efisiensi penggunaan bahan bakar minyak (BBM).
Penggunaan kendaraan tersebut juga dipandang berpotensi menekan konsumsi BBM, terutama bahan bakar yang memperoleh subsidi pemerintah. Di samping itu, peningkatan pemanfaatan teknologi elektrifikasi diharapkan dapat membantu mengurangi emisi dari kendaraan bermotor.
Sarmuji menilai, pengembangan dan pemasaran kendaraan dengan teknologi tersebut secara lebih luas dapat menjadi langkah strategis untuk mendukung penghematan energi sekaligus memperbaiki kualitas lingkungan. Manfaat itu menjadi salah satu pertimbangan dalam mendorong pembahasan fasilitas tambahan bagi beragam jenis kendaraan elektrifikasi.
Perumusan Kebijakan Membutuhkan Koordinasi Lintas Instansi
Berbeda dengan mobil listrik berbasis baterai penuh yang telah memperoleh sejumlah fasilitas, tambahan insentif untuk kendaraan hybrid, PHEV, dan REEV masih memerlukan pembahasan lebih lanjut. Pemerintah belum menetapkan bentuk serta besaran fasilitas baru tersebut dalam bahan yang dirujuk.
Kementerian Perindustrian berencana berkoordinasi dengan kementerian dan lembaga terkait, pemerintah daerah, serta pemangku kepentingan industri. Langkah ini diperlukan karena sejumlah usulan nonfiskal, seperti pengaturan lalu lintas dan penyediaan area parkir, berada dalam lingkup kewenangan instansi yang berbeda.
Sarmuji berharap pembahasan dan pengajuan usulan tambahan insentif dapat dipercepat pada 2026. Kenaikan harga BBM dinilainya sebagai momentum untuk memperkuat pengembangan industri kendaraan elektrifikasi di dalam negeri, dengan dukungan yang tidak hanya berfokus pada satu jenis teknologi.
Meski demikian, percepatan tersebut masih berupa target pembahasan dan pengusulan. Pelaksanaannya tetap bergantung pada proses koordinasi serta keputusan pemerintah mengenai kebijakan yang akan diterapkan.
Industri Otomotif Dorong Pemanfaatan Beragam Teknologi
Dari sudut pandang industri, keberadaan kendaraan hybrid, PHEV, dan REEV dapat menjadi bagian dari tahapan peralihan menuju elektrifikasi. Teknologi ini masih menggunakan sejumlah komponen mesin pembakaran internal, sehingga transisi dapat berlangsung tanpa mengharuskan perubahan menyeluruh pada rantai pasok komponen otomotif.
Ketua Umum GAIKINDO Putu Juli Ardika menyatakan dukungan terhadap langkah Kementerian Perindustrian yang mendorong pengembangan kendaraan dengan beragam teknologi elektrifikasi. Ia berharap kebijakan yang tepat dapat memperluas pertumbuhan industri kendaraan bermotor sekaligus menjaga keberlangsungan ekosistem pendukungnya.
Putu juga menyampaikan bahwa survei GAIKINDO yang telah dilaporkan kepada Kementerian Perindustrian menunjukkan sebagian besar kendaraan produksi dalam negeri dinilai berpotensi memenuhi ketentuan tingkat komponen dalam negeri (TKDN) sebesar 60%. Informasi tersebut menjadi salah satu pertimbangan dalam melihat kesiapan industri domestik untuk mendukung kebijakan terkait.
Perluasan dukungan terhadap berbagai teknologi elektrifikasi diharapkan dapat meningkatkan permintaan kendaraan buatan Indonesia, memperkuat keterhubungan rantai pasok otomotif, serta mendorong penggunaan kendaraan yang lebih efisien dalam konsumsi energi dan lebih rendah emisi. Namun, bentuk insentif yang akan diberikan masih menunggu pembahasan dan keputusan pemerintah.
Sumber: IKPI – bahan rujukan mengenai peluang insentif kendaraan hybrid dan PHEV.
